JAKARTA, Interaksinews.id — Wali Kota Parepare, Tasming Hamid melakukan kunjungan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Sabtu (9/5/2026).
Kunjungan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Parepare dalam memastikan arah kebijakan daerah tetap selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, terutama di tengah tantangan efisiensi anggaran nasional dan penyesuaian fiskal daerah.
Dalam pertemuan itu, Tasming Hamid didampingi Sekretaris Daerah Parepare Amarun Agung Hamka serta Wakil Ketua DPRD Parepare Suyuti. Rombongan diterima langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Akhmad Wiyagus.
Bahas Efisiensi Anggaran dan Restrukturisasi Organisasi
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari kebijakan pembatasan belanja pegawai, pengurangan dana transfer daerah, hingga restrukturisasi organisasi perangkat daerah (OPD).
Tasming Hamid menegaskan bahwa koordinasi dengan Kemendagri penting dilakukan agar kebijakan daerah tidak berjalan sendiri tanpa sinkronisasi dengan regulasi nasional.
“Banyak hal yang kami koordinasikan dan konsultasikan. Alhamdulillah, Pak Wamendagri memberikan arahan serta langkah-langkah strategis yang harus kami kerjakan ke depan,” ujar Tasming Hamid.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran nasional membutuhkan kesiapan daerah untuk melakukan penyesuaian bertahap tanpa mengorbankan pelayanan publik.
Ia menilai tantangan fiskal saat ini bukan sekadar persoalan penghematan, tetapi juga menyangkut kemampuan daerah menjaga stabilitas birokrasi dan keberlanjutan pembangunan.
Pemkot Parepare Antisipasi Pengurangan Transfer Daerah
Tasming Hamid juga secara khusus meminta arahan terkait kebijakan pengurangan dana transfer daerah dari pemerintah pusat.
Menurut dia, Pemerintah Kota Parepare perlu memiliki gambaran yang jelas terkait arah kebijakan fiskal nasional agar langkah antisipasi dapat disusun lebih awal dan lebih terukur.
“Pemerintah Kota Parepare tentu perlu menyiapkan langkah sejak awal. Karena itu, kami memohon arahan agar kebijakan fiskal daerah tetap sehat, terukur, dan tetap berpihak pada pelayanan masyarakat,” katanya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai menghadapi tantangan baru dalam menjaga keseimbangan anggaran di tengah dinamika ekonomi nasional.
Di sisi lain, kebijakan efisiensi juga menuntut pemerintah daerah lebih selektif menentukan program prioritas agar penggunaan anggaran benar-benar berdampak langsung terhadap masyarakat.
Kemendagri Dorong Parepare Lebih Inovatif Tingkatkan PAD
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa terus bergantung pada dana transfer pusat.
Ia mendorong seluruh daerah, termasuk Parepare, untuk lebih kreatif menggali potensi ekonomi lokal guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Daerah harus mampu membaca peluang. Inovasi peningkatan PAD harus terus dilakukan, dan setiap daerah perlu menempatkan dirinya dalam agenda pembangunan prioritas nasional agar program daerah dapat memperoleh dukungan yang lebih luas,” ujar Akhmad Wiyagus.
Menurutnya, peningkatan PAD harus dilakukan secara inovatif namun tetap memperhatikan kondisi masyarakat agar tidak memunculkan beban ekonomi baru.
Selain itu, Wamendagri juga mengingatkan pentingnya penghematan anggaran yang dilakukan secara tepat sasaran dan terukur selama masa efisiensi nasional berlangsung.
Restrukturisasi OPD Dinilai Sudah Tepat
Dalam audiensi tersebut, Akhmad Wiyagus juga memberikan perhatian terhadap langkah restrukturisasi organisasi perangkat daerah yang sedang dilakukan Pemerintah Kota Parepare.
Ia menilai penataan birokrasi tersebut sudah berada pada jalur yang tepat.
Menurutnya, restrukturisasi organisasi diperlukan agar birokrasi menjadi lebih efektif, adaptif, dan mampu mempercepat pelayanan publik di daerah.
Langkah itu dinilai penting di tengah tuntutan efisiensi anggaran yang mengharuskan pemerintah daerah bekerja lebih cepat dengan struktur birokrasi yang lebih ramping namun tetap produktif.
Parepare Jaga Stabilitas Fiskal Daerah
Audiensi antara Pemerintah Kota Parepare dan Kemendagri menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pusat dan daerah di tengah perubahan arah kebijakan nasional.
Selain menjaga stabilitas fiskal, langkah tersebut juga dinilai penting untuk memastikan pembangunan daerah tetap berjalan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Pemerintah Kota Parepare kini dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran, peningkatan PAD, dan keberlanjutan program pembangunan.
Namun di sisi lain, dorongan Kemendagri agar daerah lebih inovatif membuka peluang bagi Parepare untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal.
