Beras Kita Medium Tetap Menjalankan Fungsi SPHP
Perubahan nama tidak berarti program SPHP dihentikan. Beras Kita Medium tetap menjadi bagian dari kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Tulisan SPHP yang tetap dicantumkan pada kemasan menjadi penanda bahwa produk tersebut masih berkaitan dengan program pemerintah. Konsumen nantinya dapat mengenali produk melalui merek Beras Kita Medium sekaligus keterangan SPHP.
Dengan strategi tersebut, Bulog menggabungkan fungsi program pemerintah dengan identitas merek yang lebih mudah dikenali. Perubahan kemasan juga diharapkan memperkuat posisi produk Bulog di pasar beras.
Selain melakukan penataan merek, Bulog menyiapkan kebijakan hilirisasi beras. Sebagian stok beras yang mengalami penurunan mutu akan diarahkan menjadi bahan baku tepung beras.
Kebijakan tersebut berkaitan dengan kebutuhan industri terhadap tepung beras. Selama ini, sebagian kebutuhan tepung beras untuk industri masih mengandalkan bahan dari luar negeri.
Di sisi lain, Bulog memiliki stok beras yang sudah tersimpan cukup lama. Beras tersebut dinilai dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku tepung sehingga memiliki nilai guna yang lebih besar.
Bulog mencatat sekitar 380 ribu ton beras akan diarahkan untuk kebutuhan hilirisasi tersebut. Beras itu tidak langsung diedarkan sebagai beras konsumsi, tetapi diproses melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah.
Sesuai kesepakatan rapat koordinasi terbatas, pelepasan beras tersebut akan dilakukan melalui mekanisme lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
“Sesuai dengan arahan Pak Menko (Zulkifli Hasan) tadi dan kesepakatan rapat rakortas disepakati bahwa akan diberikan kebijakan hilirisasi beras yaitu menjadi tepung beras menjadi 380 ribu ton dengan skema nanti dilelang di KPKNL,” kata Rizal.
Pemerintah menetapkan harga minimal lelang sebesar Rp11 ribu per kilogram. Pemenang lelang kemudian dapat mengolah beras tersebut menjadi tepung beras untuk memenuhi kebutuhan industri.
Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memanfaatkan stok Bulog. Pengolahan menjadi produk turunan membuat beras yang mengalami penurunan mutu tidak harus berakhir sebagai limbah.
Selain beras, Bulog juga mendapat mandat menyalurkan 150 ribu ton jagung melalui skema SPHP. Komoditas tersebut ditujukan untuk membantu peternak rakyat, terutama peternak kecil dan menengah.
Kebijakan jagung SPHP berkaitan dengan kebutuhan sektor peternakan. Permintaan terhadap komoditas peternakan seperti telur dan daging ikut meningkat seiring pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bulog memastikan jagung SPHP tersebut diarahkan kepada peternak rakyat. Program itu tidak ditujukan untuk pengusaha atau pabrik berskala besar.
Harga jagung untuk peternak ditargetkan berada di sekitar Rp5.000 per kilogram. Rizal mengatakan stok jagung untuk program tersebut telah tersedia di gudang Bulog.
“Alhamdulillah tadi disepakati total usulan jagung SPHP adalah 150 ribu ton. Nah, kebetulan di gudang Bulog juga tersedia dan mudah-mudahan ini bisa mendukung masyarakat khususnya para peternak-peternak yang mengalami kesulitan SPHP jagung,” ujar Rizal.
Ketersediaan stok menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program tersebut. Bulog perlu memastikan penyaluran jagung mencapai peternak yang menjadi sasaran kebijakan.
Langkah tersebut juga memperluas peran Bulog dalam menjaga ketersediaan komoditas pangan. Selain beras, pemerintah memanfaatkan Bulog untuk mendukung pasokan jagung bagi sektor peternakan.
Perubahan dari beras SPHP menjadi Beras Kita Medium menjadi bagian dari penataan produk Bulog. Pemerintah tetap mempertahankan identitas SPHP pada kemasan agar fungsi program mudah dikenali masyarakat.
Di sisi lain, Bulog juga menyiapkan Beras Kita Premium untuk produk yang tidak mendapatkan subsidi. Penataan merek tersebut berjalan bersamaan dengan kebijakan hilirisasi stok beras dan penyaluran jagung SPHP.
Rangkaian kebijakan itu menunjukkan bahwa pengelolaan pangan tidak hanya berkaitan dengan distribusi beras konsumsi. Bulog juga menyiapkan pemanfaatan stok, pengembangan produk turunan, serta dukungan pasokan untuk sektor peternakan.
Mulai 20 Oktober 2026, masyarakat akan melihat perubahan identitas kemasan beras SPHP menjadi Beras Kita Medium. Namun, keterangan SPHP tetap tercantum sebagai penanda bahwa produk tersebut masih berada dalam skema stabilisasi pangan pemerintah.
(MS Journal)
