Interaksinews.id, Parepare — Kampung Nelayan Merah Putih Parepare mendapat dukungan pemerintah pusat setelah dua kawasan pesisir di Kota Parepare dinyatakan lolos dalam usulan program strategis tersebut. Dua kawasan yang diusulkan Pemerintah Kota Parepare ialah Tonrangeng di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, dan Cempae di Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang.
Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menata kawasan nelayan secara lebih terintegrasi. Program ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Pemerintah Kota Parepare mengusulkan kedua lokasi tersebut karena memiliki karakteristik sebagai kawasan basis nelayan. Pemkot berharap pembangunan fasilitas pendukung dapat memperlancar aktivitas nelayan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi hasil perikanan.
Dua Kawasan Pesisir Parepare Lolos Usulan
Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (PKP) Kota Parepare, Wildana, mengatakan pemerintah daerah telah mengusulkan dua lokasi untuk masuk dalam program Kampung Nelayan Merah Putih.
Wildana menyampaikan hal tersebut didampingi Kepala Bidang Perikanan Dinas PKP Parepare, Farid. Menurutnya, kedua lokasi yang diajukan pemerintah daerah mendapat persetujuan untuk masuk dalam program.
“Alhamdulillah, kami mengusulkan dua lokasi kemarin dan dua-duanya lolos,” kata Wildana.
Tonrangeng dan Cempae dipilih bukan tanpa alasan. Kedua kawasan tersebut menjadi bagian dari wilayah pesisir Parepare yang memiliki aktivitas masyarakat nelayan.
Selain itu, lahan yang digunakan merupakan aset Pemerintah Kota Parepare. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menyiapkan lokasi pembangunan.
“Status lahan yang digunakan merupakan aset Pemkot Parepare, apalagi di sana basis nelayan pesisir,” ujar Wildana.
Usulan tersebut sebenarnya telah diajukan sejak 2024. Pemerintah Kota Parepare kemudian menunggu proses pembahasan dan seleksi terhadap sejumlah fasilitas yang diusulkan.
Kampung Nelayan Merah Putih Parepare Siapkan Fasilitas Nelayan
Dalam proposal yang diajukan, Pemkot Parepare mengusulkan sejumlah fasilitas untuk mendukung kegiatan nelayan. Fasilitas tersebut diharapkan mampu memperkuat rantai aktivitas perikanan dari sebelum melaut hingga penanganan hasil tangkapan.
Namun, tidak seluruh fasilitas yang diajukan masuk dalam tahap realisasi awal.
Wildana menjelaskan beberapa fasilitas yang mendapat akomodasi dari KKP meliputi pabrik es, tambatan perahu, dan kios pembekalan. Ketiganya memiliki fungsi penting bagi aktivitas masyarakat nelayan di kawasan pesisir.
Pabrik es, misalnya, dapat membantu nelayan mempertahankan kualitas hasil tangkapan setelah melaut. Sementara itu, tambatan perahu mendukung aktivitas sandar dan mobilitas perahu nelayan.
Kios pembekalan juga dapat membantu memenuhi kebutuhan operasional nelayan sebelum melaut. Dengan fasilitas tersebut, nelayan diharapkan dapat memperoleh kebutuhan penunjang aktivitas melaut dengan lebih mudah.
“Yang kami usulkan itu cold storage, pabrik es dan kios, kantor pengelola, tambatan perahu, kuliner sekaligus wisata bahari di dua lokasi. Namun, sebagian usulan direalisasi, yakni pabrik es, tambatan perahu dan kios pembekalan,” jelas Wildana.
Pembangunan fasilitas tersebut menjadi bagian penting dalam pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih Parepare. Kehadiran fasilitas pendukung diharapkan tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memberikan dampak terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.
Pemkot Parepare Siapkan Lahan, KKP Biayai Pembangunan
Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan memiliki peran dalam menyiapkan lokasi pembangunan. Pemkot juga bertugas menyampaikan usulan fasilitas kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sementara itu, pembiayaan pembangunan fasilitas yang disetujui berasal dari pemerintah pusat melalui KKP.
Wildana mengatakan pembangunan fasilitas tersebut direncanakan mulai dikerjakan pada tahun ini. Namun, pemerintah daerah belum merinci nilai anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan di dua kawasan tersebut.
Kondisi itu membuat pemerintah daerah masih menunggu tahapan teknis berikutnya. Termasuk proses pelaksanaan pembangunan dan penyesuaian kebutuhan fasilitas di masing-masing kawasan.
Bagi masyarakat pesisir, pembangunan fasilitas tersebut memiliki arti penting. Nelayan membutuhkan infrastruktur yang mampu mendukung aktivitas produksi sekaligus menjaga kualitas hasil tangkapan.
Karena itu, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih Parepare diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan.
Potensi Ekonomi Pesisir Tonrangeng dan Cempae
Pemkot Parepare tidak hanya melihat kawasan Tonrangeng dan Cempae sebagai lokasi pembangunan fasilitas nelayan. Pemerintah juga melihat peluang pengembangan kawasan tersebut sebagai pusat aktivitas ekonomi pesisir.
Salah satu usulan yang belum terakomodasi dalam tahap awal ialah pembangunan cold storage. Fasilitas tersebut dinilai penting untuk mendukung penyimpanan hasil tangkapan dalam kondisi yang sesuai sebelum dipasarkan.
Pemkot juga mengusulkan pengembangan kawasan kuliner dan wisata bahari. Jika terealisasi pada tahap berikutnya, konsep tersebut dapat memperluas aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan pesisir.
Dengan demikian, kawasan nelayan tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan aktivitas melaut. Kawasan tersebut dapat berkembang menjadi sentra ekonomi perikanan yang terhubung dengan sektor perdagangan, kuliner, dan pariwisata.
Konsep tersebut sejalan dengan tujuan program Kampung Nelayan Merah Putih yang mendorong kawasan nelayan menjadi lebih tertata, produktif, dan memiliki keterhubungan ekonomi dari hulu hingga hilir.
Harapan untuk Nelayan Parepare
Kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih Parepare diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Fasilitas yang dibangun dapat membantu nelayan dalam menjalankan kegiatan sebelum maupun setelah melaut.
Pabrik es dapat mendukung penanganan hasil tangkapan. Tambatan perahu membantu aktivitas nelayan di kawasan pesisir. Sementara kios pembekalan dapat memenuhi kebutuhan operasional sebelum nelayan berangkat melaut.
Namun, pembangunan fisik perlu berjalan beriringan dengan pengelolaan kawasan. Pemerintah daerah dan masyarakat nelayan perlu memastikan fasilitas yang tersedia dapat digunakan secara optimal dan berkelanjutan.
Selain itu, pengembangan fasilitas pendukung juga dapat membuka peluang bagi pelaku usaha lokal. Aktivitas perdagangan, pengolahan hasil laut, kuliner, hingga wisata bahari berpotensi berkembang jika kawasan tersebut dikelola secara terpadu.
Wildana berharap fasilitas yang belum masuk dalam tahap awal dapat kembali diusulkan untuk pembangunan berikutnya. Pemkot Parepare juga berharap pengembangan kawasan dapat memperkuat posisi Tonrangeng dan Cempae sebagai kawasan ekonomi pesisir. (MS Journal)
