Interaksinews.id, Jakarta — Pemerintah menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati sebagai bagian dari strategi mencapai kemandirian energi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut penerapan E50 dan B50 berpotensi menghemat devisa hingga US$30 miliar atau sekitar Rp500 triliun per tahun jika program berjalan secara penuh.
“Kita bisa hemat, kalau seluruhnya bisa selesai E50, E50 dengan B50 itu, US$30 miliar. Artinya, kurang lebih Rp500 triliun per tahun,” ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Senin (21/9).
Menurut Amran, potensi penghematan tersebut berasal dari berkurangnya kebutuhan impor energi. Pemerintah kini mulai mengonsolidasikan lahan dan menyiapkan bahan baku untuk mendukung produksi etanol dalam negeri.
Pengembangan E50 akan menggunakan tiga komoditas utama sebagai bahan baku etanol, yakni singkong, tebu, dan jagung. Pemerintah memperkirakan kebutuhan lahannya mencapai sekitar 1 juta hingga 2 juta hektare.
Penyediaan lahan akan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan lahan yang telah tersedia. Amran menyebut pemerintah akan menyeleksi lahan yang sesuai untuk tanaman pangan serta lahan yang telah dilepaskan.
“Kita pilih dari situ dulu. Yang kedua adalah seluruh yang sudah dilepaskan kita pilih. Ada 1,3 juta hektare,” katanya.
Pemerintah juga menegaskan bahwa pembukaan kawasan hutan bukan menjadi pilihan utama. Pelepasan kawasan hutan disebut sebagai opsi terakhir, dengan pertimbangan tetap menjaga lingkungan.
“Paling terakhir baru pelepasan hutan. Itu paling terakhir. Pokoknya kita jaga lingkungan, tetapi kita juga menjadi swasembada energi atau berdaulat energi,” ujar Amran.
E50 Diterapkan Secara Bertahap
Penerapan E50 tidak dilakukan sekaligus. Pemerintah menghitung E20 dapat diterapkan pada 2029, kemudian meningkat menuju E40 pada 2030-2031 sebelum mencapai E50.
Tahapan tersebut membutuhkan kesiapan lahan, produksi bahan baku, pembangunan pabrik, serta rantai pasok etanol. Karena itu, pemerintah mulai melakukan konsolidasi sejak sekarang agar penanaman komoditas bahan baku dapat dilakukan secara bertahap.
Untuk pembangunan pabrik, pemerintah akan melibatkan BUMN dan swasta. Kemampuan BUMN akan diprioritaskan, sementara kebutuhan investasi berikutnya akan dibuka bagi sektor swasta.
“Pokoknya berapa kemampuan BUMN, sesudah itu swasta. Yang penting kepastian lahan,” kata Amran.
Pengembangan E50 juga menjadi bagian dari strategi pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyusun langkah strategis untuk pembangunan E50.
Bahlil menyebut kebutuhan solar nasional mencapai sekitar 39 juta kiloliter per tahun, sedangkan kebutuhan bensin berada di kisaran 39 juta hingga 40 juta kiloliter per tahun.
Menurut pemerintah, pengembangan E50 akan menjadi langkah jangka panjang yang berjalan bersama program B50. Pemerintah juga mendorong eksplorasi blok minyak, optimalisasi sumur produksi, serta penggunaan teknologi untuk meningkatkan produksi dari sumur-sumur tua.
Selain itu, pemerintah memantau sekitar 45 ribu sumur rakyat agar dapat dikelola secara profesional dan mencegah penyaluran minyak secara ilegal.
Dengan demikian, E50 dan B50 masih berada dalam tahap pengembangan, bukan program yang seluruh targetnya telah terealisasi. Potensi penghematan Rp500 triliun per tahun yang disampaikan pemerintah bergantung pada keberhasilan penerapan campuran bahan bakar, ketersediaan bahan baku, kesiapan industri, serta pengurangan kebutuhan impor energi.
(MS Journal)
