Interaksinews.id, Jakarta – Pemerintah mulai menyiapkan strategi baru Program Kompor Listrik untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG). Salah satu langkah yang didorong adalah memperluas penggunaan kompor listrik melalui program nasional yang diusulkan mulai berjalan pada 2027.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengajukan anggaran sebesar Rp815,56 miliar untuk mendukung program tersebut pada tahun depan.
Usulan itu disampaikan Bahlil saat rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (15/6/2026), ketika memaparkan pagu indikatif Kementerian ESDM untuk tahun anggaran 2027.
Menurut Bahlil, program kompor listrik menjadi bagian dari upaya pemerintah melakukan diversifikasi energi rumah tangga sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada LPG.
“Kompor listrik, karena ini untuk kita mengurangi kebutuhan LPG, kita mencari untuk bauran energi lain. Jadi energi yang kita dorong ke depan, tidak hanya tentang LPG tapi kompor listrik, CNG, macam-macam yang kita buat. Itu sebesar Rp815,56 miliar,” ujar Bahlil.
Kompor Listrik Jadi Instrumen Transisi Energi
Selama ini, kebutuhan LPG nasional masih ditopang oleh impor dalam jumlah besar. Kondisi tersebut dinilai membebani anggaran negara sekaligus meningkatkan kerentanan terhadap gejolak harga energi global.
Karena itu, pemerintah mulai mencari alternatif energi yang lebih efisien dan memanfaatkan pasokan listrik domestik yang terus bertambah.
Program kompor listrik diproyeksikan menjadi salah satu instrumen penting dalam agenda transisi energi nasional.
Namun demikian, implementasinya tidak bisa dilakukan secara seragam. Pemerintah perlu memastikan kesiapan infrastruktur kelistrikan serta karakteristik konsumsi masyarakat di setiap daerah.
Bahlil pun meminta dukungan anggota DPR untuk membantu memetakan wilayah yang dinilai layak menjadi sasaran program.
“Ini saya pikir kita juga minta bantuan dari Bapak Ibu Anggota DPR untuk bisa tahu kompor listrik ini yang membutuhkan di daerah-daerah mana saja. Supaya bisa kita melakukan kerja sama dan sinkronisasi,” katanya.
Motor Listrik Juga Diusulkan Dapat Anggaran
Selain program kompor listrik, Kementerian ESDM juga mengusulkan alokasi dana sebesar Rp635 miliar untuk program motor listrik.
Kedua program tersebut berada di bawah pelaksanaan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE).
Secara keseluruhan, pagu anggaran Ditjen EBTKE pada tahun 2027 diusulkan mencapai sekitar Rp1,8 triliun.
Besarnya alokasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih menjadikan pengembangan energi bersih sebagai salah satu prioritas nasional, meskipun tantangan fiskal dan efektivitas program tetap menjadi perhatian publik.
Badan Geologi Diusulkan Tambahan Anggaran
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar bagi Badan Geologi.
Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung eksplorasi cadangan minyak nasional, termasuk pembangunan kapal eksplorasi baru.
Menurutnya, armada yang digunakan saat ini sudah berusia sangat tua.
“Karena itu kita bangun kapal untuk kita melakukan eksplorasi terhadap cadangan-cadangan minyak kita. Kapal kita ini, sebelum saya lahir, kapal ini sudah ada. Sampai sekarang masih dipakai. Mana kapal-kapal Badan Geologi? Dari tahun 70-an kapal ini,” ungkapnya.
Tantangan Program Kompor Listrik
Meski menawarkan potensi penghematan impor LPG, program kompor listrik bukan tanpa tantangan.
Pemerintah perlu memastikan kesiapan jaringan listrik, edukasi masyarakat, hingga skema pendanaan yang tepat agar program tidak bernasib serupa dengan sejumlah inisiatif konversi energi sebelumnya yang kurang optimal.
Selain itu, penerimaan masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa perubahan pola konsumsi energi rumah tangga membutuhkan pendekatan bertahap dan sosialisasi yang intensif.
Keberhasilan program ini nantinya akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menyinergikan aspek teknis, ekonomi, dan sosial secara bersamaan.
