Interaksinews.id, Jakarta — Mentan Amran copot pejabat Kementan menjadi sinyal adanya evaluasi besar di lingkungan Kementerian Pertanian. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengisyaratkan sekitar 14 hingga 20 pejabat Eselon I berpotensi dicopot.
Pernyataan itu disampaikan Amran di kediamannya di Jakarta Selatan, Minggu (2/8/2026). Namun, ia belum menyebut nama pejabat maupun menjelaskan secara rinci alasan yang menjadi dasar evaluasi.
Amran mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membersihkan internal kementerian. Ia juga menegaskan bahwa pemberantasan praktik penyimpangan tidak hanya menyasar pihak di luar Kementan.
“Insya Allah, doakan. Jadi bukan saja kami tindak di luar yang korupsi, yang mafia, juga dalam Kementerian Pertanian kami bersihkan,” kata Amran.
Dengan pernyataan itu, rencana pencopotan pejabat Kementan masih berada pada tahap isyarat dan evaluasi. Keputusan final serta identitas pejabat yang terdampak belum diumumkan.
Mentan Amran Isyaratkan Perombakan Besar Kementan
Rencana Mentan Amran copot pejabat Kementan muncul ketika kementerian tengah memperkuat pengawasan internal. Amran menyebut jumlah pejabat yang berpotensi dicopot berada pada kisaran 14 sampai 20 orang.
Meski demikian, Amran belum memberikan penjelasan mengenai struktur jabatan atau nama pejabat yang masuk dalam evaluasi. Ia juga belum memaparkan apakah seluruh evaluasi berkaitan dengan dugaan pelanggaran disiplin, tata kelola, atau persoalan lain.
Karena itu, informasi mengenai pencopotan tersebut perlu dipahami secara hati-hati. Belum ada daftar resmi 14 hingga 20 pejabat yang diumumkan kepada publik.
Amran menyatakan penjelasan lebih lengkap akan disampaikan pada kesempatan berikutnya. Pemerintah pun masih perlu menjelaskan mekanisme evaluasi agar publik memperoleh informasi yang utuh.
Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pengawasan internal menjadi salah satu perhatian penting Kementan. Terlebih, kementerian mengelola berbagai program strategis yang bersentuhan langsung dengan petani dan ketahanan pangan nasional.
Bersih-Bersih Internal Kementan Jadi Perhatian
Pernyataan Amran bukan kali pertama menunjukkan sikap tegas terhadap aparatur di lingkungan Kementan. Dalam sejumlah kasus sebelumnya, ia mengambil tindakan terhadap pegawai dan pejabat yang diduga melakukan penyimpangan.
Salah satunya berkaitan dengan dugaan pungutan liar dalam penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian atau alsintan. Kasus tersebut mencuat setelah kanal pengaduan Lapor Pak Amran menerima laporan dari masyarakat.
Seorang staf Kementan dilaporkan meminta uang kepada petani yang ingin mendapatkan bantuan traktor. Nilai pungutan yang dilaporkan berkisar Rp50 juta hingga Rp100 juta per unit.
Dalam salah satu laporan, nilai pungutan bahkan disebut mencapai Rp600 juta. Kementan kemudian menyatakan staf yang diduga melakukan pungutan tersebut telah diberhentikan.
Lapor Pak Amran Ungkap Dugaan Pungli Bantuan Traktor
Kasus tersebut menjadi perhatian karena bantuan pemerintah seharusnya dapat diterima masyarakat tanpa pungutan. Amran menegaskan bantuan yang bersumber dari APBN tidak boleh diperjualbelikan atau dikenai biaya oleh pihak tertentu.
Menurut keterangan Kementan, laporan tersebut mencakup penyaluran traktor di berbagai titik. Bukti dugaan pungutan juga disebut telah diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.
Bagi petani, pengawasan semacam ini memiliki arti penting. Bantuan alsintan dirancang untuk meningkatkan produktivitas sekaligus membantu petani mengurangi beban biaya produksi.
Karena itu, praktik pungutan dalam distribusi bantuan dapat menghambat tujuan program pemerintah. Pengawasan dari pusat menjadi penting agar bantuan benar-benar diterima kelompok sasaran.
Pejabat Kementan Pernah Dicopot karena Lahan Negara
Selain kasus dugaan pungli, Amran sebelumnya juga mengambil tindakan terhadap pejabat di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau BRMP Tanaman Padi Sukamandi, Subang, Jawa Barat.
Dalam inspeksi pada November 2025, Amran menemukan sekitar 300 hektare lahan negara yang menurut Kementan disewakan kepada pihak lain. Ia kemudian mencopot pejabat eselon II dan III yang bertanggung jawab di lokasi tersebut.
Kementan menyatakan lahan tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian, pengembangan pertanian, serta produksi benih. Amran juga meminta lahan tersebut kembali dimanfaatkan untuk kepentingan pertanian.
Kasus Sukamandi memperlihatkan pola tindakan tegas terhadap pejabat yang dinilai tidak menjalankan amanah pengelolaan aset negara.
Tindakan itu menjadi salah satu contoh pendekatan Amran dalam melakukan pengawasan terhadap jajaran internal. Ia tidak hanya menyoroti hasil kerja, tetapi juga penggunaan aset dan pelaksanaan tugas aparatur.
Apa Dampak Rencana Perombakan Kementan?
Jika benar direalisasikan, perombakan terhadap belasan pejabat Eselon I dapat membawa perubahan cukup besar dalam struktur organisasi Kementan.
Pejabat Eselon I memiliki posisi strategis karena memimpin unit utama dan berperan dalam pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah. Pergantian dalam jumlah besar dapat memengaruhi koordinasi program apabila proses transisi tidak berjalan baik.
Di sisi lain, evaluasi juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola. Perombakan pejabat dapat memberikan ruang bagi penyegaran organisasi dan peningkatan akuntabilitas, terutama jika prosesnya berdasarkan penilaian yang transparan.
Beberapa hal yang akan menjadi perhatian publik antara lain:
- Dasar evaluasi terhadap pejabat yang bersangkutan.
- Identitas pejabat yang akan diganti.
- Posisi atau jabatan yang terdampak.
- Mekanisme penggantian pejabat.
- Hubungan evaluasi dengan pengawasan internal.
- Dampak terhadap program pertanian nasional.
Publik juga akan menunggu apakah rencana tersebut berkaitan langsung dengan dugaan praktik mafia pangan atau merupakan evaluasi manajemen secara menyeluruh.
Amran Tegaskan Korupsi Tidak Ditoleransi
Sikap tegas terhadap dugaan penyimpangan sebelumnya juga pernah disampaikan Amran ketika melantik lima pejabat Eselon I definitif pada November 2025.
Saat itu, Amran mengingatkan pejabat yang dilantik agar tidak melakukan korupsi dan menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh.
“Jangan korupsi. Kerja keras. Kamu ingat anak istrimu kalau mau berbuat macam-macam,” ujar Amran dalam kesempatan tersebut.
Pesan itu memperlihatkan penekanan Amran terhadap integritas aparatur. Menurut dia, pejabat Kementan memiliki tanggung jawab besar karena mengelola kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Terlebih, sektor pertanian berkaitan dengan kebutuhan pangan, produksi petani, distribusi bantuan, serta pengelolaan sumber daya negara.
Karena itu, integritas pejabat menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Rencana Pencopotan Masih Menunggu Penjelasan Resmi
Meski Amran telah menyebut angka 14 hingga 20 pejabat, belum ada informasi resmi mengenai siapa saja yang akan dicopot. Dasar evaluasi dan mekanisme penggantian juga belum dijelaskan secara terperinci.
Situasi ini membuat publik masih perlu menunggu penjelasan lanjutan dari Kementan. Pernyataan mengenai potensi pencopotan tidak dapat langsung diartikan sebagai keputusan final terhadap seluruh pejabat yang disebut secara jumlah.
Mentan Amran copot pejabat Kementan menjadi isu penting karena menyangkut tata kelola kementerian dan kesinambungan program pertanian. Namun, kepastian mengenai jumlah, nama, serta alasan pencopotan tetap menunggu pengumuman resmi.
Jika perombakan benar-benar dilakukan, publik akan melihatnya sebagai ujian terhadap komitmen Kementan dalam memperkuat pengawasan dan membangun birokrasi yang lebih berintegritas.
Mentan Amran copot pejabat Kementan menjadi sinyal adanya evaluasi besar di internal Kementerian Pertanian. Amran mengisyaratkan sekitar 14 hingga 20 pejabat Eselon I berpotensi dicopot sebagai bagian dari upaya bersih-bersih.
Namun, belum ada nama pejabat maupun dasar evaluasi yang diumumkan secara resmi. Karena itu, publik perlu menunggu penjelasan lanjutan mengenai keputusan tersebut.
Langkah ini juga tidak terlepas dari sejumlah tindakan tegas yang sebelumnya dilakukan Amran terhadap aparatur yang diduga melakukan penyimpangan. Mulai dari dugaan pungli bantuan traktor hingga persoalan pemanfaatan lahan negara di Sukamandi, Kementan telah menunjukkan pendekatan pengawasan yang lebih ketat.
Ke depan, efektivitas perombakan akan sangat bergantung pada transparansi proses, dasar evaluasi, serta kemampuan pejabat pengganti menjaga kesinambungan program pertanian nasional. (MS Journal)
