Interaksinews.id, Jakarta — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mencopot 137 kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau kepala dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah di Indonesia.
Keputusan tersebut disampaikan Sudaryono setelah rapat pimpinan di Kantor BGN, Senin (3/8/2026). Ia mengatakan pencopotan dilakukan sebagai bentuk penegakan disiplin terhadap pengelola SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya BGN memperketat pengawasan pelaksanaan MBG. Sebelumnya, BGN juga telah mengambil tindakan terhadap SPPG yang dinilai belum memenuhi standar layanan.
Sudaryono Copot 137 Kepala SPPG di Sejumlah Daerah
Sudaryono mengatakan pencopotan mencakup kepala dapur di sejumlah provinsi. Wilayah yang disebut antara lain Jawa Barat, Lampung, Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten, dan Jawa Tengah.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian berada di Semarang. BGN memasukkan kepala SPPG yang terkait dengan dapur yang menimbulkan kasus keracunan di SMK Negeri 6 Semarang dalam tindakan tersebut.
“Per hari ini, saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional telah mencopot 137 Kepala Dapur di seluruh Indonesia yaitu di Jawa Barat, Lampung, Jawa Timur, Sumatra Utara, Banten dan Jawa Tengah termasuk yang kemarin dapurnya yang di Semarang yang menimbulkan keracunan di SMK Negeri 6 Semarang,” ujar Sudaryono seusai rapat pimpinan di Kantor BGN, Senin (3/8/2026).
Pencopotan tersebut tidak sekadar berkaitan dengan satu jenis pelanggaran. BGN menyatakan tindakan disiplin juga menyasar persoalan lain yang bertentangan dengan standar operasional serta integritas dalam pelaksanaan program.
Data yang disampaikan BGN menunjukkan langkah tersebut menjadi bagian dari evaluasi lebih luas terhadap kinerja SPPG. Sebelumnya, BGN telah menghentikan sementara operasional ratusan SPPG yang belum memenuhi standar.
Pelanggaran Disiplin Jadi Dasar Pencopotan
Menurut Sudaryono, BGN melakukan tindakan terhadap kepala SPPG yang terbukti memiliki persoalan disiplin atau rekam jejak kasus yang bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan MBG.
Kasus keamanan pangan menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius. Program MBG berhubungan langsung dengan makanan yang dikonsumsi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya.
Karena itu, standar keamanan pangan, kebersihan, kualitas gizi, serta tata kelola dapur menjadi bagian penting dalam pengawasan SPPG.
BGN sebelumnya juga menegaskan bahwa SPPG yang tidak memenuhi standar dapat menerima pembinaan dan evaluasi. Jika tidak menunjukkan perbaikan, operasional SPPG dapat dihentikan.
Selain persoalan keamanan pangan, BGN juga menyoroti pengelolaan keuangan. Sudaryono menegaskan bahwa penyimpangan dana tidak dapat ditoleransi dalam pelaksanaan program pemerintah tersebut.
Sudaryono Tegaskan Zero Tolerance
Sudaryono menyatakan BGN menerapkan prinsip zero tolerance terhadap keracunan dan tindakan korupsi dalam pelaksanaan MBG.
“Yang jelas kami zero tolerance terhadap keracunan, zero toleran terhadap tindakan korupsi, hengki pengki, ngentik uang, dan lain-lain itu kita zero tolerance, dan kami telah menyiapkan suatu sistem mekanisme di mana trust is good, tapi control is better,” tegas Sudaryono.
Pernyataan tersebut menunjukkan perubahan pendekatan dalam pengawasan program. BGN tidak hanya mengandalkan kepercayaan kepada pengelola SPPG.
Sebaliknya, lembaga tersebut ingin membangun mekanisme kontrol yang lebih terukur. Dengan begitu, setiap proses di dapur MBG dapat dipantau dan dievaluasi.
BGN Perkuat Pengawasan Dapur MBG
Pengawasan menjadi salah satu agenda utama BGN di bawah kepemimpinan Sudaryono. Sejak dilantik sebagai Kepala BGN pada 22 Juli 2026, Sudaryono menekankan pentingnya tata kelola dan transparansi dalam pelaksanaan program MBG.
BGN kini mengembangkan sistem pengawasan berbasis digital. Sistem tersebut diharapkan dapat membantu lembaga memantau aktivitas operasional SPPG secara lebih sistematis.
Pengawasan digital juga dapat membantu mempercepat identifikasi persoalan. Dengan data yang terintegrasi, BGN dapat mengetahui kondisi dapur, pengelola, menu, serta berbagai laporan dari lapangan.
Langkah tersebut penting karena jumlah SPPG yang menjalankan program MBG terus berkembang. Sistem pengawasan manual saja akan menghadapi tantangan ketika cakupan layanan semakin luas.
Penguatan kontrol juga menjadi penting untuk memastikan standar layanan tidak hanya berlaku di atas kertas. Setiap dapur harus menjalankan prosedur yang sama sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Orang Tua dan Sekolah Akan Mendapat Informasi
Selain pengawasan internal, BGN berencana meningkatkan transparansi informasi kepada masyarakat. Orang tua, sekolah, dinas kesehatan, dinas pendidikan, guru, dan kepala sekolah menjadi kelompok yang akan mendapatkan akses informasi lebih terbuka.
Sudaryono mengatakan masyarakat perlu mengetahui makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Informasi tersebut mencakup menu, kandungan gizi, hingga lokasi SPPG yang memasak makanan.
“Sebagaimana janji saya setelah saya dilantik adalah bagaimana menyediakan informasi yang terbuka kepada pihak-pihak terkait khususnya orang tua, kemudian dinas kesehatan, dinas pendidikan, termasuk guru, kepala sekolah itu mendapatkan informasi bahwa anaknya diberi menu makan apa oleh negara di hari ini, hari kemarin, hari esok, dan rencananya apa, kandungan gisinya apa, kemudian menu tadi itu dimasak di SPPG mana, kepala SPPG-nya siapa, dan ada keluhan apa, sehingga kita bisa lihat,” ujar Sudaryono.
Keterbukaan tersebut dapat membantu memperkuat pengawasan publik. Orang tua dan sekolah juga dapat mengetahui informasi dasar mengenai makanan yang diterima peserta didik.
Selain itu, sistem tersebut dapat menjadi saluran untuk menyampaikan keluhan. BGN dapat menggunakan laporan tersebut sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja SPPG.
Pengawasan MBG Tidak Hanya soal Dapur
Pelaksanaan MBG tidak hanya berkaitan dengan proses memasak dan distribusi makanan. Program tersebut juga membutuhkan tata kelola yang memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar.
Ada beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan SPPG, antara lain:
- Keamanan pangan, untuk memastikan makanan aman dikonsumsi.
- Kualitas gizi, agar menu memenuhi kebutuhan penerima manfaat.
- Kebersihan dan sanitasi, terutama pada area produksi makanan.
- Pengelolaan keuangan, untuk mencegah penyimpangan.
- Kepatuhan terhadap SOP, agar seluruh dapur menjalankan prosedur yang seragam.
- Transparansi, supaya masyarakat dapat mengetahui proses pelaksanaan program.
- Pengawasan digital, untuk mempercepat pemantauan dan evaluasi.
Dengan pengawasan pada berbagai aspek tersebut, BGN dapat membangun sistem yang tidak hanya bertumpu pada tindakan setelah masalah muncul.
Pendekatan pencegahan menjadi semakin penting. Sistem yang baik harus mampu mendeteksi potensi masalah sebelum berdampak kepada penerima manfaat.
Pencopotan Jadi Pesan untuk Pengelola SPPG
Pencopotan 137 kepala SPPG juga menjadi pesan tegas kepada seluruh pengelola dapur MBG. BGN ingin memastikan posisi kepala SPPG membawa tanggung jawab besar terhadap kualitas layanan.
Kepala dapur tidak hanya bertugas memastikan makanan selesai dimasak. Mereka juga memiliki tanggung jawab terhadap penerapan standar, kebersihan, keamanan pangan, dan tata kelola operasional.
Karena itu, evaluasi terhadap kepala SPPG menjadi bagian penting dari upaya menjaga kualitas program.
BGN sebelumnya juga menyatakan penghentian SPPG yang bermasalah tidak boleh membuat penerima manfaat kehilangan layanan. Penyaluran makanan dapat dialihkan melalui SPPG lain agar hak penerima manfaat tetap terpenuhi.
Tantangan BGN Setelah Pencopotan 137 Kepala SPPG
Setelah mengambil tindakan terhadap 137 kepala dapur, tantangan berikutnya adalah memastikan perbaikan berjalan konsisten.
Pencopotan merupakan tindakan administratif, tetapi perbaikan sistem membutuhkan pengawasan berkelanjutan. BGN perlu memastikan pengelola baru memahami standar operasional dan mampu menjalankannya secara disiplin.
Di sisi lain, sistem digital yang sedang disiapkan perlu memberikan data yang akurat dan mudah dipantau. Informasi tersebut harus dapat membantu BGN mengambil keputusan secara cepat ketika muncul persoalan.
Transparansi juga perlu berjalan seiring dengan pengawasan internal. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai menu, kandungan gizi, pengelola SPPG, dan mekanisme pengaduan.
Dengan demikian, evaluasi tidak berhenti pada pencopotan pejabat atau kepala dapur. Perbaikan harus menyentuh sistem secara keseluruhan.
Sudaryono copot 137 kepala SPPG di berbagai daerah sebagai bagian dari tindakan tegas BGN terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Pelanggaran yang menjadi perhatian mencakup persoalan keamanan pangan, disiplin, hingga pengelolaan keuangan. BGN juga menegaskan prinsip zero tolerance terhadap keracunan dan penyimpangan.
Selanjutnya, BGN memperkuat pengawasan melalui sistem digital dan transparansi informasi. Orang tua, sekolah, pemerintah daerah, serta masyarakat diharapkan dapat ikut memantau pelaksanaan program.
Langkah tersebut menjadi ujian penting bagi tata kelola MBG. Kualitas program tidak hanya ditentukan oleh banyaknya makanan yang tersalurkan, tetapi juga oleh keamanan, kandungan gizi, transparansi, dan akuntabilitas setiap SPPG.(MS Journal)
