Interaksinews.id, Jakarta — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot 13 pegawai Kementerian Pertanian (Kementan) yang terbukti terlibat judi online atau judol. Keputusan tersebut diambil setelah laporan mengenai aktivitas judi online diverifikasi dan dinyatakan benar.
Amran menyampaikan keputusan itu di Jakarta, Senin (31/8/2026). Ia menegaskan, para pegawai tersebut mendapat sanksi tegas karena tidak disiplin dan melanggar aturan sebagai aparatur pemerintah.
“13 orang kami copot, karena tidak disiplin, ikut judi online. Kami copot semua,” kata Amran.
Menurut Amran, keterlibatan tersebut terungkap setelah pihaknya menerima laporan. Kementan kemudian melakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa 13 pegawai tersebut terbukti terlibat judi online. Bahkan, beberapa di antaranya disebut melakukan deposit dengan nominal yang cukup besar.
13 Pegawai Kementan Dicopot Setelah Terbukti Terlibat Judol
Amran mengatakan, sejumlah pegawai yang terkena sanksi disebut memiliki nilai deposit judi online antara Rp100 juta hingga Rp200 juta per orang.
Meski demikian, Amran menegaskan bahwa nominal deposit bukan menjadi satu-satunya dasar pemberian sanksi. Menurut dia, pegawai Kementan tetap dilarang terlibat judi online berapa pun jumlah uang yang digunakan.
Larangan tersebut berlaku tanpa melihat kecil atau besarnya deposit.
“Ini tidak boleh, ini melanggar, kita sebagai umat beragama, kita sebagai anak bangsa, apalagi kita PNS, kita ini pelayan, itu tidak boleh,” tegas Amran.
Ia menilai aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Karena itu, keterlibatan pegawai pemerintah dalam aktivitas judi online dinilai tidak dapat dibenarkan.
“Enggak boleh memberi contoh yang tidak baik,” lanjutnya.
Keputusan tersebut sekaligus menunjukkan sikap Kementan terhadap disiplin pegawai. Amran memilih memberikan sanksi tegas kepada pegawai yang terbukti melanggar aturan.
Amran Minta 13 Pegawai Dicopot Permanen
Amran tidak hanya meminta pencopotan sementara terhadap 13 pegawai tersebut. Ia menginginkan mereka dicopot secara permanen dari jabatan yang diemban.
Menurut Amran, kebutuhan terhadap pejabat tertentu tidak boleh menjadi alasan untuk mempertahankan pegawai yang telah terbukti melakukan pelanggaran.
Ia bahkan meminta sekretaris Kementan segera menyiapkan kandidat untuk mengisi posisi yang ditinggalkan. Dengan demikian, pergantian pejabat dapat dilakukan tanpa menunggu terlalu lama.
“Dicopot hanya 13, enggak masalah. Copot permanen diganti hari ini,” tutur Amran.
Kebijakan itu memperlihatkan bahwa kebutuhan organisasi tetap harus berjalan bersamaan dengan penerapan disiplin. Jabatan strategis tidak menjadi alasan untuk mengabaikan pelanggaran yang dilakukan pegawai.
Selain itu, keputusan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat integritas aparatur di lingkungan Kementan. Pegawai pemerintah dituntut menjalankan tugas secara profesional sekaligus menjaga perilaku di luar kedinasan yang tidak bertentangan dengan aturan.
Larangan Judi Online Berlaku bagi Pegawai Kementan
Keterlibatan dalam judi online menjadi perhatian serius karena dapat berdampak terhadap kedisiplinan dan citra aparatur negara.
Dalam kasus ini, Amran menekankan bahwa pegawai Kementan harus menjadi pelayan masyarakat yang memberikan teladan. Karena itu, ia tidak memberikan toleransi terhadap aktivitas judi online di kalangan pegawainya.
Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa pemberian sanksi tidak bergantung pada jumlah uang yang dipertaruhkan. Bahkan jika depositnya kecil, pegawai tetap dapat dikenai tindakan apabila terbukti terlibat.
Pendekatan tersebut menempatkan persoalan judi online sebagai pelanggaran perilaku yang harus ditangani secara serius. Kementan juga perlu memastikan proses pemeriksaan dan pemberian sanksi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebelumnya Amran Copot 14 Pegawai Kementan
Pencopotan 13 pegawai karena judi online bukan tindakan pertama yang dilakukan Amran terhadap jajaran Kementan.
Pada 18 Agustus 2026, Amran sebelumnya mencopot atau menonaktifkan 14 pegawai Kementan. Mereka berasal dari sejumlah tingkatan jabatan, mulai dari pejabat eselon I hingga eselon III.
Berbeda dengan kasus judi online, 14 pegawai tersebut dinonaktifkan sementara untuk menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementan. Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan penyimpangan yang berhubungan dengan uang.
Amran menyebut dugaan pelanggaran tersebut berpotensi melibatkan nilai hingga miliaran rupiah. Ia kemudian memberikan batas waktu kepada Inspektorat Jenderal untuk menyelesaikan proses pemeriksaan.
“Pelanggarannya intinya hubungannya dengan uang dan ada miliaran nilainya. Ini nilainya nanti total yang jelas miliaran,” kata Amran.
Ia meminta pemeriksaan dilakukan secepat mungkin. Namun, proses tersebut tetap harus memastikan seluruh dugaan diperiksa secara menyeluruh.
Amran memberikan waktu maksimal tiga bulan kepada Inspektorat Jenderal. Ia bahkan berharap pemeriksaan dapat selesai dalam waktu sekitar satu bulan apabila memungkinkan.
Amran Tegaskan Asas Merit dan Keadilan
Dalam kasus 14 pegawai yang diperiksa sebelumnya, Amran menegaskan bahwa pencopotan dari jabatan belum berarti mereka telah terbukti bersalah.
Pemeriksaan harus menentukan apakah benar terjadi pelanggaran dan apakah tindakan tersebut menimbulkan kerugian negara. Jika ditemukan unsur yang memenuhi ketentuan hukum, Kementan akan menyerahkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum.
“Kalau ini betul-betul merugikan negara, kami serahkan ke penegak hukum. Kami tindak tegas,” ujarnya.
Amran juga mengungkapkan bahwa salah satu pegawai yang dinonaktifkan merupakan keluarga dekatnya. Ia mengatakan hubungan keluarga tidak boleh memengaruhi proses pemeriksaan maupun keputusan terkait jabatan.
“Bahkan di antara mereka ada salah satu keluarga dekat saya. Tapi ini dilakukan atas nama negara. Di sini kita harus adil pada mereka, meritokrasi, merit system,” kata Amran.
Pernyataan tersebut menunjukkan pentingnya prinsip merit dan keadilan dalam pengelolaan aparatur negara. Jabatan seharusnya diberikan berdasarkan kompetensi, kinerja, integritas, serta aturan yang berlaku.
Penegakan Disiplin Jadi Sorotan
Dua rangkaian tindakan tersebut memperlihatkan perhatian Kementan terhadap disiplin dan integritas pegawai. Kasus judi online dan dugaan penyimpangan keuangan memiliki karakter berbeda, tetapi keduanya sama-sama berkaitan dengan kepatuhan aparatur terhadap aturan.
Untuk kasus 13 pegawai, Amran menyatakan pencopotan dilakukan setelah keterlibatan dalam judi online diverifikasi. Sementara itu, 14 pegawai yang dinonaktifkan pada 18 Agustus masih menjalani proses pemeriksaan.
Perbedaan status tersebut penting karena sanksi harus diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan tingkat pelanggaran.
Langkah berikutnya adalah memastikan posisi yang ditinggalkan 13 pegawai dapat segera diisi. Kementan membutuhkan pejabat pengganti agar pelayanan dan pekerjaan organisasi tetap berjalan.
Di sisi lain, penerapan disiplin secara konsisten menjadi tantangan penting bagi setiap kementerian. Aparatur pemerintah tidak hanya dituntut mencapai target kerja, tetapi juga menjaga integritas dan perilaku sebagai bagian dari institusi negara.
(MS Journal)
