Interaksinews.id, Jakarta — Pemerintah kembali menyiapkan efisiensi anggaran MBG sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah tersebut dilakukan tanpa menghentikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa alokasi anggaran MBG tahun ini telah mengalami penyesuaian dari sekitar Rp330 triliun menjadi Rp270 triliun. Bahkan, pemerintah masih membuka peluang untuk melakukan penghematan lanjutan apabila dinilai dapat meningkatkan efektivitas program.
Menurut Purbaya, kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden agar penggunaan anggaran negara menjadi lebih efisien tanpa mengurangi tujuan utama program dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
“Kalau tadinya kita alokasikan Rp330 triliun, turun ke Rp270 triliun, nanti mungkin turun lagi ke level yang lebih rendah lagi. Jadi akan dilakukan efisiensi yang besar-besaran. Ini perintah Bapak Presiden,” ujar Purbaya.
Efisiensi Anggaran MBG Dilakukan Tanpa Menghapus Program
Purbaya menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi program strategis pemerintah. Oleh sebab itu, efisiensi yang dilakukan bukan berarti menghentikan pelaksanaannya, melainkan memperbaiki tata kelola agar penggunaan dana menjadi lebih optimal.
Ia mengakui bahwa implementasi program pada tahap awal masih menghadapi berbagai tantangan. Namun, pemerintah terus melakukan evaluasi agar pelaksanaan di lapangan semakin efektif.
Beberapa fokus perbaikan yang dilakukan pemerintah meliputi:
- peningkatan efektivitas penggunaan anggaran;
- penguatan sistem pengawasan;
- evaluasi pelaksanaan di daerah;
- peningkatan akuntabilitas pengelola program;
- optimalisasi penggunaan APBN.
Menurutnya, setiap masukan dari masyarakat menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menyempurnakan pelaksanaan MBG.
Pengawasan Anggaran MBG Diperketat Hingga Daerah
Sebagai bagian dari proses efisiensi anggaran MBG, Kementerian Keuangan akan memperkuat sistem pengawasan terhadap penggunaan anggaran oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Pengawasan tersebut dilakukan melalui unit kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Efisiensi Anggaran MBG Diawasi Secara Berjenjang
Purbaya menjelaskan bahwa laporan hasil pengawasan dari DJPb akan disampaikan langsung kepadanya. Selanjutnya, apabila ditemukan penyimpangan, laporan tersebut diteruskan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera ditindaklanjuti.
“Mereka kasih laporannya ke saya. Kalau memang jelek, saya akan laporkan ke BGN supaya diambil tindakan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa apabila rekomendasi perbaikan tidak dijalankan, Kementerian Keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian terhadap anggaran yang dialokasikan.
“Kalau tidak diambil tindakan dalam keadaan seperti itu, baru saya bisa potong anggarannya,” ujarnya.
Langkah tersebut dinilai penting agar penggunaan dana publik tetap berada dalam koridor akuntabilitas serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Pemerintah Terus Evaluasi Anggaran Tahun Depan
Selain melakukan efisiensi pada tahun berjalan, pemerintah juga telah menyiapkan evaluasi terhadap anggaran MBG untuk tahun berikutnya.
Purbaya menyebut Presiden Prabowo mendengarkan berbagai kritik dan masukan masyarakat mengenai penggunaan APBN, termasuk anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis.
Menurutnya, komitmen tersebut terlihat dari berbagai langkah pembenahan yang tengah dilakukan pemerintah, termasuk penghematan lanjutan pada Badan Gizi Nasional.
“Presiden mendengarkan masukan itu. Buktinya dilakukan penghematan besar-besaran. Kita akan potong lagi dalam beberapa bulan ke depan. Anggaran tahun depan juga akan kita turunkan dan kita awasi bersama Kementerian Keuangan,” jelasnya.
Beberapa waktu sebelumnya, Purbaya juga menerima laporan langsung dari Kepala Badan Gizi Nasional mengenai rencana efisiensi lanjutan.
Meski belum mengungkapkan besaran nominalnya, ia memastikan pengurangan anggaran yang sedang disiapkan tergolong signifikan.
“Yang jelas, anggaran kita menjadi lebih aman,” katanya.
Ia bahkan menyatakan mendukung apabila masih terdapat ruang untuk meningkatkan efisiensi selama pelaksanaan program tetap berjalan dengan baik.
Menurutnya, penghematan yang dilakukan justru menjadi peluang untuk menciptakan tata kelola anggaran yang semakin efektif dan bertanggung jawab.
Efisiensi anggaran MBG menjadi langkah strategis pemerintah untuk menjaga keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan APBN. Meski nilai anggaran telah dipangkas dari Rp330 triliun menjadi Rp270 triliun dan berpotensi turun kembali, pemerintah memastikan program tetap berjalan.
Melalui pengawasan yang lebih ketat, evaluasi berkelanjutan, serta koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional, pemerintah berharap setiap rupiah anggaran MBG dapat dimanfaatkan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran.
