Interaksinews.id, Parepare — Pemerintah Kota Parepare menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Tanggapan tersebut menjadi bagian dari pembahasan lanjutan untuk menyempurnakan rancangan kebijakan anggaran daerah sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Jawaban pemerintah dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kota Parepare, Amarun Agung Hamka, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Parepare, Selasa (13/10/2026). Dalam forum tersebut, pemerintah menanggapi berbagai pertanyaan, saran, serta catatan kritis yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan APBD tahun mendatang.
Amarun menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah memberikan pandangan terhadap rancangan anggaran. Menurut dia, masukan legislatif merupakan bagian penting dalam mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan fiskal daerah.
“Kami memahami bahwa adanya berbagai permasalahan dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 sebagaimana telah diungkapkan oleh fraksi-fraksi dewan yang terhormat, maka kita tetap berupaya untuk mencarikan solusi yang tepat dan optimal,” ujar Amarun.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah masih perlu mencermati berbagai persoalan yang muncul selama proses penyusunan anggaran. Penyelesaian persoalan itu membutuhkan pembahasan yang terukur dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.
APBD 2027 Parepare Jadi Perhatian Fraksi DPRD
Pandangan umum terhadap Raperda APBD 2027 disampaikan oleh lima kelompok fraksi, yakni Partai Gerindra, Partai NasDem, PKPB, Partai Golkar, serta Gelora Amanat Demokrasi.
Masukan dari fraksi-fraksi tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD. Melalui mekanisme ini, kedua pihak memiliki ruang untuk menelaah rancangan kebijakan anggaran, mengidentifikasi persoalan, serta membahas langkah perbaikan yang diperlukan.
Bagi Pemerintah Kota Parepare, pandangan umum fraksi tidak hanya menjadi tahapan formal dalam pembahasan rancangan peraturan daerah. Berbagai catatan yang disampaikan juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk memastikan kebijakan anggaran disusun berdasarkan kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Pembahasan APBD 2027 perlu memperhatikan keseimbangan antara pendapatan daerah, belanja pemerintah, dan prioritas pembangunan. Ketiga aspek tersebut berkaitan erat karena menentukan ruang fiskal yang tersedia untuk membiayai program dan pelayanan publik.
Karena itu, setiap masukan yang berkaitan dengan kebijakan pendapatan maupun alokasi belanja perlu dikaji berdasarkan kondisi keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut diperlukan agar rancangan anggaran tidak hanya memenuhi prosedur, tetapi juga memiliki arah kebijakan yang jelas.
Pemkot Parepare Siapkan Pembahasan Lanjutan Bersama DPRD
Pemerintah Kota Parepare menyatakan akan menindaklanjuti berbagai catatan dan masukan teknis melalui pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) dan komisi-komisi DPRD.
Tahap lanjutan ini menjadi ruang untuk memperdalam substansi pandangan fraksi sekaligus menyelaraskan usulan kebijakan anggaran. Pemerintah dan DPRD perlu mencermati setiap persoalan agar keputusan yang dihasilkan memiliki dasar pertimbangan yang memadai.
Pembahasan tersebut juga penting untuk memastikan kebijakan pendapatan dan belanja daerah berjalan searah dengan prioritas pembangunan. Di sisi lain, kemampuan keuangan daerah tetap menjadi pertimbangan dalam menentukan program yang dapat dibiayai melalui APBD.
Dalam proses itu, tindak lanjut terhadap catatan kritis DPRD menjadi salah satu aspek penting untuk menilai sejauh mana masukan legislatif diakomodasi dalam rancangan APBD 2027. Jawaban pemerintah menjadi bagian dari proses tersebut, tetapi keputusan akhirnya bergantung pada hasil pembahasan bersama.
Oleh karena itu, substansi tanggapan pemerintah dan hasil pembahasan pada tahap berikutnya perlu dicermati. Keduanya akan menentukan apakah sejumlah usulan memerlukan penyesuaian, pendalaman lebih lanjut, atau penyelarasan dengan kemampuan anggaran daerah.
Tantangan Penyusunan APBD 2027 Parepare
Penyusunan APBD merupakan proses yang membutuhkan perhitungan cermat. Pemerintah daerah harus menyelaraskan kebutuhan pelayanan publik, prioritas pembangunan, serta ketersediaan pendapatan agar belanja yang direncanakan tetap realistis.
Dalam konteks Kota Parepare, pembahasan Raperda APBD 2027 menjadi kesempatan bagi pemerintah dan DPRD untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran memiliki dasar perencanaan yang jelas. Masukan dari fraksi-fraksi dapat membantu mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki sebelum rancangan tersebut ditetapkan.
APBD 2027 Parepare Perlu Mengutamakan Kebutuhan Masyarakat
Pembahasan anggaran perlu diarahkan pada penggunaan sumber daya daerah secara efektif dan bertanggung jawab. Pemerintah bersama DPRD perlu mempertimbangkan manfaat setiap alokasi belanja, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat.
Selain itu, perencanaan pendapatan harus diselaraskan dengan kapasitas keuangan daerah. Perhitungan yang realistis diperlukan agar program pembangunan yang masuk dalam APBD dapat dilaksanakan sesuai rencana dan tidak menimbulkan kesenjangan antara target dengan kemampuan pembiayaan.
Keterbukaan dalam proses pembahasan juga menjadi unsur penting. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai arah kebijakan anggaran, prioritas pembangunan, serta perkembangan pembahasan rancangan APBD sesuai informasi yang tersedia untuk publik.
Dengan demikian, masukan DPRD dan jawaban pemerintah perlu diterjemahkan ke dalam pembahasan yang substantif. Tujuannya bukan sekadar menyelesaikan tahapan administratif, melainkan menghasilkan kebijakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Hasil Pembahasan Menentukan Arah Anggaran Daerah
Pemerintah Kota Parepare berharap proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga mengharapkan kebijakan anggaran tersebut dapat mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Namun, harapan tersebut perlu diikuti dengan pembahasan yang mempertimbangkan prioritas, kemampuan keuangan, serta manfaat program bagi warga. Penetapan alokasi anggaran harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.
Jawaban pemerintah atas pandangan fraksi DPRD menjadi salah satu tahapan dalam rangkaian pembahasan Raperda APBD 2027. Proses selanjutnya akan menjadi penentu terhadap substansi kebijakan yang dipertahankan, disesuaikan, atau disempurnakan berdasarkan hasil pembahasan bersama.
Dengan berlanjutnya pembahasan APBD 2027 Parepare, perhatian tidak hanya tertuju pada penyelesaian rancangan peraturan daerah, tetapi juga pada kualitas keputusan anggaran yang dihasilkan. Kebijakan yang terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembangunan Kota Parepare pada tahun mendatang.
(MS Journal)
