Interaksinews.id, Jakarta — Pemerintah menargetkan bansos langsung ke rekening mulai diuji coba pada kuartal I 2027. Rencana tersebut menjadi bagian dari transformasi digital perlindungan sosial yang tengah disiapkan untuk membuat penyaluran bantuan lebih terintegrasi dan berbasis data.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah masih melakukan pembenahan serta pemadanan data penerima bantuan sosial sepanjang 2026. Setelah proses tersebut dinilai lebih siap, pemerintah akan mulai menguji distribusi rekening pada awal 2027.
“Kalau didistribusikan kita uji coba nanti pada kuartal I tahun depan. Jadi tahun ini kita menyelesaikan semua data ini supaya lebih tertib,” ujar Luhut dalam konferensi pers, Kamis (10/9/2026).
Pemerintah Benahi Data Sebelum Bansos Langsung ke Rekening
Pembenahan data menjadi salah satu tahap penting sebelum bansos langsung ke rekening diterapkan lebih luas. Pemerintah ingin memastikan data penerima yang digunakan dalam sistem perlindungan sosial semakin terintegrasi dan sesuai dengan kondisi masyarakat.
Luhut menyebut persoalan data berdasarkan kelompok desil masih menjadi tantangan dalam proses digitalisasi perlindungan sosial. Pemerintah kemudian melakukan koordinasi lintas pihak untuk mengurangi persoalan tersebut sebelum sistem diterapkan secara nasional.
Langkah tersebut penting karena penyaluran bantuan melalui sistem digital membutuhkan data penerima yang akurat. Ketepatan data menjadi dasar agar bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kelompok sasaran.
Dengan demikian, pemerintah tidak hanya menyiapkan rekening sebagai sarana transaksi, tetapi juga membangun sistem yang menghubungkan data penerima dengan mekanisme penyaluran bantuan.
Digitalisasi Perlindungan Sosial Ditargetkan Mulai Oktober 2026
Sebelum memasuki tahap uji coba rekening pada kuartal I 2027, pemerintah menargetkan sistem digitalisasi perlindungan sosial mulai diluncurkan secara nasional pada minggu ketiga Oktober 2026.
Luhut menyampaikan tingkat kesiapan sistem ditargetkan mencapai sekitar 80 persen ketika proses peluncuran tersebut dilakukan. Pemerintah masih menyelesaikan sejumlah persoalan, terutama terkait pemadanan data dan klasifikasi penerima berdasarkan desil.
“Presiden memberikan arahan kepada saya sebagai Ketua Komite untuk mempercepat proses ini semua. Kami tadi sudah merancang pada bulan Oktober minggu ketiga kita akan bisa roll out. Kita berharap pada waktu itu 80 persen ini sudah selesai,” kata Luhut.
Digitalisasi perlindungan sosial tersebut menjadi fondasi bagi perubahan mekanisme penyaluran bantuan pemerintah. Sistem ini diarahkan agar bantuan dapat diberikan secara langsung kepada penerima melalui rekening perbankan.
Pemerintah juga mengarahkan transaksi bantuan menggunakan mekanisme nontunai. Skema tersebut diharapkan dapat membuat proses penyaluran lebih mudah ditelusuri serta mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai.
Bansos Langsung ke Rekening Sasar 50 Juta Masyarakat
Dalam skema yang disiapkan pemerintah, sekitar 50 juta masyarakat dari kelompok termiskin menjadi sasaran utama program bantuan tersebut. Luhut menyebut kelompok tersebut akan menjadi bagian penting dalam penerapan mekanisme perlindungan sosial digital.
Pemerintah juga mendorong masyarakat memiliki rekening bank. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar masyarakat mempunyai rekening yang nantinya dapat digunakan sebagai salah satu saluran penyaluran bantuan pemerintah.
“Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat,” ujar Luhut.
Selain rekening bagi penerima bantuan, pemerintah juga tengah menyiapkan program pembukaan rekening bagi masyarakat secara lebih luas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan rencana penyediaan rekening bagi masyarakat yang memasuki usia 17 tahun, dengan dukungan anggaran negara.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa rekening perbankan dipersiapkan bukan hanya sebagai instrumen transaksi sehari-hari, tetapi juga sebagai bagian dari infrastruktur digitalisasi pelayanan pemerintah.
Mekanisme Penggunaan Dana Bansos Masih Dikaji
Meski skema bansos langsung ke rekening tengah dipersiapkan, pemerintah masih mengkaji mekanisme penggunaan dana yang nantinya diterima masyarakat.
Luhut mengatakan pemerintah mempertimbangkan sejumlah opsi untuk memastikan dana bantuan digunakan sesuai tujuan perlindungan sosial. Salah satu gagasan yang masih dikaji adalah penggunaan kupon atau pembatasan transaksi untuk kebutuhan tertentu.
“Kita masih mikir apakah nanti berikan kupon sehingga tidak boleh judi online. Jadi, hanya mungkin bayar listrik, bayar beras, bayar bensin, segala macam,” ujar Luhut.
Artinya, pemerintah belum menetapkan secara final bentuk pembatasan penggunaan dana tersebut. Mekanisme penggunaan bantuan masih berada dalam tahap pembahasan dan penyiapan sistem.
Gagasan pembatasan itu muncul karena pemerintah ingin menjaga agar dana bantuan benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, penerapan pembatasan juga membutuhkan sistem digital yang mampu mengatur jenis transaksi tanpa menghambat kebutuhan penerima.
Uji Coba Ditargetkan Berlangsung pada Kuartal I 2027
Setelah proses pembenahan data dilakukan sepanjang 2026 dan sistem perlindungan sosial digital mulai digulirkan pada Oktober, pemerintah menargetkan uji coba distribusi rekening pada kuartal I 2027.
Tahapan tersebut menunjukkan bahwa penerapan bansos langsung ke rekening tidak dilakukan sekaligus. Pemerintah terlebih dahulu mempersiapkan data, sistem digital, rekening penerima, serta mekanisme transaksi sebelum masuk ke tahap uji coba.
Luhut menargetkan pembenahan data penerima bantuan dapat diselesaikan pada tahun ini. Dengan data yang lebih tertib, pemerintah berharap proses uji coba pada awal 2027 dapat berjalan dengan basis data yang lebih siap.
Perubahan tersebut juga membawa konsekuensi pada kesiapan masyarakat sebagai penerima. Kepemilikan rekening, validitas identitas, kesesuaian data penerima, serta kemampuan menggunakan transaksi digital menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program.
Pada akhirnya, efektivitas bansos langsung ke rekening akan sangat bergantung pada kualitas data dan kesiapan sistem yang digunakan. Pemerintah masih memiliki sejumlah tahapan sebelum skema tersebut diterapkan secara lebih luas.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai target, kuartal I 2027 akan menjadi momentum uji coba penyaluran bantuan melalui rekening penerima. Pemerintah kini memusatkan perhatian pada penyelesaian data dan pembangunan sistem perlindungan sosial digital sebagai fondasi program tersebut.
(MS Journal)
