Interaksinews.id, Jakarta — beras fortifikasi premium untuk MBG mendapat persetujuan dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono sebagai salah satu opsi pasokan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Usulan tersebut sekaligus membuka peluang bagi Perum Bulog untuk berperan sebagai penyangga atau buffer stok. Langkah itu dinilai penting untuk mencegah kekurangan pasokan dan gejolak harga beras di daerah yang kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)-nya meningkat.
Sudaryono menegaskan beras yang disiapkan bukan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun beras medium biasa. BGN mengarahkan penggunaan beras premium yang diperkaya vitamin dan mineral.
BGN Setujui Beras Fortifikasi Premium untuk MBG
Sudaryono menyampaikan persetujuan tersebut dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat, 31 Juli 2026.
Menurut dia, Bulog memiliki posisi strategis untuk menjaga keseimbangan pasokan. Peran itu terutama diperlukan ketika bahan pangan lokal di suatu daerah belum mampu memenuhi kebutuhan dapur SPPG.
“Kami menyambut baik usulan dari Dirut Bulog yang kami ingin menempatkan Bulog ini sebagai buffer,” kata Sudaryono.
Ia menjelaskan, mekanisme tersebut tidak berarti seluruh kebutuhan beras MBG akan bergantung pada Bulog. Sebaliknya, Bulog berfungsi sebagai cadangan ketika daerah menghadapi kekurangan pasokan.
“Manakala nanti di kemudian hari misalnya ada kekurangan beras, nah maka baru sebagai buffer, kami ingin melibatkan Bulog supaya tidak terjadi gejolak harga dan kelangkaan stok di wilayah tertentu,” ujarnya.
Dengan skema tersebut, pemerintah ingin menjaga agar peningkatan permintaan dari program MBG tidak mengganggu keseimbangan pasar beras di tingkat daerah.
Bulog Disiapkan sebagai Buffer Stok Beras
Program MBG melibatkan banyak dapur SPPG yang membutuhkan pasokan bahan pangan secara rutin. Kondisi tersebut membuat kebutuhan beras di setiap wilayah berpotensi meningkat seiring bertambahnya cakupan program.
Karena itu, Bulog sebagai buffer stok beras dapat menjadi salah satu instrumen antisipasi apabila pasokan lokal mengalami keterbatasan.
Sudaryono menilai langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya tekanan harga. Tanpa pengaturan pasokan yang baik, peningkatan permintaan dalam jumlah besar berpotensi memengaruhi harga beras di wilayah tertentu.
“Jangan sampai kemudian ada dapur, ada SPPG, ada kegiatan MBG di situ mengambil beras yang beredar di situ, kemudian menjadi gejolak kenaikan harga di kabupaten atau wilayah itu,” kata Sudaryono.
Skema buffer juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan pasokan berdasarkan kondisi masing-masing daerah. Daerah dengan produksi beras yang kuat dapat mengutamakan sumber lokal, sedangkan wilayah yang mengalami kekurangan dapat memperoleh dukungan pasokan dari Bulog.
Dengan demikian, distribusi beras untuk MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan program. Pemerintah juga mempertimbangkan stabilitas pangan masyarakat secara lebih luas.
Prioritas MBG Tetap Bahan Pangan Lokal
Meski membuka ruang bagi Bulog, BGN menegaskan penggunaan bahan pangan lokal tetap menjadi prioritas utama.
Menurut Sudaryono, MBG tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat. Program tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa memang MBG ini bukan hanya memberi gizi, tapi juga bisa memutar atau mendorong ekonomi lokal,” tutur Sudaryono.
Karena itu, BGN akan mendorong dapur SPPG untuk memanfaatkan bahan pangan yang tersedia di wilayah masing-masing. Beras, sayuran, telur, ikan, daging, buah, dan komoditas lainnya dapat diperoleh dari pelaku usaha serta produsen lokal sesuai kebutuhan.
Pendekatan tersebut membuat MBG memiliki dua tujuan sekaligus, yakni meningkatkan kualitas gizi dan menggerakkan ekonomi lokal.
Pengadaan bahan pangan dari daerah juga dapat membuka pasar bagi petani, nelayan, peternak, pelaku usaha mikro, hingga pemasok pangan lainnya.
Apa Itu Beras Fortifikasi untuk Program MBG?
Beras fortifikasi merupakan beras yang diperkaya dengan zat gizi tertentu. Dalam konteks usulan untuk MBG, produk tersebut dirancang sebagai beras premium dengan tambahan sejumlah vitamin dan mineral.
Berdasarkan penjelasan Bulog, produk yang diusulkan memiliki nama Beras Bergizi Premium untuk MBG. Produk tersebut ditujukan untuk mendukung kebutuhan pangan penerima manfaat program.
Dalam contoh kemasan yang diperlihatkan Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, beras tersebut disebut mengandung sejumlah zat gizi tambahan.
Beberapa kandungan yang disebut antara lain:
- Zat besi
- Asam folat
- Vitamin B1
- Vitamin B3
- Vitamin B6
- Vitamin B12
- Zinc
Produk tersebut dirancang dalam kemasan 5 kilogram. Sasaran penggunaannya mencakup balita, anak sekolah, hingga ibu hamil.
Namun, kandungan gizi pada produk pangan tetap perlu memenuhi ketentuan mutu, keamanan pangan, serta ketepatan informasi pada label. Pemerintah sebelumnya juga menekankan pentingnya pengujian laboratorium untuk produk beras fortifikasi.
Usulan Beras Premium Muncul Setelah SPHP Dilarang untuk MBG
Usulan beras fortifikasi premium untuk MBG muncul setelah penggunaan beras subsidi SPHP untuk program tersebut tidak diperbolehkan.
Dalam kondisi tersebut, Bulog mengajukan alternatif berupa beras premium yang diperkaya vitamin dan mineral. Usulan itu kemudian diarahkan untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani sebelumnya menjelaskan bahwa penyediaan beras tersebut menjadi bentuk dukungan Bulog terhadap pelaksanaan MBG.
“Ini dari Kementan agar Bulog mendukung MBG. Pak Sudaryono kan sekarang jadi kepala MBG kan. Jadi Bulog salah satu programnya ke depan akan membuat ini,” kata Rizal dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.
Rencana tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih mencari pola pasokan yang mampu memenuhi kebutuhan MBG tanpa mengganggu distribusi beras bagi masyarakat umum.
Beras Fortifikasi Diharapkan Melengkapi Nutrisi MBG
Penggunaan beras fortifikasi memiliki tujuan yang lebih luas dibanding sekadar memenuhi kebutuhan karbohidrat.
Rizal mengatakan tambahan vitamin dan mineral di dalam beras diharapkan dapat melengkapi nutrisi dari lauk-pauk yang tersedia dalam menu MBG.
“Harapannya ke depan anak-anak Indonesia tidak stunting dan lebih cerdas ke depannya karena berasnya saja sudah banyak vitaminnya ditambah dengan lauk pauk yang bergizi tinggi,” ujar Rizal.
Meski demikian, beras fortifikasi tetap menjadi bagian dari keseluruhan menu. Kualitas gizi makanan MBG tidak hanya ditentukan oleh beras, tetapi juga komposisi lauk, sayuran, buah, sumber protein, serta kecukupan zat gizi lainnya.
Karena itu, penyusunan menu tetap membutuhkan perhitungan kebutuhan gizi sesuai kelompok penerima manfaat.
Tantangan Menjaga Pasokan Beras MBG
Kebutuhan beras untuk MBG menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program berskala nasional. Setiap daerah memiliki kondisi produksi, distribusi, harga, dan ketersediaan pangan yang berbeda.
Daerah yang memiliki produksi beras tinggi dapat mengandalkan pasokan lokal. Sebaliknya, daerah dengan produksi terbatas membutuhkan jaringan distribusi yang lebih kuat.
Dalam kondisi seperti itu, Bulog dapat berfungsi sebagai penyangga ketika pasokan lokal tidak mencukupi.
Model tersebut juga dapat mengurangi risiko pembelian beras secara besar-besaran dari pasar lokal dalam waktu bersamaan. Jika permintaan meningkat tanpa pengaturan pasokan, harga berpotensi mengalami tekanan.
Karena itu, perencanaan kebutuhan beras harus berjalan beriringan dengan pemetaan produksi pangan setiap daerah.
Peran Bulog dan Ekonomi Lokal Harus Berjalan Bersama
Penggunaan beras Bulog untuk MBG tidak berarti mengesampingkan potensi produsen lokal.
Sebaliknya, Bulog dapat menjalankan fungsi penyangga ketika daerah membutuhkan tambahan pasokan. Sementara itu, dapur SPPG tetap dapat mengutamakan komoditas lokal ketika pasokannya tersedia dan memenuhi standar yang ditetapkan.
Pola tersebut dapat menciptakan keseimbangan antara ketahanan pasokan nasional dan pemberdayaan ekonomi daerah.
Jika berjalan efektif, program MBG tidak hanya menciptakan permintaan pangan dalam jumlah besar. Program ini juga dapat membentuk rantai ekonomi baru dari produsen hingga dapur SPPG.
Petani dapat memperoleh pasar yang lebih pasti. Pelaku usaha pangan juga berpotensi meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan program.
Pada saat yang sama, pemerintah tetap harus memastikan kualitas bahan pangan, harga yang wajar, keamanan pangan, serta ketepatan distribusi.
Prospek Beras Fortifikasi Premium untuk MBG
Penggunaan beras fortifikasi premium untuk MBG kini memasuki tahap pembahasan lebih lanjut. Persetujuan BGN terhadap gagasan tersebut memberikan sinyal bahwa beras premium berfortifikasi dapat menjadi salah satu instrumen pendukung program.
Namun, penerapannya membutuhkan mekanisme yang jelas. Pemerintah perlu menentukan standar produk, harga, distribusi, pengadaan, serta mekanisme penggunaannya sebagai buffer.
Aspek pengawasan juga menjadi penting. Produk beras fortifikasi harus memenuhi standar keamanan, mutu, dan kandungan gizi sesuai ketentuan yang berlaku. Regulasi pangan Indonesia sendiri menempatkan beras fortifikasi sebagai salah satu kategori beras khusus.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa penggunaan beras tersebut tetap sesuai dengan tujuan utama MBG, yakni menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat.
Dengan perencanaan yang matang, beras fortifikasi dapat menjadi bagian dari strategi diversifikasi pasokan sekaligus mendukung peningkatan kualitas gizi menu MBG.
Beras fortifikasi premium untuk MBG mendapat persetujuan Kepala BGN Sudaryono sebagai salah satu opsi pasokan untuk mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis.
Dalam skema tersebut, Bulog diproyeksikan berperan sebagai buffer stok ketika pasokan beras lokal tidak mencukupi. Langkah ini bertujuan mencegah kelangkaan sekaligus mengurangi risiko kenaikan harga akibat lonjakan permintaan di daerah.
Meski demikian, BGN tetap menempatkan bahan pangan lokal sebagai prioritas. Pemerintah ingin MBG tidak hanya meningkatkan asupan gizi, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha di daerah.
Ke depan, keberhasilan skema ini akan bergantung pada ketepatan pengadaan, kualitas beras fortifikasi, distribusi, pengawasan, serta kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara pasokan nasional dan potensi pangan lokal.
Bagi pelaksanaan MBG, keterlibatan Bulog sebagai penyangga dapat menjadi instrumen penting. Namun, mekanisme tersebut tetap perlu berjalan berdampingan dengan penguatan produksi dan ekonomi pangan di setiap daerah.(*)
