Interaksinews.id, Jakarta — Pemerintah memberikan peluang bagi guru PPPK jadi PNS melalui seleksi yang diperkirakan dibuka pada awal 2027. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penataan status kepegawaian sekaligus pemenuhan kebutuhan guru secara nasional.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan rencana tersebut setelah rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
“Akan diberikan kesempatan bagi PPPK guru untuk ikut melakukan seleksi PNS, yang diperkirakan pendaftarannya di awal 2027,” ujar Rini.
Peluang tersebut menjadi kabar penting bagi guru PPPK yang ingin memperoleh status sebagai PNS. Namun, guru PPPK tidak otomatis berubah menjadi PNS, karena pemerintah menyiapkan jalur seleksi bagi mereka yang memenuhi ketentuan.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan perubahan status bagi guru PPPK paruh waktu. Kelompok tersebut akan mendapat kesempatan menjadi PPPK penuh waktu pada 2027.
Guru PPPK Jadi PNS Dibuka Melalui Jalur Seleksi
Kebijakan guru PPPK jadi PNS perlu dipahami sebagai kesempatan mengikuti seleksi, bukan pengangkatan otomatis. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa guru PPPK penuh waktu yang ingin menjadi PNS tetap harus mengikuti jalur tes.
Menurut Mu’ti, kesempatan tersebut juga tidak hanya terbuka bagi guru PPPK. Guru dari luar status PPPK yang memenuhi persyaratan juga dapat mengikuti seleksi sesuai ketentuan dan formasi yang tersedia.
“Bagi yang memenuhi syarat dan berminat untuk menjadi PNS nanti akan dibuka peluang untuk mengikuti PNS melalui jalur tes,” kata Mu’ti.
Dengan demikian, terdapat perbedaan mekanisme antara PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu. PPPK penuh waktu yang ingin menjadi PNS harus mengikuti seleksi, sedangkan PPPK paruh waktu mendapat peluang perubahan status menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes.
Kebijakan ini sekaligus memberikan gambaran mengenai arah penataan tenaga pendidik. Pemerintah tidak hanya berupaya menyelesaikan persoalan status kepegawaian, tetapi juga menyesuaikannya dengan kebutuhan guru di berbagai wilayah.
Berapa Batas Usia Guru PPPK untuk Seleksi PNS?
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah batas usia. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pemerintah memperjelas ketentuan tersebut sebelum seleksi dibuka.
Secara umum, aturan pengadaan CPNS menetapkan usia pelamar paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun. Ketentuan tersebut tercantum dalam Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara.
Namun, terdapat pengecualian untuk sejumlah jabatan tertentu. Keppres Nomor 17 Tahun 2019 menetapkan batas usia pelamar paling tinggi 40 tahun untuk jabatan tertentu, yakni dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekayasa dengan kualifikasi khusus.
Persoalannya, guru PPPK memiliki karakteristik yang berbeda dengan pelamar CPNS umum. Banyak guru PPPK sudah memiliki masa kerja cukup panjang sehingga usia mereka dapat berada di atas batas umum CPNS.
Karena itu, P2G meminta pemerintah menyusun mekanisme yang jelas. Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menilai pemerintah perlu menjelaskan apakah seleksi akan mempertimbangkan masa pengabdian, sertifikat pendidik, usia, atau indikator lainnya.
“Kami meminta pemerintah membentuk sistem mengenai bagaimana merekrut guru PPPK menjadi PNS. Apakah secara otomatis, menilai dari aspek lamanya mengabdi, aspek kepemilikan sertifikat pendidik, atau lainnya,” ujar Satriwan.
Ia menambahkan, mekanisme pengangkatan harus dimatangkan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat.
Syarat Guru PPPK Jadi PNS Perlu Diperjelas
Hingga saat ini, pemerintah baru menyampaikan bahwa guru PPPK akan diberikan kesempatan mengikuti seleksi PNS pada awal 2027. Persyaratan teknis, formasi, jadwal resmi, serta mekanisme seleksi perlu menunggu ketentuan pemerintah yang menjadi dasar pelaksanaan.
Karena itu, guru PPPK sebaiknya tidak menganggap status PPPK otomatis menjamin pengangkatan sebagai PNS. Peluang tersebut tetap berkaitan dengan kebutuhan formasi dan persyaratan yang nantinya ditetapkan pemerintah.
Kejelasan aturan juga penting untuk menjawab persoalan usia guru PPPK yang sudah lama mengabdi. Pemerintah perlu memastikan mekanisme seleksi tetap memberikan kepastian sekaligus mempertimbangkan pengalaman dan kompetensi tenaga pendidik.
PPPK Paruh Waktu Akan Menjadi Penuh Waktu
Selain membuka kesempatan guru PPPK menjadi PNS, pemerintah juga menyampaikan kebijakan untuk PPPK paruh waktu.
Sebanyak 231.246 guru PPPK paruh waktu menjadi bagian dari kelompok yang akan mendapat kesempatan beralih menjadi PPPK penuh waktu pada 2027. Sementara itu, jumlah guru PPPK secara keseluruhan tercatat sekitar 955.245 orang.
Perubahan status tersebut berbeda dengan mekanisme guru PPPK penuh waktu yang ingin menjadi PNS. PPPK paruh waktu diarahkan menjadi PPPK penuh waktu tanpa melalui tes, sedangkan guru PPPK penuh waktu yang ingin menjadi PNS harus mengikuti seleksi.
Pemerintah mengambil langkah tersebut dalam rangka memberikan kepastian status kepada tenaga pendidik. Pada saat yang sama, pemerintah juga sedang menghitung kebutuhan guru secara nasional.
Proyeksi kebutuhan guru nasional mencapai 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup sejumlah program pendidikan pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi, dan Sekolah Garuda.
Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan guru bukan hanya berkaitan dengan status kepegawaian. Pemerintah juga menghadapi tantangan pemerataan tenaga pendidik di berbagai daerah.
Guru PNS Diminta Prioritaskan Daerah 3T
Kebijakan guru PPPK jadi PNS juga mendapat perhatian dari DPR RI. Anggota Komisi X DPR RI Stevano Rizki Adranacus meminta pemerintah menjadikan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai salah satu prioritas penempatan guru.
Menurutnya, daerah 3T masih menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan fasilitas. Karena itu, penempatan guru di wilayah tersebut perlu disertai dukungan yang memadai.
“Daerah 3T harus menjadi prioritas. Guru yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan tantangan geografis dan keterbatasan fasilitas membutuhkan kepastian serta perhatian dari pemerintah,” ujar Stevano.
Penempatan guru di daerah 3T tidak cukup hanya dengan mengirim tenaga pendidik. Pemerintah juga perlu memastikan tersedianya fasilitas pendidikan, sarana pendukung, perlindungan, serta kesejahteraan guru.
Dengan dukungan tersebut, kebijakan pengangkatan dan penempatan guru dapat memberikan dampak lebih besar terhadap pemerataan pendidikan.
Pemerintah Perlu Matangkan Mekanisme Seleksi
Rencana seleksi guru PPPK menjadi PNS membuka peluang baru bagi tenaga pendidik. Namun, pemerintah masih memiliki pekerjaan penting untuk memastikan pelaksanaannya berjalan transparan dan adil.
Beberapa aspek yang perlu diperjelas antara lain:
- Batas usia peserta seleksi guru PPPK.
- Persyaratan administrasi dan kompetensi.
- Jumlah dan distribusi formasi.
- Mekanisme tes bagi guru PPPK penuh waktu.
- Pengakuan terhadap masa pengabdian guru.
- Kriteria penempatan setelah menjadi PNS.
- Ketentuan khusus bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.
Kejelasan tersebut penting agar guru dapat mempersiapkan diri sejak jauh hari. Selain itu, aturan yang rinci dapat mencegah munculnya perbedaan tafsir ketika pendaftaran resmi dibuka.
Pemerintah juga perlu menyampaikan jadwal dan persyaratan melalui kanal resmi. Dengan begitu, guru dapat membedakan informasi resmi dari kabar yang belum memiliki dasar kebijakan. (MS Journal)
