JAKARTA – Pemerintah mulai mendorong langkah strategis dalam sektor energi melalui konversi LPG ke CNG, khususnya untuk tabung gas subsidi 3 kilogram. Program ini kini memasuki tahap uji coba dan ditargetkan rampung dalam waktu maksimal tiga bulan ke depan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar inovasi teknis, melainkan bagian dari strategi besar untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.
“Ketika gejolak geopolitik seperti ini, kepastian impor LPG memang ada, tapi kita tetap tergantung global. Maka kami siapkan alternatif,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Selasa (5/5/2026).
Ketergantungan Impor Jadi Titik Lemah
Saat ini, konsumsi LPG nasional mencapai 8,6 juta ton per tahun. Namun, produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 1,6–1,7 juta ton, sehingga sisanya harus ditutup melalui impor.
Kondisi ini dinilai berisiko, terutama ketika terjadi ketidakstabilan global yang berdampak langsung pada harga dan pasokan energi. Karena itu, konversi LPG ke CNG dipandang sebagai langkah realistis untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Lebih jauh, pemerintah melihat peluang besar dari sumber daya gas domestik yang melimpah, termasuk temuan baru di Kalimantan Timur.
“Kami baru menemukan gas di Kalimantan Timur, dan ini bisa dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk untuk CNG,” jelas Bahlil.
CNG: Energi Alternatif Berbasis Gas Domestik
Berbeda dengan LPG yang sebagian besar berbasis impor, CNG (Compressed Natural Gas) berasal dari gas alam domestik, khususnya komponen metana (C1) dan etana (C2) yang dikompresi hingga tekanan tertentu.
Selama ini, CNG sudah digunakan di sektor komersial seperti hotel dan restoran. Namun, implementasinya masih terbatas pada tabung berkapasitas besar, yakni di atas 10 hingga 20 kilogram.
Kini, tantangan utama adalah bagaimana mengadaptasi teknologi tersebut ke dalam tabung 3 kilogram yang digunakan masyarakat luas.
“Untuk ukuran 3 kilo, masih dalam tahap uji coba. Kalau sudah firm, baru kita lakukan konversi secara bertahap,” tambah Bahlil.
Skema Bisnis dan Peran Industri
Meski konsep konversi ini sudah matang secara arah kebijakan, pemerintah masih merumuskan skema pendanaan dan model bisnisnya. Namun, pendekatan yang akan digunakan cenderung business to business (B2B).
Dalam hal ini, keterlibatan BUMN energi seperti Pertamina menjadi krusial, baik dalam produksi, distribusi, maupun adaptasi infrastruktur.
Langkah ini juga membuka peluang investasi baru di sektor energi gas, sekaligus mendorong transformasi industri menuju sumber energi yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Tantangan Implementasi di Lapangan
Meski menjanjikan, konversi LPG ke CNG tidak lepas dari sejumlah tantangan. Mulai dari kesiapan infrastruktur distribusi, standar keamanan tabung, hingga edukasi masyarakat pengguna.
Selain itu, keberhasilan program ini sangat bergantung pada hasil uji coba yang saat ini tengah berlangsung. Pemerintah harus memastikan bahwa aspek keamanan, efisiensi, dan biaya benar-benar kompetitif dibanding LPG.
Jika berhasil, program ini berpotensi menjadi titik balik dalam kebijakan energi Indonesia.
Momentum Reformasi Energi Nasional
Konversi LPG ke CNG mencerminkan upaya pemerintah untuk keluar dari jebakan impor energi yang selama ini membebani neraca perdagangan.
Langkah ini juga sejalan dengan agenda transisi energi nasional yang menekankan pemanfaatan sumber daya dalam negeri.
Pada akhirnya, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari pengurangan impor, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu menghadirkan energi yang terjangkau, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
