Interaksinews.id, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menargetkan sekolah negeri gratis di seluruh Indonesia. Pemerintah ingin memastikan anak-anak dari berbagai latar belakang ekonomi tetap memiliki akses pendidikan tanpa terbebani biaya sekolah.
Prabowo menyampaikan target tersebut dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-81 RI di DPR RI, Jumat (14/8/2026). Menurutnya, pendidikan merupakan hak seluruh anak Indonesia sekaligus bagian dari cita-cita para pendiri bangsa.
“Pemerintah juga akan memperjuangkan sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita, pendidikan adalah hak semua anak Indonesia,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembebasan biaya pendidikan. Pemerintah juga menyiapkan langkah besar untuk memperbaiki kondisi sekolah, meningkatkan fasilitas belajar, serta memperluas pemerataan kualitas pendidikan hingga wilayah terpencil.
Sekolah Negeri Gratis Jadi Komitmen Pemerintah
Prabowo menilai kemampuan ekonomi keluarga tidak boleh menjadi penghalang bagi anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Karena itu, pemerintah akan memperjuangkan agar anak-anak dapat bersekolah secara gratis melalui sekolah negeri.
Presiden memahami bahwa masyarakat yang memiliki kemampuan finansial tetap memiliki pilihan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Namun, negara memiliki tanggung jawab memastikan sekolah negeri mampu memberikan layanan pendidikan yang layak dan terjangkau.
Sekolah negeri gratis diharapkan dapat memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Dengan begitu, akses pendidikan tidak hanya bergantung pada kemampuan orang tua dalam membayar biaya sekolah.
“Tapi untuk pemerintah kita akan perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis,” ujar Prabowo.
Komitmen tersebut sekaligus menempatkan pendidikan sebagai salah satu investasi penting untuk membangun sumber daya manusia. Pemerintah tidak hanya dituntut membuka akses sekolah, tetapi juga memastikan kualitas pembelajaran tetap terjaga.
Dengan demikian, pendidikan gratis perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas guru, fasilitas belajar, sanitasi, teknologi pembelajaran, serta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.
Pemerintah Percepat Renovasi Sekolah
Selain mendorong sekolah negeri gratis, Prabowo menyoroti kondisi sarana dan prasarana pendidikan di berbagai wilayah Indonesia. Ia menegaskan tidak boleh lagi ada sekolah yang mengalami kerusakan berat atau memiliki ruang kelas yang tidak layak digunakan dalam waktu lama.
Pemerintah menargetkan perbaikan sekolah dilakukan secara masif. Program tersebut mencakup pembenahan ruang kelas hingga fasilitas pendukung yang dibutuhkan siswa dan guru.
Prabowo menyebut pemerintah telah melakukan revitalisasi lebih dari 71.744 sekolah pada 2026. Angka tersebut menjadi bagian dari program besar untuk memperbaiki fasilitas pendidikan secara nasional.
“Tahun depan target kita 100.000, tahun 2028,” kata Prabowo.
Target tersebut menunjukkan skala besar program pembenahan infrastruktur pendidikan yang sedang dijalankan pemerintah. Pemerintah juga menargetkan seluruh sekolah dan pesantren dapat direnovasi pada 2029.
Perbaikan sekolah menjadi penting karena kualitas lingkungan belajar memiliki hubungan erat dengan kenyamanan siswa. Ruang kelas yang aman, bersih, memiliki sanitasi memadai, serta didukung fasilitas yang baik dapat membantu menciptakan proses belajar yang lebih efektif.
Sekolah Negeri Gratis Harus Diikuti Fasilitas Layak
Kebijakan sekolah negeri gratis tidak akan optimal jika siswa masih belajar dalam bangunan yang rusak atau fasilitas yang tidak memadai. Karena itu, pemerintah menempatkan pembenahan infrastruktur sebagai bagian dari agenda pendidikan nasional.
Prabowo menegaskan setiap sekolah harus memiliki lingkungan yang aman, bersih, dan nyaman. Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap fasilitas sanitasi agar kebutuhan dasar siswa selama berada di sekolah terpenuhi.
Program renovasi tersebut tidak hanya menyasar sekolah di kawasan perkotaan. Pemerintah juga mengarahkan perbaikan ke daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar atau 3T.
Langkah tersebut penting untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah. Anak-anak yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan dan ekonomi tetap memiliki hak memperoleh fasilitas pendidikan yang layak.
Pemerataan juga menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia yang memiliki wilayah geografis sangat luas. Kondisi sekolah di perkotaan tentu berbeda dengan sekolah di pulau-pulau terluar atau daerah yang sulit dijangkau.
Karena itu, program renovasi sekolah diharapkan tidak berhenti pada jumlah bangunan yang diperbaiki. Pemerintah juga perlu memastikan kualitas fasilitas dan layanan pendidikan benar-benar dirasakan siswa.
Perbaikan Sekolah Menjangkau Wilayah 3T
Salah satu contoh yang disampaikan Prabowo adalah perbaikan sekolah di Pulau Miangas. Pulau tersebut berada di wilayah terluar Indonesia dan menjadi salah satu contoh bagaimana program revitalisasi diarahkan hingga kawasan yang jauh dari pusat perkotaan.
“Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas,” tegas Prabowo.
Pernyataan tersebut memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang ingin membawa program pendidikan hingga pelosok. Pemerataan menjadi penting agar anak-anak di daerah 3T tidak mengalami ketertinggalan hanya karena faktor lokasi tempat tinggal.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga perlu memperhatikan kualitas tenaga pendidik dan akses terhadap teknologi pembelajaran. Infrastruktur digital dapat membantu sekolah di daerah terpencil memperoleh sumber belajar yang lebih beragam.
Dengan pendekatan tersebut, agenda sekolah negeri gratis dapat berkembang menjadi kebijakan pendidikan yang lebih menyeluruh. Negara bukan hanya membebaskan siswa dari beban biaya, tetapi juga menyediakan lingkungan belajar yang layak.
Pendidikan Gratis dan Tantangan Pemerataan
Target sekolah negeri tanpa biaya tentu membutuhkan perencanaan anggaran dan pelaksanaan yang konsisten. Pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif di berbagai daerah dengan karakteristik yang berbeda.
Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar tidak terjadi perbedaan layanan pendidikan yang terlalu jauh.
Di sisi lain, masyarakat juga membutuhkan kejelasan mengenai bentuk biaya yang dimaksud dalam kebijakan sekolah gratis. Pemerintah perlu menyampaikan mekanisme secara terbuka agar orang tua memahami hak dan layanan yang akan diterima siswa.
Pendidikan gratis akan memberikan manfaat besar apabila berjalan bersama peningkatan mutu sekolah. Akses pendidikan harus dibarengi kualitas pembelajaran dan fasilitas yang memadai.
Dengan demikian, target sekolah negeri gratis bukan sekadar persoalan menghapus pungutan. Kebijakan tersebut juga menyangkut upaya membangun sistem pendidikan yang lebih merata, inklusif, dan mampu menjangkau seluruh anak Indonesia. (MS Journal)
