Interaksinews.id, Jakarta – Pemerintah mulai melakukan evaluasi besar terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah menemukan lonjakan signifikan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang jauh melampaui target awal.
Kondisi tersebut bukan sekadar persoalan administratif. Di balik bertambahnya ribuan titik dapur, pemerintah melihat adanya ancaman serius terhadap efisiensi anggaran negara.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan target awal pembangunan SPPG dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto hanya mencapai 21.000 titik. Namun, berdasarkan data terbaru, jumlahnya telah melonjak menjadi 27.877 titik.
Artinya, terdapat kelebihan 6.877 dapur MBG yang kini menjadi perhatian pemerintah.
“Terjadi jual-beli titik (SPPG) yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada pembengkakan 6.877 titik,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta.
Potensi Pemborosan Rp1 Triliun Setiap Bulan
Lonjakan jumlah dapur MBG itu berdampak langsung terhadap kebutuhan anggaran.
Setiap SPPG diketahui memperoleh insentif operasional sekitar Rp6 juta per hari. Dengan tambahan ribuan titik di luar perencanaan, pemerintah memperkirakan terjadi pembengkakan biaya yang sangat besar.
“Kalau ada 6.877 penambahan, kalau Rp6 juta satu hari, satu bulan ada pengeluaran lebih Rp1 triliun. Pemborosan. Kalau satu tahun berapa? Rp12 triliun,” kata Zulhas.
Menurutnya, kondisi tersebut harus segera diperbaiki agar tujuan mulia program MBG tidak justru dibayangi persoalan tata kelola anggaran.
Efektivitas program sosial tidak hanya diukur dari luasnya jangkauan penerima manfaat, tetapi juga dari ketepatan perencanaan serta akuntabilitas penggunaan dana publik.
Pembengkakan Juga Terjadi di Wilayah 3T
Temuan serupa ternyata terjadi pada wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Semula pemerintah hanya merencanakan sekitar 2.000 titik SPPG di kawasan tersebut. Namun dalam perkembangannya, jumlah itu melonjak menjadi 8.617 titik.
Dari total tersebut, sekitar 6.138 titik bahkan telah mengantongi Surat Keputusan (SK) dari BGN.
“3T itu di data ada 2.000 titik, tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik, dan 6.138 titik itu sudah ada SK-nya dari BGN,” ungkap Zulhas.
Temuan ini memperlihatkan perlunya sinkronisasi data dan penguatan mekanisme pengawasan sejak tahap perencanaan hingga implementasi.
Penataan Ulang Ditargetkan Rampung Sebulan
Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional bersama kementerian dan lembaga terkait kini bergerak melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap seluruh titik dapur MBG.
Proses penataan ulang ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan.
“Ini yang akan diselesaikan, maka perlu waktu kira-kira satu bulan untuk menata ini kembali,” ujar Zulhas.
Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan program MBG tetap berjalan sesuai sasaran tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.
Opsi Penutupan Dapur Berlebih Masih Dikaji
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui pemerintah membuka kemungkinan melakukan rasionalisasi terhadap dapur MBG yang dinilai berlebih.
Namun, keputusan final belum diambil karena seluruh titik masih dalam tahap pendataan.
“Ya pasti salah satunya arahnya ke sana, tapi kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak. Namanya sedang ditata, dilihat dan diinventarisir kondisinya seperti apa,” kata Prasetyo.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa pelayanan kepada penerima manfaat tidak boleh terganggu selama proses evaluasi berlangsung.
Distribusi MBG Harus Tetap Berjalan
Prasetyo menegaskan, prioritas utama pemerintah adalah menjaga kesinambungan distribusi makanan bergizi kepada masyarakat penerima manfaat.
Karena itu, opsi penutupan dapur akan dipertimbangkan secara hati-hati.
“Yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Catatan-catatan perbaikan harus terus dilakukan. Yang sudah baik pun harus diawasi supaya kualitasnya tetap terjaga. Kita tidak ingin ada penurunan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi bukan bertujuan menghentikan program MBG, melainkan memperkuat tata kelolanya agar lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Di sisi lain, polemik ini menjadi pengingat bahwa program strategis berskala nasional membutuhkan sistem pengawasan yang adaptif. Tanpa kontrol yang ketat, tujuan besar meningkatkan kualitas gizi masyarakat berpotensi terhambat oleh persoalan teknis dan administratif.
Baca juga perkembangan lain terkait program MBG dalam artikel “BGN Dorong Distribusi MBG Lebih Efisien“ serta “Kasus Dugaan Korupsi MBG Jadi Sorotan Publik“.
