JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan seluruh jajarannya untuk mengendalikan dan menstabilkan harga pangan menjelang sejumlah hari besar keagamaan nasional (HBKN), mulai dari Tahun Baru Imlek, bulan suci Ramadan, hingga Hari Raya Nyepi 2026. Instruksi tersebut diberikan menyusul kecenderungan kenaikan harga pangan yang kerap terjadi setiap memasuki momentum hari besar keagamaan.
Perintah Presiden itu diungkapkan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman. Ia menyebut, Kepala Negara secara tegas meminta agar tidak ada lonjakan harga yang dapat memberatkan masyarakat.
“Ini perintah panglima tertinggi, Bapak Presiden. Kami dipanggil menghadap dan diminta memastikan kondisi pangan menghadapi Ramadan, Imlek, dan Nyepi. Tidak boleh ada harga naik,” ujar Amran dalam keterangan resmi, Jumat (13/2/2026).
Selain meminta pengendalian harga, Presiden juga menginstruksikan agar aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pedagang maupun pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga jual. Pemerintah, kata Amran, tidak ingin masyarakat menjadi korban permainan harga saat kebutuhan pangan meningkat.
Ia pun mengingatkan para pengusaha dan pedagang agar tidak memanfaatkan momen hari besar untuk mencari keuntungan berlebihan. Menurutnya, setiap lonjakan harga pada akhirnya akan berdampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Tidak boleh lagi kita main-main. Indonesia punya 286 juta penduduk, ada Idulfitri, Ramadan, Imlek, dan Nyepi. Tolong hargai saudara-saudara kita. Ikuti aturan. Jika ada yang menjual di atas HET, telusuri produsennya,” tegas Amran.
Amran menjelaskan, pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP) untuk berbagai komoditas pangan strategis. Aturan tersebut menjadi rujukan utama agar harga tetap terkendali di tingkat konsumen.
Ia juga menyinggung kondisi harga pangan pada tahun sebelumnya yang relatif stabil. Jika pun terjadi kenaikan, hanya pada satu atau dua komoditas tertentu dan bersifat sementara.
“Kami mohon dengan segala kerendahan hati agar harga yang sempat naik bisa diturunkan. Aturan sudah jelas dan harus dipatuhi,” katanya.
Sebagai langkah konkret, Badan Pangan Nasional terus menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar di berbagai daerah. Pada periode Januari–Februari 2026, pemerintah menargetkan pelaksanaan GPM di 1.546 titik di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 328 titik telah terlaksana pada Januari, sementara 1.218 titik lainnya ditargetkan rampung hingga akhir Februari.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menegaskan upaya stabilisasi harga tidak hanya bergantung pada GPM. Pemerintah juga mengoptimalkan sejumlah instrumen lain.
“Selain Gerakan Pangan Murah, ada SPHP beras medium oleh Bulog, serta Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) untuk memastikan pasokan lancar dan harga tetap terjangkau,” jelas Ketut.
Di sisi lain, Kementerian Pertanian turut melakukan pemantauan langsung di lapangan. Hasil pengecekan harga daging ayam di sejumlah pasar di DKI Jakarta menunjukkan tidak adanya kenaikan harga menjelang Ramadan.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menyampaikan harga ayam masih berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) dengan pasokan yang dinilai lancar.
“Harga yang terbentuk masih di bawah HAP dan pasokan dari Rumah Potong Hewan Unggas berjalan dengan baik,” ujarnya.
Sebelumnya, Mentan Andi Amran Sulaiman juga memastikan stok pangan nasional dalam kondisi aman. Ia menyebut ketersediaan bahan pokok mencukupi setidaknya untuk dua bulan ke depan, bahkan hingga Idulfitri.
“Stok pangan kita aman. Sampai Idulfitri, sekitar 11 hingga 12 bahan pokok tersedia dalam kondisi cukup,” kata Amran usai rapat terbatas di Istana Negara, Rabu (11/2/2026).
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga pangan dapat terjaga, sehingga masyarakat dapat menjalani rangkaian hari besar keagamaan dengan tenang dan kebutuhan pokok tetap terjangkau.
