Barru – Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, memaparkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Barru, Kamis (9/4/2026).
Agenda tersebut membahas penyerahan catatan strategis dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah terus mendorong pembangunan yang merata. Selain itu, ia juga fokus meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.
Hasilnya, pertumbuhan ekonomi Barru meningkat dari 4,93 persen pada 2024 menjadi 5,16 persen pada 2025. Di sisi lain, angka pengangguran terbuka juga mengalami penurunan.
Bahkan, capaian tersebut mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Capaian ini merupakan hasil kerja bersama. DPRD memiliki peran besar dalam mendukung program pembangunan, ujar Bupati.
Fokus Peningkatan Layanan dan SDM
Selain mencatat pertumbuhan ekonomi, Pemkab Barru juga memperluas akses layanan dasar. Pemerintah aktif memperkuat infrastruktur wilayah dan menangani isu strategis daerah.
Di antaranya, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Namun demikian, Bupati mengakui masih terdapat sejumlah tantangan besar yang harus segera diselesaikan.
Tantangan Fiskal dan Infrastruktur
Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Saat ini, proyeksi APBD Barru masih berada di kisaran Rp700 miliar.
Di sektor infrastruktur, kondisi jalan masih menjadi perhatian serius. Dari total kebutuhan sekitar 600 kilometer jalan layak, baru 30 persen yang dalam kondisi baik.
Karena itu, Bupati menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat.
Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Kita perlu dukungan pusat, seperti program Inpres Jalan Daerah, jelasnya.
Program tersebut sebelumnya telah membantu pembangunan jalan dengan nilai sekitar Rp50 miliar.
Pelayanan Kesehatan Masih Perlu Dibenahi
Selain infrastruktur, pelayanan kesehatan juga menjadi sorotan. Bupati mengakui masih terdapat kekurangan layanan di rumah sakit dan fasilitas kesehatan dasar.
Kondisi ini mencakup puskesmas hingga pustu yang masih perlu peningkatan kualitas layanan.
Oleh karena itu, ini menjadi komitmen bersama untuk terus memperbaiki pelayanan kesehatan, tegasnya.
Komitmen Tegas Lindungi PPPK
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menegaskan sikap pemerintah daerah terkait kebijakan alokasi anggaran dari pusat.
Ia menyebut, target pemenuhan alokasi 30 persen sulit direalisasikan karena kondisi keuangan daerah.
Selain itu, struktur belanja Barru masih didominasi belanja pegawai. Terutama untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurutnya, PPPK memiliki peran vital dalam pelayanan publik.
PPPK tidak bisa dikorbankan. Mereka berada di garda terdepan, tegasnya.
Di sektor pendidikan, guru PPPK menjadi penopang utama proses belajar. Sementara di sektor kesehatan, tenaga PPPK mendominasi layanan di puskesmas.
Jika anggaran dipangkas, maka dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Ajakan Bersama DPRD
Lebih lanjut, Bupati menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati untuk tetap mempertahankan hak tenaga PPPK.
Ia juga mengajak seluruh pimpinan dan anggota DPRD untuk bersatu memperjuangkan nasib mereka.
Menurutnya, perlindungan PPPK bukan sekadar kebijakan administratif. Namun juga menyangkut keadilan dan keberlanjutan pelayanan publik.
Jika bukan kita yang memperjuangkan mereka, lalu siapa lagi? ujarnya.
Komitmen Pembangunan Berkelanjutan
Menutup sambutannya, Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berbenah.
Ia memastikan rekomendasi DPRD menjadi pijakan dalam mempercepat pembangunan.
Selain itu, ia mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi dan inovasi.
Langkah tersebut bertujuan mewujudkan Barru yang berkeadilan, maju berkelanjutan, dan sejahtera lebih cepat.
