JAKARTA, INTERAKSINEWS.ID – Rencana pemerintah memperluas pembelajaran bahasa Perancis hingga ke seluruh jenjang pendidikan mendapat perhatian dari Komisi X DPR RI. Legislator menilai kebijakan tersebut tidak boleh terburu-buru diterapkan tanpa mempertimbangkan kesiapan sekolah, tenaga pendidik, hingga relevansinya terhadap kebutuhan pendidikan nasional.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa apabila pemerintah benar-benar ingin menjadikan bahasa Perancis sebagai mata pelajaran wajib, maka implementasinya sebaiknya dilakukan secara bertahap.
Menurutnya, kesiapan infrastruktur pendidikan harus menjadi pertimbangan utama sebelum kebijakan diterapkan secara nasional.
“Menurut kami, jika kesiapan belum menyeluruh, maka penerapannya sebaiknya dilakukan secara bertahap, sebagai mata pelajaran pilihan, atau program khusus di sekolah tertentu,” kata Lalu kepada wartawan, Sabtu (31/5/2026).
Pernyataan tersebut muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya agar pembelajaran bahasa Perancis diperluas di Indonesia sebagai bagian dari penguatan kerja sama pendidikan antara Indonesia dan Perancis.
DPR Akan Minta Penjelasan Kemendikdasmen
Komisi X DPR menilai masih banyak aspek yang perlu dijelaskan pemerintah sebelum kebijakan tersebut menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.
Lalu mengungkapkan bahwa pihaknya akan meminta penjelasan resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam rapat kerja mendatang.
Menurut dia, DPR perlu memperoleh gambaran utuh mengenai tujuan, mekanisme, hingga kesiapan pelaksanaan program tersebut.
“Untuk kejelasan wajib belajar bahasa Perancis di sekolah, kami tentu akan meminta Kemendikdasmen menjelaskannya pada Raker dengan kami nanti,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sebelumnya sempat muncul wacana memasukkan bahasa Portugis ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Namun hingga kini, kebijakan tersebut belum terealisasi secara luas.
Karena itu, DPR menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan yang lebih komprehensif agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat maupun dunia pendidikan.
Kebijakan Pendidikan Harus Berdasarkan Kebutuhan Nasional
Lebih lanjut, Lalu menegaskan bahwa setiap kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata bangsa, bukan semata-mata mengikuti agenda kerja sama internasional.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan ketersediaan guru, kesiapan kurikulum, sarana pembelajaran, hingga manfaat langsung yang akan diterima peserta didik.
Aspek kualitas pendidikan harus menjadi prioritas utama sebelum menambah beban kurikulum baru di sekolah.
“Jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan yang matang,” tegasnya.
Komisi X DPR, kata dia, akan mengkaji lebih jauh apakah program tersebut benar-benar menjadi prioritas pendidikan nasional atau masih sebatas gagasan yang memerlukan pembahasan lanjutan.
Instruksi Prabowo Perluas Pembelajaran Bahasa Perancis
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan instruksi agar pembelajaran bahasa Perancis diperluas di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan saat pertemuan bilateral dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris.
Menurut Prabowo, penguasaan bahasa asing menjadi salah satu bekal penting bagi generasi muda Indonesia untuk menghadapi perkembangan dunia yang semakin terhubung.
“Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis, melihat perkembangan dunia ke depan,” ujar Prabowo.
Presiden menilai penguatan kemampuan bahasa asing akan membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara Indonesia dan Perancis, baik di sektor pendidikan, teknologi, ekonomi, maupun kebudayaan.
Selain itu, Prabowo menekankan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuat dunia semakin terkoneksi sehingga kolaborasi internasional menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari.
“Dalam beberapa hal, Indonesia dan Perancis memiliki sikap yang sama, dan saat ini hubungan bilateral kita sangat baik. Ini tidak lain adalah karena dukungan langsung dari Presiden Macron,” kata Prabowo.
Tantangan Implementasi Bahasa Perancis di Sekolah
Di balik wacana tersebut, sejumlah tantangan masih perlu dijawab pemerintah.
Mulai dari jumlah guru bahasa Perancis yang masih terbatas, penyusunan kurikulum baru, penyediaan bahan ajar, hingga kesiapan sekolah di berbagai daerah untuk mengadopsi mata pelajaran tambahan.
Pengamat pendidikan menilai kebijakan bahasa asing dapat memberikan nilai tambah bagi siswa. Namun implementasinya harus dilakukan secara realistis dan terukur agar tidak membebani sistem pendidikan yang masih menghadapi berbagai tantangan mendasar.
Karena itu, pembahasan antara DPR dan Kemendikdasmen dalam waktu dekat diperkirakan akan menjadi penentu arah kebijakan tersebut sebelum diterapkan secara luas di Indonesia.
