Interaksinews.id, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mulai melakukan rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana di wilayah Sumatera secara serentak mulai Kamis (15/1/2026). Program pemulihan ini menyasar tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan prioritas pada sawah rusak ringan dan sedang agar petani dapat kembali berproduksi.
“Insyaallah subuh besok kami berangkat ke Aceh. Secara bersamaan di tiga lokasi kita memulai rehabilitasi sawah yang rusak ringan, sedang, dan berat. Kita mulai dari ringan dan sedang agar saudara-saudara kita bisa bekerja seperti biasanya,” ujar Amran kepada wartawan usai rapat kerja Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (14/1/2026).
Mentan menjelaskan, total lahan sawah yang masuk dalam rencana rehabilitasi mencapai lebih dari 100 ribu hektare, mencakup sawah dengan tingkat kerusakan ringan, sedang, hingga berat. Langkah ini dilakukan sebagai respons cepat pemerintah terhadap dampak bencana yang mengganggu produksi pangan dan penghidupan petani.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian per 13 Januari 2026, luas lahan sawah terdampak bencana di tiga provinsi tersebut mencapai 107,3 ribu hektare. Rinciannya, sawah rusak ringan seluas 56 ribu hektare, rusak sedang 22,1 ribu hektare, dan rusak berat 29 ribu hektare.
Dari total lahan terdampak, areal tanaman padi dan jagung yang mengalami gagal panen tercatat mencapai 44,6 ribu hektare. Kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi pendapatan petani serta stabilitas pasokan pangan jika tidak segera ditangani.
Selain sektor persawahan, dampak bencana juga meluas ke sektor perkebunan dan hortikultura. Kementerian Pertanian mencatat lahan perkebunan terdampak pada komoditas kopi, kakao, kelapa dalam, dan tanaman lainnya di luar sawah mencapai 29,3 ribu hektare. Sementara lahan hortikultura yang terdampak tanaman sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat sekitar 1.800 hektare.
DPR Setujui Tambahan Anggaran Pascabencana
Sebagai mitra kerja Kementerian Pertanian, Komisi IV DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap upaya rehabilitasi pascabencana di Sumatera. Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, menyetujui usulan tambahan anggaran bagi Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Kebutuhan anggaran pemulihan sektor pertanian di tiga provinsi terdampak diperkirakan mencapai Rp6,6 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas Rp1,49 triliun dari alokasi APBN Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026 serta usulan tambahan anggaran sebesar Rp5,1 triliun.
Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan menghitung estimasi kebutuhan anggaran pemulihan sektor kelautan dan perikanan pascabencana di Sumatera mencapai Rp1,71 triliun.
“Tentu untuk kerusakan yang sebegitu besar, anggaran permintaan Rp1,7 triliun tidak cukup. Kementerian Pertanian bahkan mengajukan Rp5,1 triliun. Intinya kami mendukung dan menyetujui tambahan anggaran untuk rehabilitasi dan pemulihan sektor-sektor terdampak,” ujar Titiek.
Dukungan anggaran ini diharapkan mempercepat pemulihan sektor pertanian dan perikanan sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. (*)
