Interaksinews.id, Jakarta — Target 10 juta wirausaha 2029 menjadi salah satu agenda besar Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kemen UMKM). Pemerintah menyiapkan Program Pro-Kesra untuk mendorong lahirnya wirausaha sekaligus pekerja produktif dalam beberapa tahun ke depan.
Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting mengatakan pemerintah telah membangun kerja sama dengan 18 kementerian dan lembaga. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mendorong intervensi kebijakan yang dapat memperkuat ekosistem usaha dan membuka lebih banyak peluang produktif.
“Kita memiliki program Pro-Kesra, sekarang sudah ada kerja sama dengan 18 kementerian lembaga untuk melakukan intervensi kebijakan supaya dapat menghasilkan 10 juta wirausaha dan pekerja di tahun 2029,” kata Loto dalam sebuah kegiatan di Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026) malam.
Target tersebut tidak hanya mengejar pertambahan jumlah pelaku usaha. Pemerintah juga ingin memastikan UMKM mampu naik kelas melalui dukungan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha.
Target 10 Juta Wirausaha 2029 Didorong Lewat UMKM
Kemen UMKM menempatkan sektor UMKM sebagai salah satu pintu penting untuk mencapai 10 juta wirausaha 2029. Sektor ini memiliki peran besar dalam menciptakan aktivitas ekonomi dan membuka peluang kerja bagi masyarakat.
Namun, pertumbuhan jumlah pelaku usaha saja belum cukup. Pemerintah perlu memastikan pelaku UMKM memiliki kemampuan untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.
Karena itu, pemberdayaan menjadi bagian penting dalam strategi tersebut. Pemerintah berupaya membantu pelaku usaha mendapatkan berbagai akses yang dapat menunjang perkembangan bisnis.
UMKM naik kelas membutuhkan ekosistem usaha yang mendukung. Akses terhadap legalitas, pembiayaan, hingga pasar menjadi beberapa kebutuhan utama yang perlu diperkuat.
Dengan akses yang lebih baik, pelaku usaha diharapkan tidak hanya mampu bertahan. Mereka juga dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas.
Program Pro-Kesra kemudian menjadi salah satu instrumen yang diarahkan untuk mendukung proses tersebut. Pemerintah melibatkan berbagai kementerian dan lembaga agar kebijakan yang diterapkan tidak berjalan secara terpisah.
Kolaborasi lintas sektor juga diperlukan karena persoalan UMKM memiliki banyak dimensi. Pelaku usaha membutuhkan dukungan administrasi, pembiayaan, pengembangan kapasitas, pemasaran, serta akses terhadap konsumen.
Akses Legalitas, Pembiayaan, dan Pasar Jadi Kunci
Upaya mencapai 10 juta wirausaha 2029 membutuhkan dukungan yang konkret bagi pelaku usaha. Salah satu tantangan yang masih dihadapi UMKM adalah akses terhadap berbagai fasilitas pengembangan usaha.
Legalitas menjadi salah satu aspek penting. Dokumen dan perizinan yang sesuai dapat membantu pelaku usaha mengembangkan bisnis secara lebih formal dan membuka peluang memperoleh berbagai fasilitas pendukung.
Selain legalitas, pembiayaan juga menjadi kebutuhan penting. Modal dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi, membeli peralatan, mengembangkan produk, maupun memperluas jaringan distribusi.
Akses pasar tidak kalah penting. Produk UMKM membutuhkan saluran pemasaran yang mampu mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen secara lebih luas.
Tiga akses utama yang perlu diperkuat meliputi:
- Legalitas usaha agar kegiatan bisnis memiliki dasar administrasi yang jelas.
- Pembiayaan untuk mendukung modal dan pengembangan kapasitas usaha.
- Akses pasar untuk memperluas jangkauan produk dan meningkatkan penjualan.
Ketiga aspek tersebut saling berkaitan. Pelaku usaha yang memiliki legalitas lebih baik dapat memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pembiayaan dan berbagai program pengembangan.
Pada saat yang sama, pembiayaan tanpa akses pasar juga belum tentu menghasilkan pertumbuhan usaha. Karena itu, kebijakan pemberdayaan UMKM perlu melihat kebutuhan pelaku usaha secara menyeluruh.
Pendekatan tersebut menjadi penting agar target 10 juta wirausaha 2029 tidak sekadar menghasilkan angka pertumbuhan. Pemerintah juga perlu memastikan wirausaha dan pekerja yang terbentuk memiliki produktivitas serta kemampuan untuk berkembang.
Data Sensus Ekonomi Dibutuhkan untuk Kebijakan Tepat Sasaran
Selain akses usaha, Kemen UMKM menyoroti pentingnya ketersediaan data. Data yang akurat dibutuhkan untuk memahami kondisi pelaku UMKM dan menentukan bentuk intervensi yang sesuai.
Tanpa data yang memadai, pemerintah akan kesulitan mengetahui kebutuhan masing-masing kelompok usaha. Kondisi tersebut dapat membuat kebijakan kurang tepat sasaran.
Karena itu, pelaku UMKM diharapkan tidak khawatir memberikan data ketika mengikuti sensus ekonomi. Informasi yang terkumpul dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi lapangan.
Data UMKM yang berkualitas dapat membantu pemerintah memetakan kebutuhan pelaku usaha. Pemerintah kemudian dapat menentukan bentuk dukungan berdasarkan kondisi dan karakteristik usaha.
Pendekatan berbasis data juga memungkinkan pemerintah melihat sektor mana yang membutuhkan intervensi lebih besar. Selain itu, data dapat membantu memetakan kebutuhan terkait pembiayaan, legalitas, pemasaran, hingga pengembangan kapasitas.
Data UMKM Menjadi Dasar Mencapai Target Wirausaha 2029
Ketersediaan data memiliki hubungan erat dengan pencapaian 10 juta wirausaha 2029. Pemerintah membutuhkan gambaran yang jelas mengenai jumlah, karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan pelaku usaha.
Loto mengatakan kualitas data menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan target tersebut. Menurut dia, dukungan Badan Pusat Statistik (BPS) dan kolaborasi antarkementerian dapat memperkuat proses pengumpulan serta pemanfaatan data.
“Nah, kalau kita mendapatkan kualitas data yang baik didukung oleh BPS maupun kolaborasi seluruh kementerian, harapannya kita bisa mewujudkan, mendapatkan, menghasilkan wirausaha dan pekerja produktif di tahun 2029 itu sampai dengan 10 juta orang,” ujar Loto.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah melihat pencapaian target bukan hanya dari sisi program. Kualitas data, koordinasi, dan ketepatan kebijakan menjadi bagian penting dari proses tersebut.
Dengan data yang lebih lengkap, pemerintah dapat menyusun intervensi berdasarkan kebutuhan nyata. Langkah itu diharapkan membuat program pemberdayaan UMKM berjalan lebih efektif.
Kolaborasi 18 Kementerian dan Lembaga Jadi Pengungkit
Target 10 juta wirausaha 2029 membutuhkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Kemen UMKM telah menjalin kerja sama dengan 18 kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan intervensi kebijakan melalui Program Pro-Kesra.
Kolaborasi tersebut menjadi penting karena pengembangan UMKM tidak hanya berkaitan dengan satu sektor. Setiap pelaku usaha memiliki kebutuhan yang berbeda berdasarkan skala, bidang usaha, lokasi, dan kapasitas bisnis.
Dengan koordinasi lintas lembaga, berbagai kebijakan diharapkan dapat saling mendukung. Pemerintah juga dapat mengurangi potensi tumpang tindih program yang menyasar kelompok usaha yang sama.
Selain itu, kerja sama antarlembaga dapat memperluas jangkauan program. Dukungan pemerintah tidak hanya berhenti pada penciptaan wirausaha baru, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pelaku usaha yang sudah berjalan.
Keberhasilan target 2029 akan sangat bergantung pada konsistensi kolaborasi tersebut. Pemerintah perlu memastikan program berjalan secara terukur dan manfaatnya benar-benar dirasakan pelaku UMKM. (MS Journal)
