Interaksinews.id, Jombang — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah Prabowo saat membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/8/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti sejumlah agenda pemerintah yang berkaitan dengan kemandirian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa di antaranya mencakup swasembada pangan, swasembada energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Koperasi Desa Merah Putih.
Muktamar ke-35 NU berlangsung di Jombang pada 27-31 Agustus 2026. Forum tersebut menjadi salah satu agenda penting NU untuk membahas arah organisasi dan berbagai persoalan kebangsaan.
Prabowo Soroti Swasembada Pangan dan Energi
Prabowo menyebut pemerintah telah mencapai sejumlah hasil yang menurutnya penting dalam waktu kurang dari dua tahun masa pemerintahannya.
“Belum sampai dua tahun kita telah mencapai prestasi-prestasi besar,” kata Prabowo dalam pidatonya di hadapan peserta Muktamar ke-35 NU.
Salah satu capaian yang disampaikan adalah swasembada pangan. Prabowo menilai kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri menjadi bagian penting dari upaya memperkuat ketahanan nasional.
Selain pangan, pemerintah juga menargetkan swasembada energi. Prabowo mengatakan Indonesia dalam waktu dekat diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).
“Insya Allah kita tidak dalam waktu yang tidak lama kita tidak perlu impor terlalu banyak BBM dari mana pun,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin memperkuat kemandirian energi sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Kebijakan itu juga berkaitan dengan upaya menjaga ketahanan ekonomi ketika terjadi perubahan kondisi global.
Capaian Pemerintah Prabowo dan Perluasan Program MBG
Selain ketahanan pangan dan energi, capaian pemerintah Prabowo yang disoroti dalam pidato tersebut adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Prabowo menyebut pemerintah telah membangun puluhan ribu dapur umum MBG untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa penerima manfaat program telah mencapai lebih dari 62 juta orang.
Program MBG menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Sasaran manfaatnya tidak hanya anak sekolah, tetapi juga kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.
Prabowo menegaskan pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan program tersebut. Karena itu, pemerintah berkomitmen memperbaiki kekurangan yang masih ditemukan di lapangan.
“Kepala BGN yang baru sudah ada di sini, ini anak muda yang jantungnya kuat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut,” tegas Prabowo.
Capaian Pemerintah Prabowo pada Program MBG
Menurut Prabowo, manfaat MBG harus dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program. Ia secara khusus menyebut anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia.
Komitmen tersebut menempatkan aspek pemerataan sebagai salah satu tantangan penting dalam pelaksanaan MBG. Pemerintah tidak hanya dituntut memperluas cakupan penerima, tetapi juga memastikan kualitas layanan dan pemenuhan kebutuhan gizi.
Di sisi lain, pelaksanaan program dalam skala besar membutuhkan koordinasi lintas lembaga. Pemerintah juga perlu memastikan distribusi makanan berjalan efektif dan standar keamanan pangan tetap terjaga.
Dengan cakupan penerima yang besar, evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan. Perbaikan tersebut juga diperlukan agar manfaat program dapat dirasakan secara merata.
Koperasi Desa Merah Putih Segera Beroperasi
Agenda lain yang disampaikan Prabowo adalah pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Presiden mengatakan puluhan ribu koperasi desa akan segera beroperasi.
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa. Koperasi diharapkan dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi rakyat sekaligus memperpendek rantai distribusi sejumlah kebutuhan masyarakat.
Prabowo juga menekankan pentingnya memastikan barang bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang menjadi sasaran.
“Kita akan menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya harga subsidi,” ucap Prabowo.
Ia menambahkan bahwa barang subsidi tidak boleh diperdagangkan. Pemerintah, kata dia, akan berupaya memastikan subsidi benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Kehadiran koperasi desa juga dapat menjadi instrumen untuk memperkuat distribusi barang di tingkat lokal. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada tata kelola, pengawasan, kesiapan pengelola, dan kesinambungan pasokan.
Muktamar NU Jadi Momentum Penyampaian Agenda Pemerintah
Penyampaian berbagai program tersebut berlangsung ketika Prabowo menghadiri pembukaan Muktamar ke-35 NU di Jombang. Presiden secara resmi membuka muktamar dengan memukul beduk di hadapan peserta yang hadir di Lapangan Untung Suropati, kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas.
Kehadiran Prabowo dalam forum tersebut juga menunjukkan pentingnya hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam agenda pembangunan nasional. NU memiliki jaringan masyarakat yang luas melalui lembaga pendidikan, pesantren, ekonomi, dan kegiatan sosial.
Dalam konteks tersebut, capaian yang disampaikan Presiden tidak hanya berkaitan dengan indikator pembangunan pemerintah. Program pangan, energi, MBG, dan koperasi juga bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Karena itu, pelaksanaan setiap program tetap membutuhkan pengawasan dan evaluasi. Capaian yang disampaikan pemerintah perlu diikuti dengan pembuktian manfaat yang dapat dirasakan masyarakat secara nyata.
Pemerintah Hadapi Tantangan Pelaksanaan Program
Meski menyampaikan sejumlah capaian, Prabowo juga mengakui masih terdapat kekurangan dalam sejumlah program pemerintah. Pernyataan tersebut terutama terlihat ketika ia membahas pelaksanaan MBG.
Pengakuan terhadap tantangan menjadi penting karena program berskala nasional membutuhkan proses perbaikan secara berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan kebijakan tidak berhenti pada target angka, tetapi menghasilkan dampak yang terukur.
Swasembada pangan juga membutuhkan kesinambungan produksi, distribusi, serta kemampuan menjaga harga dan ketersediaan bahan pangan. Sementara itu, target swasembada energi membutuhkan peningkatan produksi dan penguatan infrastruktur energi.
Hal serupa berlaku pada Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi tidak hanya membutuhkan jumlah yang besar, tetapi juga pengelolaan profesional agar mampu bertahan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. (MS Journal)
