Interaksinews.id, Parepare — Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dibuktikan melalui integritas, kinerja terukur, dan pelayanan kepada masyarakat. Ia mengingatkan pejabat agar tidak menjadikan jabatan sekadar posisi dalam struktur birokrasi.
Penegasan itu disampaikan saat Tasming melantik dan mengambil sumpah atau janji 18 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Parepare, Selasa (13/10/2026).
Tasming meminta para pejabat segera bekerja, memperkuat koordinasi, dan memastikan program pemerintah menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, saudara-saudara dituntut memiliki kompetensi, integritas, kemampuan memimpin, serta ketegasan dalam mengambil keputusan,” tegasnya.
Tasming Hamid Tekankan Kinerja 18 Pejabat Parepare
Tasming menegaskan bahwa keberhasilan pejabat tidak cukup diukur dari kegiatan rutin atau laporan administrasi. Target kinerja, efektivitas program, dan manfaat yang dirasakan masyarakat harus menjadi ukuran utama.
Ia meminta setiap perangkat daerah menetapkan program dengan sasaran jelas, pelaksanaan tepat waktu, dan evaluasi berkala. Dengan begitu, pemerintah dapat mengukur pencapaian sekaligus memperbaiki program yang belum berjalan optimal.
“Keberhasilan saudara tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan atau tersusunnya laporan, tetapi dari tercapainya target kinerja dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Menurut Tasming, pimpinan perangkat daerah juga harus segera mengidentifikasi persoalan prioritas dan melakukan konsolidasi internal. Langkah tersebut diperlukan agar seluruh jajaran bekerja secara terarah dan mampu mempercepat pelaksanaan program pembangunan.
Integritas dan Pelayanan Publik Jadi Prioritas
Selain menuntut kinerja, Tasming meminta para pejabat membangun tim yang solid, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan menghindari ego sektoral. Ia juga menekankan pentingnya keteladanan, kedisiplinan, serta kepatuhan terhadap peraturan.
Tasming mengingatkan bahwa kewenangan jabatan tidak boleh disalahgunakan. Seluruh keputusan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga meminta penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan bertanggung jawab. Penyerapan anggaran tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan apabila program belum memberikan hasil sesuai kebutuhan masyarakat.
Karena itu, setiap pimpinan perangkat daerah didorong menghadirkan inovasi untuk menyelesaikan persoalan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pelayanan pemerintahan, lanjut Tasming, harus berlangsung secara transparan, responsif, dan akuntabel. Prinsip tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa sumpah jabatan bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen moral dan kedinasan yang harus diwujudkan melalui pelaksanaan tugas secara sungguh-sungguh.
Daftar 18 Pejabat yang Dilantik di Parepare
Berikut nama 18 pejabat pimpinan tinggi pratama beserta penempatan jabatan berdasarkan data yang disampaikan:
Susianna – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Wildana – Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.
Zulkarnaen – Asisten II.
Andi Ardian Arsyad – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Rustan Asta – Dinas Pemadam Kebakaran.
Abdul Waris – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Dede Harisrustaman – Satuan Polisi Pamong Praja.
Ulfah Lanto – Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Andi Wisnah – Dinas Tenaga Kerja.
Budi Rusdi – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.
Iskandar Nusu – Dinas Perpustakaan.
Ahmad Masdar – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Noldy Rangkuan – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Hj. St. Rahmah – Dinas Lingkungan Hidup.
Suriani – Dinas Perhubungan.
Fitriani Djamain – Staf Ahli Bidang Ekonomi.
Julius Upa – Dinas Ketahanan Pangan.
Muh. Idris – Dinas Kesehatan.
Penempatan tersebut mencakup berbagai urusan pemerintahan, mulai dari administrasi kependudukan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga perencanaan pembangunan dan perizinan.
Tasming berharap para pejabat segera memahami persoalan di instansi masing-masing, menetapkan prioritas, dan memastikan program berjalan sesuai target.
Tasming mengajak seluruh jajaran Pemkot Parepare membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Ia berharap pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Keberhasilan para pejabat akan terlihat dari kemampuan menyelesaikan persoalan, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, dan menghadirkan layanan yang lebih baik bagi warga.
Karena itu, setiap pimpinan perangkat daerah dituntut menjaga kepercayaan yang diberikan melalui kepemimpinan yang bertanggung jawab dan hasil kerja yang terukur.
Dengan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas, pelantikan 18 pejabat Parepare diharapkan tidak berhenti pada pergantian jabatan, tetapi diikuti peningkatan kinerja dan pelayanan publik.
(MS Journal)
