Interaksinews.id, Jakarta — Pemerintah menyiapkan tiga skema untuk membantu pemerintah daerah memenuhi gaji PPPK. Kebijakan ini bertujuan memastikan pembayaran gaji pegawai tetap berjalan dan tidak ada PPPK yang dirumahkan akibat keterbatasan anggaran.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat memberi perhatian terhadap kemampuan fiskal daerah. Pemerintah juga telah membahas persoalan tersebut bersama kementerian terkait.
Tito menjelaskan, pemerintah daerah terlebih dahulu perlu melakukan efisiensi anggaran. Langkah itu dapat dilakukan dengan memangkas belanja yang tidak mendesak.
“Prinsip kita tidak boleh ada opsi pegawai PPPK ini dirumahkan, apalagi menganggur, ya, harus dibayar gajinya,” kata Tito seusai Rapat Koordinasi Membahas Lanjutan Status PPPK dan ASN Guru di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Menurut Tito, pemerintah sudah melakukan kajian terhadap sejumlah daerah yang menghadapi tekanan anggaran. Pemerintah kemudian mencari skema yang dapat menjaga pembayaran belanja pegawai tanpa mengabaikan kondisi fiskal masing-masing daerah.
Tiga Skema Pemerintah untuk Menjamin Gaji PPPK
Pemerintah menyiapkan tiga langkah utama untuk membantu daerah yang menghadapi keterbatasan anggaran. Skema tersebut dirancang secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Skema pertama adalah efisiensi anggaran. Pemerintah daerah diminta mengurangi belanja yang dinilai tidak prioritas.
Beberapa pos yang dapat diefisienkan antara lain perjalanan dinas, rapat yang tidak diperlukan, serta belanja makanan dan minuman. Dengan langkah tersebut, daerah diharapkan memiliki ruang fiskal lebih besar untuk memenuhi kewajiban belanja pegawai.
Skema kedua berkaitan dengan Dana Bagi Hasil (DBH). Apabila suatu daerah memiliki hak DBH yang belum dibayarkan atau mengalami kurang bayar dari pemerintah pusat, dana tersebut akan disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan belanja.
Selanjutnya, pemerintah menyiapkan skema ketiga bagi daerah yang masih mengalami kekurangan anggaran setelah melakukan efisiensi.
Jika efisiensi sudah dilakukan, tetapi kemampuan daerah tetap belum mencukupi, pemerintah pusat dapat memberikan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU). Dukungan ini diharapkan dapat membantu daerah memenuhi kewajiban pembayaran pegawai.
Dengan demikian, pemerintah tidak hanya meminta daerah melakukan penghematan. Pemerintah pusat juga menyiapkan dukungan fiskal untuk mengatasi persoalan yang tidak dapat diselesaikan melalui efisiensi.
Dukungan Anggaran Pusat Capai Rp18,9 Triliun
Tito mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan dukungan anggaran bagi daerah melalui kebijakan penyesuaian transfer ke daerah. Nilainya mencapai sekitar Rp18,9 triliun.
Dukungan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran DAU Tahun 2026, Penyaluran Kurang Bayar DBH sampai dengan Tahun 2024, serta Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility pada 2026.
Dari total dukungan tersebut, sekitar Rp10 triliun berasal dari pembayaran DBH kepada daerah. Sementara itu, lebih dari Rp8 triliun berasal dari tambahan DAU.
Tito berharap tambahan dukungan fiskal tersebut dapat membantu pemerintah daerah menyelesaikan persoalan belanja pegawai.
“Jadi totalnya hampir Rp19 triliun, Rp18,9 sekian, Rp19 triliun,” ujar Tito.
Ia menambahkan, dukungan tersebut diharapkan dapat membantu daerah membayar belanja pegawai, termasuk pegawai PPPK dan PPPK paruh waktu.
“Ini sudah bisa menyelesaikan permasalahan belanja pegawai, baik PPPK maupun paruh waktu juga, itu dibiayai, dibayar oleh Pemda masing-masing,” kata Tito.
Kebijakan tersebut menjadi penting karena pembayaran gaji merupakan kewajiban pemerintah daerah terhadap aparatur yang telah menjalankan tugas. Karena itu, pemerintah ingin memastikan persoalan fiskal tidak berujung pada penghentian pembayaran hak pegawai.
Gaji PPPK dan Masa Depan Guru di Daerah
Persoalan anggaran juga berkaitan dengan distribusi guru di berbagai daerah. Pemerintah melihat penataan tenaga pendidik sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan pendidikan sekaligus mengurangi tekanan belanja pegawai daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan penyelenggaraan pendidikan terbagi antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.
PAUD, TK, SD, dan SMP berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Sementara itu, SMA dan SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Adapun pendidikan tinggi berada dalam kewenangan pemerintah pusat.
Pembagian kewenangan tersebut berpengaruh terhadap pengelolaan tenaga pendidik dan pembiayaan pendidikan. Karena itu, pemerintah pusat kini mengkaji sejumlah opsi untuk menangani persoalan distribusi guru sekaligus meringankan beban anggaran daerah.
Gaji PPPK dan Opsi Penataan Guru oleh Pemerintah Pusat
Salah satu opsi yang sedang dikaji ialah mengalihkan status guru menjadi ASN pemerintah pusat. Setelah itu, guru dapat ditempatkan di daerah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik.
Tito mengatakan langkah tersebut masih dalam tahap kajian. Pemerintah perlu melihat kebutuhan guru serta kondisi masing-masing daerah sebelum mengambil keputusan.
“Nah, ini sedang dilakukan exercise. Tadi juga saya menjelaskan ini pasti akan meringankan pemerintah daerah juga, khususnya dalam mengurangi belanja pegawai,” ujar Tito.
Jika kebijakan tersebut diterapkan, pemerintah berharap distribusi guru menjadi lebih merata. Daerah yang kekurangan tenaga pendidik juga dapat memperoleh tambahan sumber daya manusia sesuai kebutuhan.
Namun, implementasi kebijakan tetap membutuhkan perencanaan yang matang. Pemerintah harus memperhitungkan kebutuhan guru, status kepegawaian, penempatan, serta pembiayaan dalam jangka panjang.
Pemerintah Pastikan PPPK Tidak Dirumahkan
Pemerintah menegaskan persoalan fiskal daerah tidak boleh membuat PPPK kehilangan pekerjaan atau tidak menerima haknya. Karena itu, pembayaran gaji PPPK menjadi salah satu belanja yang mendapat perhatian dalam kebijakan dukungan anggaran tersebut.
Tito mengatakan pemerintah telah melakukan pembahasan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Keuangan. Pemerintah juga membahas persoalan tersebut bersama kementerian yang menangani pendidikan dan keagamaan.
Rapat koordinasi mengenai status PPPK dan ASN guru turut dihadiri Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Pemerintah berharap dukungan fiskal yang telah disiapkan dapat digunakan secara tepat oleh daerah. Efisiensi anggaran juga tetap menjadi bagian penting agar pemerintah daerah dapat menjaga kemampuan keuangannya.
Dengan kombinasi efisiensi, pembayaran kurang bayar DBH, dan tambahan DAU, pemerintah berharap daerah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk memenuhi kewajiban belanja pegawai.
Kebijakan tersebut juga menunjukkan bahwa persoalan pembayaran PPPK tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah pusat ikut menyiapkan dukungan ketika daerah menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal. (MS Journal)
