Interaksinews.id, Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan sejumlah persoalan dalam hubungan kerja sama antara mitra pembangunan dan yayasan yang menaungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebagai unit pelaksana dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menyikapi temuan tersebut, BGN memberikan kesempatan kepada mitra yang merasa dirugikan untuk mengajukan pergantian yayasan melalui mekanisme registrasi yang telah disediakan.
Persoalan ini terungkap ketika BGN memproses registrasi dalam rangka pembaruan perjanjian kerja sama dengan yayasan dan mitra pengelola SPPG di berbagai wilayah Indonesia. Proses tersebut menjadi bagian dari upaya mengevaluasi hubungan kemitraan agar pelaksanaan program berjalan lebih transparan dan sesuai dengan tujuan pemenuhan gizi masyarakat.
Salah satu masalah yang menjadi perhatian adalah adanya yayasan yang dinilai tidak memberikan kontribusi terhadap operasional maupun pembinaan dapur SPPG. Namun, yayasan tersebut disebut tetap meminta mitra menyetorkan sejumlah uang berdasarkan jumlah ompreng atau wadah makanan yang disalurkan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai keseimbangan hak dan kewajiban antara yayasan dan mitra yang menjalankan operasional dapur. BGN menilai hubungan kerja sama perlu dievaluasi apabila terdapat pihak yang menerima pembayaran tanpa memberikan kontribusi yang sepadan terhadap pelaksanaan program.
Badan Gizi Nasional Soroti Persoalan Kemitraan SPPG
Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan praktik penarikan dana oleh yayasan yang dinilai tidak menjalankan peran aktif dalam pengelolaan maupun pembinaan dapur MBG. Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan resmi di Jakarta pada Jumat (2/10/2026).
Menurut Sudaryono, terdapat mitra yang telah membangun dapur SPPG, tetapi masih diminta menyetorkan sejumlah uang kepada yayasan berdasarkan jumlah ompreng yang disalurkan. Sementara itu, yayasan yang bersangkutan disebut tidak memberikan dukungan nyata terhadap kegiatan operasional dapur.
“Adanya mitra yang kemudian sudah membangun dapur itu diminta untuk menyetorkan sejumlah uang per ompreng kepada yayasan, di mana yayasan ini tidak melakukan apapun, tidak memiliki kontribusi apapun tidak juga aktif di dapur, tidak melakukan pembinaan,” ujar Sudaryono.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian agar hubungan kerja sama tidak menimbulkan beban tambahan bagi pihak yang secara langsung menjalankan operasional SPPG.
Dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, setiap pihak yang terlibat memiliki peran penting untuk memastikan layanan berjalan sesuai ketentuan. Karena itu, hubungan antara yayasan dan mitra perlu mendukung kelancaran operasional, bukan justru menambah beban yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program.
BGN juga menekankan pentingnya memastikan setiap penggunaan anggaran memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, dana yang dialokasikan untuk program MBG dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menyediakan makanan yang memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.
