Nasional

Prabowo Minta Percepatan Kampung Nelayan untuk Strategi Pengentasan Kemiskinan

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya untuk mempercepat pembangunan kampung nelayan sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/2/2026). Rapat tersebut secara khusus membahas pengembangan kampung-kampung nelayan, termasuk konsep Kampung Nelayan Merah Putih serta penguatan koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, mengatakan Presiden Prabowo menekankan pentingnya integrasi berbagai program strategis pemerintah agar saling terhubung dalam satu ekosistem pembangunan.

“Kampung Nelayan Merah Putih, koperasi, serta program strategis lainnya seperti makan bergizi gratis dan perumahan rakyat perlu dirangkaikan agar bisa saling berbicara sebagai satu ekosistem,” ujar Budiman kepada awak media usai rapat.

Menurut Budiman, Presiden Prabowo menilai pengentasan kemiskinan tidak dapat dicapai hanya melalui bantuan jangka pendek. Sebaliknya, diperlukan penguatan kelembagaan ekonomi yang berkelanjutan agar masyarakat yang telah keluar dari kemiskinan tidak kembali terpuruk.

“Bapak Presiden menekankan bahwa orang yang sudah terentaskan bisa saja jatuh miskin kembali jika kelembagaan seperti koperasi dan kampung nelayan tidak diperkuat,” tegas Budiman.

Dalam kesempatan tersebut, BP Taskin juga mengusulkan agar kampung nelayan dan koperasi diperkuat dari sisi pembiayaan serta didorong aktivitas ekonomi produktifnya. Dengan demikian, masyarakat pesisir dan anggota koperasi dapat merasakan manfaat ekonomi secara langsung dan berkelanjutan.

“Kami menyampaikan beberapa usulan kepada Bapak Presiden, termasuk penguatan finansial dan dorongan terhadap aktivitas produktif. Arahan lanjutan dari Presiden tentu akan kami tindak lanjuti,” jelas Budiman.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan bahwa hingga saat ini pemerintah telah membangun 65 titik kampung nelayan di berbagai wilayah Indonesia. Capaian tersebut setara dengan sekitar 50 persen dari tahap pertama pembangunan.

“Progresnya sudah 50 persen dari tahap pertama dan mudah-mudahan bisa segera selesai di 65 titik,” ujar Trenggono.

Ia menambahkan, pembangunan kampung nelayan dirancang tidak hanya untuk memperbaiki infrastruktur permukiman, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan, memperkuat rantai pasok, serta menciptakan nilai tambah bagi masyarakat pesisir.

Budiman menegaskan kembali bahwa program kampung nelayan merupakan salah satu instrumen penting pemerintah dalam mengatasi kemiskinan struktural, khususnya di wilayah pesisir yang selama ini rentan terhadap ketimpangan ekonomi.

“Pengentasan kemiskinan harus dibangun melalui sistem yang kuat. Kampung nelayan dan koperasi adalah fondasi penting agar masyarakat bisa bertahan dan berkembang secara mandiri,” ujarnya.

Pemerintah berharap percepatan pembangunan kampung nelayan dapat menjadi penggerak ekonomi lokal sekaligus mendukung visi Presiden Prabowo dalam membangun ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan. (*)


Artikel ini disusun berdasarkan informasi dan keterangan yang diterima redaksi. Setiap informasi telah disajikan secara proporsional untuk memberikan konteks kepada pembaca. Redaksi terbuka terhadap koreksi atau informasi tambahan apabila terdapat data yang perlu diperbarui.

Berita Terkait