Interaksinews.id, Parepare — Pemerintah Kota Parepare mendorong penguatan musyawarah bersama dalam menentukan arah kebijakan sektor pertanian, khususnya menghadapi musim tanam padi 2026–2027. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat sinergi antara petani, penyuluh, kelompok tani, dan berbagai elemen masyarakat.
Dorongan itu disampaikan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, saat menghadiri kegiatan Tudang Sipulung atau Tudang Laongruma di Rumah Kembar, Kecamatan Bacukiki, Rabu (16/9/2026). Forum tersebut membahas penentuan waktu tanam padi untuk musim tanam 2026–2027.
Kegiatan ini menjadi ruang pertemuan bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan, bertukar informasi, serta menyusun kesepakatan yang diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan musim tanam mendatang.
Selain membahas agenda pertanian, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan santunan Jaminan Kematian BPJS serta Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada penerima.
Sejumlah pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Parepare turut hadir. Kegiatan itu juga melibatkan unsur pemerintah, penyuluh pertanian, kelompok tani, dan elemen masyarakat lainnya.
Dalam sambutannya, Tasming Hamid menekankan bahwa musyawarah memiliki peran penting dalam menghasilkan keputusan yang dapat diterima dan dilaksanakan secara bersama. Menurutnya, forum Tudang Sipulung tidak hanya berkaitan dengan tradisi masyarakat, tetapi juga mencerminkan nilai kebersamaan dalam menentukan keputusan yang menyangkut kepentingan banyak orang.
“Musyawarah itu juga adalah perintah agama. Nabi kita Muhammad SAW tiap hari musyawarah bersama untuk menentukan kira-kira apa yang akan dilakukan dan sebagainya. Pendahulu-pendahulu kita sebelumnya tentu mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi,” kata Tasming.
Ia menjelaskan, keterlibatan berbagai pihak dalam proses musyawarah dapat memperkaya pertimbangan sebelum sebuah keputusan ditetapkan. Dengan demikian, kesepakatan yang dihasilkan tidak hanya menjadi keputusan pemerintah atau kelompok tertentu, tetapi menjadi hasil pembahasan bersama.
“Musyawarah itu ada keberkahan, ada melibatkan seluruh elemen sehingga apa yang dihasilkan dari musyawarah itu menjadi sebuah keputusan yang terbaik,” lanjutnya.
Bagi pemerintah daerah, pendekatan tersebut penting dalam membangun rasa tanggung jawab bersama. Terlebih, penentuan waktu tanam padi berkaitan dengan kepentingan petani dan keberlangsungan kegiatan pertanian di wilayah Parepare.
Tasming juga menilai bahwa perbedaan pendapat dan pandangan merupakan hal yang wajar dalam setiap forum musyawarah. Perbedaan tersebut justru dapat menjadi bagian dari proses untuk mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mencapai keputusan bersama.
Menurutnya, setiap peserta memiliki pengalaman, kebutuhan, dan sudut pandang yang berbeda. Karena itu, ruang dialog diperlukan agar seluruh masukan dapat dipertimbangkan secara terbuka.
“Perbedaan pendapat dan pandangan itu suatu hal dan proses yang biasa. Tetapi keputusan yang dihasilkan dari musyawarah itu adalah keputusan bersama. Tidak ada lagi perbedaan karena sudah selesai keputusan bersama dalam musyawarah itu,” ujarnya.
Ia berharap kesepakatan yang dihasilkan dalam Tudang Sipulung dapat menjadi pedoman bersama dalam pelaksanaan musim tanam padi 2026–2027. Kesepakatan tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan memberikan manfaat bagi petani.
“Insya Allah, apa yang kita putuskan dari hasil musyawarah hari ini dengan keikhlasan hati ta semua menjadi berkah untuk kita semua,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Tasming Hamid juga menegaskan pentingnya peran petani dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Ia menyebut petani sebagai salah satu unsur utama yang menjaga ketersediaan pangan melalui kegiatan produksi pertanian.
“Petani adalah garda terdepan dalam kebutuhan pangan masyarakat. Saya membayangkan jika petani tidak ada tentu kebutuhan pangan tidak akan terpenuhi,” katanya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa sektor pertanian membutuhkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak. Keberhasilan petani dalam menjalankan musim tanam tidak hanya berdampak pada hasil produksi, tetapi juga berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat.
Karena itu, Tasming mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap sektor pertanian. Ia juga mengharapkan agar keputusan yang dihasilkan melalui Tudang Sipulung dapat memberikan dampak positif terhadap hasil panen petani di Parepare.
“Harapan kami semua ini yang bukan petani tentu berdoa supaya hasil keputusan musyawarah ini bisa berdampak pada hasil panen yang melimpah dari petani kita di Parepare,” tandasnya.
Tudang Sipulung atau Tudang Laongruma merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat petani yang menempatkan musyawarah, kebersamaan, dan kesepakatan sebagai dasar dalam menentukan keputusan. Salah satu penerapannya adalah pembahasan waktu tanam yang berkaitan dengan kegiatan pertanian masyarakat.
Melalui forum tersebut, berbagai pihak dapat menyampaikan masukan mengenai kebutuhan dan kondisi pertanian. Proses ini diharapkan membantu membangun kesepahaman antara pemerintah, penyuluh, kelompok tani, serta masyarakat yang terlibat dalam sektor pertanian.
Pemerintah Kota Parepare memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Tudang Sipulung karena penguatan sektor pertanian membutuhkan kerja sama lintas pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan petani, penyuluh, kelompok tani, dan masyarakat.
Sinergi tersebut juga penting untuk memastikan bahwa hasil musyawarah dapat diterjemahkan ke dalam langkah nyata. Dengan adanya kesepakatan bersama, setiap pihak diharapkan memahami peran masing-masing dalam mendukung pelaksanaan musim tanam padi 2026–2027.
Tasming Hamid berharap hasil pembahasan dalam forum tersebut dapat menjadi dasar bagi pelaksanaan musim tanam mendatang. Ia juga menginginkan agar kebersamaan yang terbangun melalui Tudang Sipulung terus dipelihara demi mendukung produktivitas petani dan kepentingan pangan masyarakat Parepare.
(MS Journal)
