Interaksinews.id, Jakarta — Pemerintah melakukan penataan ulang penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar bantuan gizi lebih tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengevaluasi penerima manfaat dari sekolah swasta yang tergolong elite dan memiliki kemampuan ekonomi lebih baik.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan bahwa ratusan sekolah swasta telah menyampaikan tidak ingin mengikuti Program Makan Bergizi Gratis. Keputusan tersebut muncul setelah adanya komunikasi antara pemerintah dengan pihak sekolah, komite sekolah, hingga orang tua siswa.
Menurut Sudaryono, langkah ini merupakan bagian dari proses refocusing program sehingga anggaran dan layanan gizi pemerintah benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.
Program Makan Bergizi Gratis Disesuaikan dengan Kondisi Sosial Ekonomi
Sudaryono menjelaskan BGN masih melakukan penghitungan terhadap dampak penataan ulang sasaran penerima manfaat. Karena proses pendataan masih berlangsung, jumlah akhir penerima Program Makan Bergizi Gratis belum dapat diumumkan.
“Sedang kita hitung, nanti kami umumkan berikutnya. Yang jelas memang sedang dilakukan penyisiran terhadap sekolah-sekolah swasta, khususnya yang elite, karena dinilai tidak lagi memerlukan MBG,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta.
Ia mengatakan pemerintah telah melakukan pendekatan kepada berbagai pihak sebelum mengambil langkah tersebut.
Komunikasi dilakukan dengan kepala sekolah, komite sekolah, hingga para orang tua siswa agar keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah.
Hasilnya, terdapat ratusan sekolah swasta yang secara sukarela menyatakan tidak membutuhkan Program Makan Bergizi Gratis.
Menurut Sudaryono, mayoritas sekolah tersebut memiliki biaya pendidikan yang relatif tinggi sehingga kebutuhan makan siswa dinilai telah terpenuhi secara mandiri.
Pemerintah Tidak Memaksakan Program Makan Bergizi Gratis
Sudaryono menegaskan pemerintah tidak akan memaksakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis kepada sekolah yang menolak mengikuti program tersebut.
Baginya, tujuan utama MBG adalah memastikan seluruh masyarakat yang berhak memperoleh akses terhadap gizi yang layak.
“Intinya adalah ini demokratisasi gizi. Semua yang berhak menerima kita berikan, kecuali yang tidak mau,” kata Sudaryono.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tetap mengedepankan prinsip sukarela tanpa mengurangi tujuan utama program.
Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi upaya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara sehingga manfaat program benar-benar dirasakan kelompok prioritas.
Refocusing Program Makan Bergizi Gratis Masih Berlangsung
Badan Gizi Nasional (BGN) hingga kini masih melakukan proses validasi data penerima manfaat.
Sudaryono belum bersedia menyampaikan jumlah pasti sekolah maupun peserta didik yang akan terdampak penataan ulang tersebut.
Ia menjelaskan data yang dimiliki masih bersifat dinamis sehingga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti hasil verifikasi di lapangan.
“Data pastinya sudah ada, tetapi masih dinamis. Nanti kalau sudah final akan kami sampaikan,” ujarnya.
Ia bahkan meminta publik menunggu hingga setelah penyampaian Nota Keuangan RAPBN pada pertengahan Agustus agar data yang diumumkan benar-benar final.
Program Makan Bergizi Gratis Diprioritaskan bagi Kelompok Rentan
Penataan ulang yang dilakukan pemerintah tidak hanya menyasar sekolah swasta elite.
Evaluasi juga dilakukan terhadap berbagai kelompok penerima manfaat agar bantuan gizi lebih efektif.
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan sekitar delapan juta calon penerima manfaat berpotensi dikeluarkan dari daftar penerima Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari proses refocusing.
Dalam simulasi awal, salah satu kelompok yang dievaluasi adalah siswa sekolah menengah atas (SMA), terutama di sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu.
Langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk mengurangi pelayanan kepada masyarakat.
Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat bagi kelompok rentan, keluarga kurang mampu, anak-anak yang membutuhkan asupan gizi tambahan, serta sasaran prioritas lainnya.
Dengan pendekatan tersebut, efektivitas Program Makan Bergizi Gratis diharapkan semakin meningkat.
Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, kebijakan ini juga diharapkan mampu memperkuat efisiensi pengelolaan anggaran negara sehingga setiap rupiah yang dialokasikan memberikan dampak nyata bagi penerima manfaat.
Pemerintah menegaskan bahwa evaluasi akan terus dilakukan secara berkala agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai tujuan awal, yakni memperbaiki kualitas gizi masyarakat Indonesia melalui sasaran yang tepat. (MS Journal)
