JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 10 universitas baru pada tahun ini sebagai bagian dari strategi besar memperkuat kualitas birokrasi dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul di sektor pemerintahan.
Rencana tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (13/2). Selain membangun universitas baru, pemerintah juga akan membentuk lembaga khusus pendidikan administrasi pemerintahan.
“Saya sudah siapkan institusi-institusi pendidikan. Tahun ini kita akan mulai membangun 10 universitas baru, satu lembaga khusus untuk administrasi pemerintahan,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Menurut Prabowo, pembangunan institusi pendidikan ini diarahkan untuk mencetak kader-kader terbaik bangsa yang akan disiapkan sebagai calon pemimpin di berbagai lembaga negara. Proses seleksi akan dilakukan secara ketat dengan menitikberatkan pada kualitas, integritas, dan kapasitas kepemimpinan.
“Putra-putri Indonesia yang terbaik akan kita pilih, akan kita godok, kita siapkan untuk mengambil alih kepemimpinan semua lembaga yang baik,” tegasnya.
Prabowo menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari agenda besar reformasi birokrasi dan regenerasi aparatur negara. Ia menilai pemerintahan yang bersih dan berkeadilan hanya dapat terwujud apabila ditopang oleh SDM yang profesional dan berintegritas.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menekankan pentingnya kepastian hukum (rule of law) sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Menurutnya, kepastian hukum akan menciptakan stabilitas, rasa aman, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Saya ingin ada rule of law di Indonesia. Saya ingin ada kepastian hukum. Hanya dengan kepastian hukum kita bisa menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat kita,” katanya.
Ia menambahkan, masyarakat berhak hidup dalam sistem pemerintahan yang bersih, adil, dan dikelola secara profesional. Karena itu, pembaruan birokrasi akan terus dilakukan secara konsisten.
Sebagai bagian dari reformasi tersebut, Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan ragu melakukan evaluasi dan pergantian pejabat yang dinilai tidak berkinerja baik atau melanggar aturan. Ia menyebut telah memberikan kewenangan penuh kepada sejumlah lembaga dan kementerian untuk melakukan langkah tersebut.
“Birokrat-birokrat yang tidak mau menyesuaikan, kita akan mengadakan regenerasi. Saya perintahkan kepada BPI Danantara, BP BUMN, Menpan RB, semua menteri dan lembaga, beri wewenang penuh untuk mengganti pejabat-pejabat yang tidak perform atau yang melanggar,” tegas Prabowo.
Melalui pembangunan universitas baru dan pembaruan sistem birokrasi, pemerintah berharap dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern, profesional, serta mampu menjawab tantangan pembangunan nasional ke depan.
