Interaksinews.id, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah sedang menjalankan program Prabowo Tutup BUMN sebagai bagian dari upaya besar melakukan efisiensi anggaran negara. Langkah tersebut dilakukan dengan mengevaluasi perusahaan-perusahaan milik negara yang dinilai tidak produktif sehingga membebani keuangan negara melalui biaya operasional dan struktur organisasi yang terlalu besar.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (28/6/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat harus dimanfaatkan secara efektif untuk pembangunan nasional.
Menurut Prabowo, pemerintah tidak lagi ingin mempertahankan perusahaan negara yang terus merugi namun tetap mengeluarkan biaya besar untuk membayar direksi maupun komisaris.
Prabowo Tutup BUMN untuk Meningkatkan Efisiensi Negara
Dalam dialog bersama para guru besar, Presiden Prabowo menerima berbagai masukan mengenai penguatan riset nasional. Salah satu usulan yang disampaikan ialah agar sebagian laba BUMN dialokasikan untuk mendukung kegiatan penelitian dan inovasi di perguruan tinggi.
Prabowo menyambut baik gagasan tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut baru dapat berjalan optimal apabila perusahaan-perusahaan negara mampu menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan.
“Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini usul yang bagus. Masalahnya, BUMN ini ada labanya tidak? Sekarang mulai ada. Terima kasih Danantara, satu tahun ini sudah mulai ada laba,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan pengelolaan aset negara benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, termasuk untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Selain itu, Presiden mengapresiasi langkah-langkah pembenahan yang telah dilakukan sehingga sejumlah BUMN mulai menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.
Pemerintah Evaluasi BUMN yang Tidak Produktif
Prabowo mengakui bahwa selama bertahun-tahun terdapat banyak perusahaan negara yang tidak memberikan keuntungan bagi negara. Meski demikian, perusahaan tersebut tetap memiliki struktur organisasi lengkap dengan direksi dan komisaris yang membutuhkan biaya operasional sangat besar.
Menurut Presiden, kondisi tersebut tidak boleh terus dibiarkan karena menjadi beban bagi keuangan negara.
“BUMN-BUMN ini sudah lama menjadi perhatian. Sekarang sedang kita bersihkan dan sedang kita tertibkan,” kata Prabowo.
Ia menilai reformasi BUMN harus dilakukan secara menyeluruh agar perusahaan milik negara benar-benar menjalankan fungsi sebagai penggerak ekonomi sekaligus penyumbang pendapatan negara.
Pemerintah juga berkomitmen menerapkan tata kelola perusahaan yang lebih profesional, transparan, serta berorientasi pada hasil.
Target BUMN Tinggal Sekitar 250 Perusahaan
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo berdialog langsung dengan Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, mengenai proses restrukturisasi yang sedang berlangsung.
Presiden menyebut jumlah perusahaan negara saat ini mencapai lebih dari seribu. Namun, pemerintah telah melakukan penutupan terhadap lebih dari 200 perusahaan dan akan terus melanjutkan proses konsolidasi.
Prabowo Tutup BUMN Secara Bertahap Demi Efisiensi
Prabowo memperkirakan pada akhir proses restrukturisasi jumlah perusahaan negara hanya akan tersisa sekitar 250 BUMN.
“Dari 1.000 lebih BUMN sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita bikin tinggal sekitar 300. Ujungnya nanti bisa sekitar 250,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut langsung mendapat respons dari Dony Oskaria yang menganggukkan kepala sebagai bentuk persetujuan terhadap arah kebijakan tersebut.
Menurut Presiden, penyederhanaan jumlah perusahaan negara akan memberikan dampak besar terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa setiap perusahaan memiliki jajaran direksi dan komisaris yang membutuhkan biaya tinggi. Ketika ratusan perusahaan tidak lagi beroperasi, maka pengeluaran negara untuk biaya administrasi dan manajemen juga dapat ditekan secara signifikan.
Efisiensi Ditujukan untuk Kepentingan Rakyat
Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar mengurangi jumlah perusahaan negara, melainkan memastikan setiap rupiah dari APBN digunakan secara bertanggung jawab.
Ia menilai perusahaan yang terus merugi tidak seharusnya hanya menjadi tempat menghabiskan anggaran negara tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, dana yang selama ini terserap untuk biaya operasional perusahaan yang tidak produktif dapat dialihkan menuju sektor yang lebih strategis, seperti pendidikan, riset, kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan industri nasional.
Langkah efisiensi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing BUMN yang tetap dipertahankan sehingga menjadi perusahaan yang sehat, profesional, dan mampu memberikan dividen lebih besar kepada negara.
Dengan demikian, reformasi BUMN tidak hanya bertujuan mengurangi beban anggaran, tetapi juga membangun perusahaan negara yang lebih kuat, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi nasional.
Program Prabowo Tutup BUMN menjadi bagian dari agenda besar pemerintah untuk memperbaiki tata kelola perusahaan milik negara. Melalui evaluasi, penutupan perusahaan yang tidak produktif, serta penyederhanaan jumlah BUMN hingga sekitar 250 perusahaan, pemerintah berharap penggunaan uang rakyat menjadi lebih efisien.
Kebijakan pemerintah tersebut juga diharapkan menciptakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang lebih sehat, menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan, mendukung pendanaan riset nasional, dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan Indonesia di masa mendatang.
