Interaksinews.id, Jakarta — Pemerintah menyiapkan pengembangan lahan bioetanol hingga 2 juta hektare untuk mendukung produksi bahan bakar nabati berbasis komoditas pertanian. Program tersebut akan mengandalkan tiga komoditas utama, yakni tebu, singkong, dan jagung.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kebutuhan lahan tersebut berkaitan dengan upaya membangun ketersediaan bahan baku sebelum industri bioetanol dikembangkan secara lebih luas. Pemerintah juga mulai mengonsolidasikan pemerintah daerah untuk mempercepat perluasan kawasan produksi.
“Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakkan masif seluruh Indonesia,” ujar Amran dalam rapat program khusus pengembangan bioetanol bersama 44 bupati di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan fasilitas pengolahan. Ketersediaan bahan baku menjadi bagian penting karena produksi bioetanol membutuhkan pasokan komoditas pertanian dalam jumlah besar dan berkelanjutan.
Kementerian Pertanian menyebut tebu, singkong, dan jagung akan dikembangkan sesuai potensi masing-masing daerah. Tebu menjadi salah satu komoditas utama, sedangkan singkong dan jagung diarahkan ke wilayah yang memiliki kesesuaian lahan serta produktivitas yang baik.
Amran mengatakan pengembangan tersebut akan dilakukan melalui kawasan pertanian yang terhubung dengan industri pengolahan. Dengan pola tersebut, pemerintah ingin membangun rantai pasok mulai dari budidaya tanaman hingga produksi etanol.
Pada tahap awal, pemerintah juga menyiapkan dukungan untuk pengembangan jagung di sejumlah daerah. Luasan percontohan dapat mencapai 500 hingga 1.000 hektare per kabupaten dan berpotensi diperluas hingga 1.500 hektare apabila produksi menunjukkan hasil yang baik.
“1.000 hektare untuk setiap bupati yang datang. Kita lihat jagungnya yang tanamannya bagus, produksinya tinggi, saya akan tambah di Januari, tambah luasan jagung,” kata Amran.
Tebu Jadi Salah Satu Fokus Utama Bioetanol
Selain jagung dan singkong, tebu menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan bahan baku bioetanol. Pemerintah memperkirakan kebutuhan pengembangan tebu dapat mencapai sekitar 1 juta hektare.
Perluasan tersebut diarahkan untuk menciptakan basis produksi yang mampu memasok kebutuhan industri secara berkelanjutan. Pemerintah juga melihat kepastian bahan baku sebagai faktor penting untuk mendorong investasi pada sektor pengolahan bioetanol.
Dalam skema yang disiapkan, pemerintah akan berperan dalam penyiapan kawasan, sementara pembangunan industri dapat melibatkan badan usaha milik negara dan sektor swasta. Amran menyebut pembiayaan industri dapat melibatkan sekitar 30 persen BUMN dan 70 persen swasta.
Pemerintah Tegaskan Tidak Membabat Hutan
Besarnya kebutuhan lahan menjadi salah satu perhatian dalam pengembangan bioetanol. Pemerintah menegaskan perluasan kawasan produksi tidak diarahkan dengan membuka hutan secara sembarangan.
Kementerian Pertanian menyatakan penyiapan lahan akan mempertimbangkan kesesuaian teknis, legalitas, serta aspek lingkungan. Pemerintah akan terlebih dahulu melihat berbagai sumber lahan yang tersedia, termasuk kawasan yang dapat diarahkan untuk agroforestri atau tanaman pangan serta lahan yang telah dilepaskan.
Pelepasan kawasan hutan disebut menjadi pilihan terakhir. Langkah tersebut dimaksudkan agar pengembangan bahan baku energi tidak mengorbankan kepentingan lingkungan.
“Pokoknya kita jaga lingkungan, tetapi kita juga menjadi swasembada energi atau berdaulat energi,” ujar Amran.
Pendekatan ini menjadi penting karena kebutuhan lahan bioetanol mencapai skala yang besar. Karena itu, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada produktivitas, tata kelola kawasan, kepastian legalitas, dan keberlanjutan produksi.
Bioetanol untuk Kurangi Ketergantungan Impor BBM
Pengembangan bioetanol merupakan bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat kemandirian energi. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengarahkan pemerintah mempersiapkan penerapan bahan bakar dengan campuran etanol secara bertahap.
Pemerintah menyiapkan produksi E20, atau bahan bakar dengan campuran etanol 20 persen, dalam dua tahun mendatang. Arahan tersebut mencakup penyiapan lahan bahan baku sekaligus pembangunan industri pengolahannya.
Kementerian ESDM sebelumnya memperkirakan kebutuhan etanol untuk implementasi E20 mencapai sekitar 4 juta kiloliter per tahun. Angka tersebut dihitung dari kebutuhan bensin nasional yang berada di kisaran 40 juta kiloliter per tahun.
Sementara itu, Presiden Prabowo juga telah memberikan arahan mengenai persiapan E50 sebagai bagian dari strategi jangka panjang memperkuat kemandirian energi nasional. Arahan tersebut dibahas dalam Sidang Dewan Energi Nasional pada 17 September 2026.
Dengan demikian, pengembangan lahan bioetanol menjadi salah satu bagian dari rantai kebijakan yang lebih luas. Produksi komoditas pertanian akan menjadi sumber bahan baku, industri mengolahnya menjadi etanol, kemudian produk tersebut digunakan dalam bauran bahan bakar.
44 Bupati Dilibatkan dalam Pengembangan Kawasan
Percepatan program juga dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah. Kementerian Pertanian melibatkan 44 bupati dari berbagai daerah untuk memetakan potensi lahan, komoditas, serta kesiapan wilayah.
Keterlibatan pemerintah daerah diperlukan karena pengembangan kawasan pertanian tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan tanah. Infrastruktur, produktivitas petani, sarana produksi, alat dan mesin pertanian, hingga akses menuju industri pengolahan turut menentukan keberhasilan program.
Pemerintah juga menyiapkan alat dan mesin pertanian untuk membantu meningkatkan produktivitas kawasan. Selain itu, masyarakat diarahkan untuk mendapatkan bagian dari pertumbuhan ekonomi yang muncul dari pengembangan industri tersebut.
Amran menekankan bahwa pengembangan kawasan tidak boleh hanya menguntungkan industri. Pemerintah mendorong pola kemitraan agar masyarakat dan pelaku usaha daerah ikut terlibat dalam ekosistem pertanian serta industri bioetanol.
Tantangan Pengembangan Bioetanol Nasional
Target pengembangan bioetanol dalam skala besar membutuhkan kesiapan dari hulu hingga hilir. Ketersediaan lahan saja belum cukup tanpa produktivitas pertanian dan kepastian pasokan bahan baku.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan pengembangan komoditas untuk energi tetap berjalan seimbang dengan kebutuhan pangan. Tata kelola lahan, keberlanjutan lingkungan, infrastruktur, investasi, teknologi pengolahan, serta kepastian pasar menjadi faktor yang akan menentukan pelaksanaan program.
Kementerian Pertanian sendiri menyebut pengembangan bioetanol diarahkan untuk membentuk ekosistem ekonomi baru yang menghubungkan budidaya komoditas, pengolahan hasil, industri, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Dengan kebutuhan lahan mencapai hingga 2 juta hektare, program ini akan menjadi pekerjaan lintas sektor dan lintas daerah. Pemerintah perlu memastikan ekspansi produksi berjalan berdasarkan potensi wilayah serta tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan pertanian.
Pada saat yang sama, peningkatan produksi etanol di dalam negeri diharapkan dapat mendukung tahapan pencampuran bahan bakar seperti E20 dan pengembangan menuju bauran yang lebih tinggi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan pada pasokan energi dari luar negeri.
Jika pengembangan bahan baku, industri pengolahan, dan infrastruktur dapat berjalan secara terpadu, program bioetanol berpotensi membentuk rantai nilai baru dari sektor pertanian hingga energi. Pemerintah kini menempatkan penyediaan lahan dan bahan baku sebagai salah satu tahap awal untuk mengejar target tersebut.
(MS Journal)
