PAPUA, INTERAKSINEWS.ID – Program cetak sawah dan pengembangan pertanian yang dijalankan pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus memperoleh dukungan dari berbagai elemen masyarakat di Papua. Mulai dari pemilik hak ulayat, pemerintah daerah, pengelola lapangan hingga petani, menilai program tersebut menghadirkan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Di tengah berbagai isu yang berkembang mengenai pengelolaan lahan adat, masyarakat Papua justru menegaskan bahwa program pertanian yang berjalan saat ini tidak menghilangkan hak kepemilikan tanah masyarakat adat. Pemerintah hadir sebagai fasilitator pembangunan, sementara lahan tetap menjadi milik masyarakat setempat.
Masyarakat Adat Sambut Positif Pengembangan Pertanian
Pemilik Hak Ulayat (Ondoafi), Willhelmus Rollo, mengatakan masyarakat adat menyambut baik program pengembangan pertanian yang dijalankan pemerintah.
“Kami dari pihak pemilik hak ulayat sangat menerima dan antusias untuk membangun perekonomian rakyat pada umumnya,” ujar Willhelmus.
Menurutnya, selama program berlangsung tidak pernah terjadi perampasan lahan adat sebagaimana isu yang sering beredar di luar Papua. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat berlangsung secara terbuka serta saling menguntungkan.
“Kalau untuk perampasan-perampasan hak tanah dan lain sebagainya kalau di sini tidak ada. Kami tidak merasa bahwa tertindas dengan hal-hal yang tidak ini seperti daerah-daerah lain,” tegasnya.
Willhelmus mengungkapkan, lahan yang saat ini telah dibuka baru sekitar 100 hektare. Sementara itu, masih tersedia sekitar 1.000 hektare lahan tidur yang berpotensi dikembangkan untuk mendukung peningkatan produksi pangan.
“Kurang lebih 1.000 hektare masih ada lahan tidur kami. Dan kami siap menerima untuk membuka lagi itu semua,” katanya.
Papua Barat Usulkan Tambahan 2.000 Hektare Sawah
Dukungan serupa datang dari Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Provinsi Papua Barat, Lodwik Anari. Ia menilai pembangunan pertanian yang dilakukan pemerintah pusat mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat di seluruh Tanah Papua.
“Sekarang pemerintah perhatikan lewat pembangunan khususnya di pertanian itu sudah dilaksanakan sekarang, mulai baik dari Papua maupun Papua Barat dan setanah Papua sudah ada pembangunan yang nyata untuk masyarakat,” ujarnya.
Menurut Lodwik, kebutuhan pengembangan lahan sawah di Papua Barat masih sangat besar. Pemerintah daerah bahkan telah mengajukan tambahan areal cetak sawah kepada Kementerian Pertanian.
Saat ini terdapat sekitar 2.000 hektare lahan tambahan yang siap dikembangkan di luar usulan sebelumnya yang mencapai lebih dari 3.000 hektare.
“Kalau kami di Papua Barat, khususnya kami butuh pembangunan pertanian, khususnya cetak sawah. Itu masyarakat butuh dan saat ini lahannya sudah siap,” katanya.
