MAKASSAR, INTERAKSINEWS.ID – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman akhirnya angkat bicara terkait berbagai tudingan yang mengaitkan program pengembangan lahan pertanian di Merauke dengan isu “pesta babi” yang belakangan ramai diperbincangkan.
Di hadapan sekitar 500 mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM), Kamis (4/6/2026), Amran menilai narasi tersebut telah menggeser perhatian publik dari tujuan utama pemerintah, yakni membangun ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi lahan dan peningkatan produksi pangan di berbagai daerah.
Menurutnya, publik seharusnya melihat program pangan nasional secara utuh, bukan hanya terpaku pada satu isu yang dinilai tidak mencerminkan keseluruhan agenda pembangunan sektor pertanian.
“Kenapa yang dibahas hanya pesta babi di Merauke? Kenapa tidak melihat Sumatera Selatan yang kami buka dan kembangkan hingga ratusan ribu hektare? Kenapa tidak melihat Kalimantan Selatan yang rawa-rawanya kami sulap menjadi lahan produktif hingga bisa tanam tiga kali setahun? Kenapa tidak melihat Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan?” kata Amran.
Program Merauke Disebut untuk Kepentingan Rakyat
Amran menegaskan bahwa pengembangan lahan pertanian di Merauke merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat kemandirian pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Ia membantah anggapan bahwa program tersebut hanya menguntungkan kelompok tertentu. Sebaliknya, pemerintah disebut fokus menyediakan infrastruktur dan sarana produksi yang dapat langsung dimanfaatkan petani.
“Yang kami lakukan di Merauke untuk rakyat. Kami membangun optimalisasi lahan, menyediakan irigasi, menyerahkan alat dan mesin pertanian, serta meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat. Traktor kami berikan gratis untuk petani, alsintan kami siapkan, irigasi kami bangun. Semua untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Amran menilai keberhasilan program pangan tidak hanya dapat diukur dari luas lahan yang dikembangkan, tetapi juga dari dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Harga Beras Papua Turun Signifikan
Salah satu indikator yang diklaim menunjukkan keberhasilan program tersebut adalah membaiknya pasokan pangan di Papua yang berdampak pada stabilitas harga beras.
Menurut Amran, sebelum berbagai intervensi pemerintah dilakukan, harga beras di sejumlah wilayah Papua sempat menyentuh angka yang sangat tinggi. Namun kini harga tersebut berangsur turun dan lebih terjangkau bagi masyarakat.
“Dulu harga beras di Papua bisa mencapai Rp30 ribu per kilogram. Sekarang sekitar Rp13 ribu. Ini hasil kerja nyata yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Penurunan harga tersebut, menurutnya, menjadi bukti bahwa pembangunan sektor pertanian tidak hanya berbicara soal produksi, tetapi juga berkaitan erat dengan akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan.
Swasembada Pangan Dinilai Mengganggu Kepentingan Tertentu
Sebelumnya, saat memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin (Unhas), Amran juga menyoroti munculnya berbagai tudingan terhadap program pangan nasional.
Ia menduga terdapat pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan Indonesia mencapai swasembada pangan sehingga berbagai narasi negatif terus bermunculan.
“Ketika Indonesia masih impor pangan, semua diam. Tidak ada yang membuat narasi seperti ini. Tetapi ketika kita bergerak menuju swasembada, justru muncul berbagai tudingan dan fitnah. Padahal yang kami bangun bukan hutan, melainkan lahan rawa yang dioptimalkan untuk produksi pangan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa isu ketahanan pangan kini tidak hanya menjadi persoalan ekonomi dan pertanian, tetapi juga memasuki ruang perdebatan publik yang lebih luas.
Pengembangan Lahan di 14 Provinsi
Amran menjelaskan, program optimalisasi lahan pertanian tidak hanya berlangsung di Merauke. Pemerintah saat ini menjalankan pengembangan lahan di sedikitnya 14 provinsi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Daerah-daerah tersebut antara lain Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Aceh hingga Sulawesi Selatan.
Menurutnya, keberhasilan program di sejumlah daerah sering kali tenggelam oleh isu-isu yang tidak menggambarkan keseluruhan capaian pembangunan pertanian nasional.
“Yang kami bangun adalah masa depan pangan Indonesia. Lahan-lahan tidur kami hidupkan kembali, rawa kami optimalkan menjadi sawah produktif, dan hasilnya kami serahkan kepada petani. Tujuannya satu, memastikan Indonesia mampu memberi makan rakyatnya sendiri,” tandasnya.
Ketahanan Pangan Jadi Agenda Strategis Bangsa
Amran mengingatkan bahwa swasembada pangan bukan sekadar target pemerintah, melainkan kebutuhan strategis bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global.
Ketergantungan terhadap impor pangan dinilai berisiko ketika terjadi gangguan pasokan dunia akibat konflik geopolitik, perubahan iklim, maupun krisis ekonomi internasional.
Karena itu, pemerintah terus mendorong peningkatan produksi dalam negeri melalui optimalisasi lahan, modernisasi pertanian, pembangunan irigasi, hingga penyediaan alat dan mesin pertanian bagi petani.
“Kalau kita tidak swasembada dan terus impor, lalu suatu saat negara lain tidak bisa memasok pangan kepada kita, bagaimana nasib rakyat? Karena itu yang kita pilih adalah pesta panen, bukan ketergantungan impor,” tutup Amran.
No posts found
