JAKARTA, Interaksinews.id – Pemerintah mulai mempercepat agenda besar transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu langkah paling signifikan adalah memangkas jumlah perusahaan pelat merah secara besar-besaran dari lebih 1.000 entitas menjadi hanya sekitar 200 hingga 300 perusahaan.
Langkah tersebut disampaikan langsung CEO Danantara, Rosan Roeslani, saat berbicara dalam acara CEO Development Program. Pernyataannya kemudian diunggah melalui akun Instagram resminya, @rosanroeslani.
Menurut Rosan, evaluasi menyeluruh terhadap struktur BUMN telah dilakukan selama setahun terakhir. Hasilnya, pemerintah menilai jumlah perusahaan yang terlalu banyak justru membuat efisiensi dan pengawasan menjadi tidak optimal.
“Kita pun sudah melakukan evaluasi secara komprehensif selama setahun ini, dan number of companies-nya akan berkurang secara signifikan dari 1.000 lebih, akan menjadi 200-300 company saja,” ujar Rosan dikutip Rabu (6/5/2026).
Transformasi BUMN Dinilai Jadi Langkah Strategis
Kebijakan pemangkasan BUMN bukan sekadar pengurangan jumlah perusahaan. Pemerintah menargetkan lahirnya struktur korporasi negara yang lebih ramping, efisien, dan fokus pada sektor-sektor strategis.
Selama ini, banyak pengamat menilai keberadaan terlalu banyak anak usaha dan cucu usaha BUMN justru menimbulkan tumpang tindih bisnis, pemborosan anggaran, hingga lemahnya kontrol manajemen.
Karena itu, restrukturisasi dianggap menjadi langkah penting untuk memperkuat daya saing BUMN di tengah tekanan ekonomi global dan persaingan investasi regional.
Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan setiap perusahaan negara mampu memberikan nilai tambah nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah Klaim Sudah Mitigasi Dampak Pemangkasan
Rosan menegaskan pemerintah tidak asal memangkas jumlah perusahaan. Proses transformasi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai dampak yang mungkin muncul, termasuk terhadap tenaga kerja, investasi, dan layanan publik.
Ia menyebut seluruh proses restrukturisasi telah disiapkan melalui perencanaan matang agar transisi berjalan stabil dan tidak mengganggu operasional bisnis negara.
Menurutnya, tantangan terbesar bukan hanya membuat perencanaan yang baik, melainkan memastikan eksekusi berjalan cepat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengerjakan ini, tidak hanya dengan planning yang baik, planning yang solid, tetapi juga dengan apa yang Bapak Presiden sudah menyampaikan, dengan cepat. Supaya manfaatnya bisa dirasakan segera,” tegas Rosan.
Efisiensi dan Profitabilitas Jadi Target Utama
Transformasi BUMN dalam beberapa tahun terakhir memang terus diarahkan pada efisiensi bisnis dan peningkatan profitabilitas. Pemerintah ingin perusahaan negara tidak lagi bergantung pada suntikan modal atau penugasan yang membebani keuangan negara.
Sebaliknya, BUMN didorong menjadi motor penggerak ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, sekaligus menghasilkan dividen lebih besar bagi negara.
Jika agenda ini berjalan sesuai rencana, maka Indonesia akan memasuki fase baru pengelolaan BUMN yang lebih terintegrasi dan kompetitif.
Namun demikian, publik juga menunggu sejauh mana restrukturisasi tersebut benar-benar mampu memperbaiki tata kelola perusahaan negara, bukan sekadar pengurangan jumlah entitas administratif.
Tantangan Besar Restrukturisasi BUMN
Meski dinilai strategis, pemangkasan jumlah BUMN juga menghadapi sejumlah tantangan serius. Pemerintah perlu memastikan proses merger, konsolidasi, maupun penutupan perusahaan tidak memicu persoalan hukum, konflik kepentingan, ataupun gejolak ketenagakerjaan.
Selain itu, transparansi dalam proses restrukturisasi menjadi faktor penting agar kebijakan ini mendapat kepercayaan publik dan investor.
Di sisi lain, keberhasilan transformasi BUMN akan sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan, efisiensi birokrasi, serta kemampuan perusahaan negara beradaptasi terhadap perubahan pasar global.
No posts found
