Interaksinews.id, Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini difokuskan kepada kelompok masyarakat yang dinilai lebih membutuhkan intervensi gizi. Badan Gizi Nasional (BGN) mengidentifikasi puluhan sekolah di Pulau Jawa yang tergolong mampu sehingga tidak lagi menjadi prioritas penerima manfaat program tersebut.
Hasil pendataan sementara menunjukkan terdapat 76 sekolah dengan total 39.353 siswa yang masuk kategori mampu. Karena dinilai dapat memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri, sekolah-sekolah tersebut akan dikeluarkan dari daftar prioritas penerima program MBG.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran sekaligus memperluas jangkauan layanan gizi kepada kelompok rentan yang masih membutuhkan dukungan negara.
Makan Bergizi Gratis Difokuskan untuk Kelompok yang Membutuhkan
Wakil Ketua Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap penerima manfaat program MBG di berbagai wilayah, khususnya di Pulau Jawa.
Berdasarkan hasil verifikasi, sejumlah sekolah dianggap mampu memenuhi kebutuhan gizi peserta didiknya tanpa intervensi pemerintah. Penilaian tersebut dilakukan menggunakan beberapa indikator yang telah disusun oleh BGN.
“Sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan itu kami anggap berdasarkan beberapa kriteria yang kami susun, mereka secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka, oleh karena itu tidak membutuhkan intervensi dari pemerintah,” ujar Agustina.
Menurutnya, evaluasi ini bukan berarti pemerintah mengurangi komitmen terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Sebaliknya, langkah tersebut bertujuan agar bantuan dapat menjangkau kelompok yang selama ini menghadapi risiko kerentanan gizi lebih tinggi.
Dengan pendekatan yang lebih terarah, pemerintah berharap manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata dan tepat sasaran.
Anggaran MBG Dialihkan ke Daerah 3T dan Kelompok Rentan
Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk sekolah-sekolah mampu akan dialihkan ke wilayah dan kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan lebih mendesak.
BGN berencana memperluas cakupan program ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok rentan lainnya yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.
Kelompok sasaran yang menjadi prioritas antara lain:
- Ibu hamil
- Ibu menyusui
- Balita
- Anak-anak dengan risiko kekurangan gizi
- Masyarakat di daerah 3T
Agustina menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memastikan anggaran negara digunakan secara efektif.
“Karena itu pemerintah mengalihkan ke sekolah lain, ke tempat lain, ke daerah 3T, ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” katanya.
Kebijakan ini juga sejalan dengan tujuan nasional dalam menekan angka stunting, meningkatkan kualitas kesehatan anak, serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini.
Pemutakhiran Data Penerima Makan Bergizi Gratis Terus Dilakukan
Meski telah mengidentifikasi 76 sekolah, BGN menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara. Proses pendataan dan verifikasi masih terus berlangsung untuk memastikan penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
Pemerintah menggunakan berbagai indikator dalam menentukan kelayakan penerima program, mulai dari kondisi sosial ekonomi hingga tingkat kerentanan gizi masyarakat.
Kriteria Penerima Makan Bergizi Gratis Jadi Dasar Evaluasi
Dalam proses pemutakhiran data, BGN mempertimbangkan sejumlah aspek penting, di antaranya:
- Tingkat kerentanan gizi
- Kondisi sosial ekonomi keluarga
- Akses terhadap pangan bergizi
- Kemampuan memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri
- Tingkat kesejahteraan masyarakat
Agustina menjelaskan bahwa data akan terus diperbarui agar program benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan bantuan pemerintah.
“Nanti angka itu masih akan terus bertambah karena memang kami melihat beberapa indikator, ada kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, akses terhadap pemenuhan gizi, dan sebagainya,” jelasnya.
Pendekatan berbasis data ini dinilai penting untuk menghindari ketidaktepatan sasaran sekaligus meningkatkan efektivitas program nasional yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.
Selain itu, evaluasi berkala juga memungkinkan pemerintah melakukan penyesuaian sesuai perkembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di berbagai daerah.
Efisiensi Anggaran untuk Dampak yang Lebih Besar
Kebijakan refocusing penerima manfaat merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pengelolaan program sosial. Dengan mengalihkan bantuan dari kelompok yang sudah mampu kepada kelompok yang lebih membutuhkan, dampak program diharapkan menjadi lebih signifikan.
BGN menilai masyarakat yang berada pada tingkat kesejahteraan tinggi memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri. Oleh karena itu, bantuan negara sebaiknya diprioritaskan bagi kelompok yang masih menghadapi keterbatasan akses pangan bergizi.
“Bagi yang secara mandiri bisa memenuhi gizinya, karena kondisi ekonomi berada di desil yang tinggi, maka tidak akan diberikan program Makan Bergizi Gratis ini,” tutur Agustina.
Kebijakan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya berorientasi pada perluasan jumlah penerima, tetapi juga pada ketepatan sasaran sehingga manfaat anggaran negara dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
Program Makan Bergizi Gratis memasuki tahap evaluasi untuk memastikan bantuan pemerintah diberikan secara tepat sasaran. Badan Gizi Nasional telah mengidentifikasi 76 sekolah mampu di Pulau Jawa dengan total lebih dari 39 ribu siswa yang tidak lagi menjadi prioritas penerima manfaat.
Sebagai gantinya, anggaran program akan difokuskan kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak-anak yang mengalami kerentanan gizi, serta masyarakat di daerah 3T. Melalui langkah ini, pemerintah berharap program Makan Bergizi Gratis dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat Indonesia.
