Interaksinews.id, Jakarta — Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) terus menunjukkan progres signifikan sepanjang 2026. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat realisasi distribusi beras kepada masyarakat telah mencapai 1,02 juta ton hingga pekan ketiga Juni 2026. Program tersebut menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan sekaligus mengendalikan harga beras di berbagai daerah.
Pemerintah juga memastikan ketersediaan stok beras nasional masih dalam kondisi aman. Cadangan yang dikelola Perum Bulog saat ini mencapai lebih dari lima juta ton, sehingga dinilai cukup untuk mendukung berbagai program intervensi pangan hingga beberapa bulan ke depan.
Kebijakan distribusi beras ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam memperkuat ketahanan pangan serta menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga pangan.
Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Capai 1,02 Juta Ton
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan bahwa realisasi penyaluran CBP pada tahun anggaran 2026 telah melampaui satu juta ton.
“Per 23 Juni dalam catatan Bapanas, realisasi penyaluran CBP ke masyarakat untuk anggaran 2026 telah menyentuh total 1,02 juta ton,” ujar Amran dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Berdasarkan data Bapanas, distribusi tersebut terdiri atas beberapa program utama, yakni:
- Bantuan pangan beras sebanyak 601,7 ribu ton
- Program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras sebanyak 367,8 ribu ton
- Golongan anggaran bagi ASN di wilayah tertentu sebanyak 38 ribu ton
- Penanganan tanggap darurat sebanyak 11,3 ribu ton
Melalui skema tersebut, pemerintah berupaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap beras dengan harga yang terjangkau sekaligus menjaga keseimbangan pasar.
Selain membantu kelompok penerima manfaat, program ini juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian harga ketika terjadi tekanan pasokan di sejumlah daerah.
Stok Beras Bulog Masih Sangat Aman
Di tengah tingginya kebutuhan konsumsi nasional, pemerintah memastikan stok beras yang dikelola Perum Bulog tetap berada pada level yang kuat.
Hingga 23 Juni 2026, total stok Cadangan Beras Pemerintah yang tersimpan mencapai 5,17 juta ton. Angka tersebut berasal dari kombinasi pengadaan beras domestik sepanjang tahun berjalan serta sisa stok akhir tahun sebelumnya.
Bapanas mencatat pengadaan setara beras dari produksi dalam negeri sejak awal 2026 telah mencapai 3,23 juta ton.
Sementara itu, stok akhir tahun 2025 yang masih tersedia mencapai 3,24 juta ton, yang seluruhnya berasal dari hasil pengadaan dalam negeri tanpa dukungan impor.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa produksi beras nasional masih mampu menopang kebutuhan cadangan pemerintah secara optimal.
Ketersediaan stok yang besar menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas harga, mengantisipasi bencana, serta mendukung program bantuan pangan bagi masyarakat.
Harga Beras Nasional Masih Dalam Batas Aman
Selain memantau stok, pemerintah juga terus mengawasi perkembangan harga beras di berbagai wilayah Indonesia.
Bapanas mencatat bahwa hingga 22 Juni 2026, rata-rata harga beras medium nasional masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Meskipun terjadi kenaikan harga dalam satu bulan terakhir, pergerakan tersebut masih dinilai terkendali dan belum melampaui batas yang ditetapkan.
Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Bantu Menahan Kenaikan Harga
Di Zona I yang meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, rata-rata harga beras medium tercatat sebesar Rp13.080 per kilogram. Angka tersebut masih berada di bawah HET sebesar Rp13.500 per kilogram.
Menariknya, Sulawesi Selatan menjadi wilayah dengan rata-rata harga beras medium terendah, yakni Rp12.665 per kilogram.
Sebaliknya, Sulawesi Tengah mencatat harga rata-rata tertinggi di kawasan tersebut dengan Rp13.847 per kilogram.
Untuk Zona II yang mencakup wilayah Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, serta Kalimantan, harga rata-rata berada di angka Rp13.704 per kilogram, masih di bawah HET sebesar Rp14.000 per kilogram.
Di kawasan ini, Jambi menjadi daerah dengan harga rata-rata terendah yaitu Rp12.595 per kilogram, sedangkan Kalimantan Timur mencatat harga tertinggi sebesar Rp14.586 per kilogram.
Sementara itu, Zona III yang meliputi Maluku dan Papua mencatat harga rata-rata beras medium sebesar Rp15.244 per kilogram, masih berada di bawah HET sebesar Rp15.500 per kilogram.
Wilayah dengan harga terendah di zona tersebut adalah Maluku dengan rata-rata Rp14.700 per kilogram. Adapun harga tertinggi tercatat di Papua Pegunungan yang mencapai Rp20.000 per kilogram.
Perbedaan harga antarwilayah umumnya dipengaruhi oleh faktor distribusi, biaya logistik, serta kondisi geografis masing-masing daerah.
Pemerintah Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
Pemerintah menilai keberhasilan menjaga stok beras dalam jumlah besar merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Melalui kombinasi pengadaan domestik, distribusi bantuan pangan, serta program SPHP, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, keberadaan stok CBP juga menjadi instrumen penting untuk menghadapi berbagai potensi gangguan pangan, mulai dari cuaca ekstrem hingga fluktuasi harga di pasar.
Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas ekonomi nasional sepanjang 2026.
Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah telah mencapai 1,02 juta ton hingga pekan ketiga Juni 2026. Realisasi tersebut didukung oleh stok beras Bulog yang mencapai 5,17 juta ton, sehingga pemerintah memiliki ruang yang cukup untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras nasional.
Meski terjadi kenaikan harga dalam beberapa pekan terakhir, rata-rata harga beras medium di sebagian besar wilayah masih berada di bawah HET. Dengan dukungan stok yang kuat dan distribusi yang berkelanjutan, pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga sepanjang tahun ini.
