BARRU – Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., mewakili Bupati Barru mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara daring, Kamis (12/2/2026).
Kegiatan tersebut diikuti dari Ruang Rapat Pimpinan Lantai 5 Mal Pelayanan Publik (MPP) Kantor Bupati Barru, dan menjadi penanda dimulainya tahapan pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025.
Entry meeting ini turut dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Barru Abubakar, Ketua Tim Pemeriksa Interim LKPD Kabupaten Barru BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Muhammad Rizal Fadhil, para Staf Ahli Bupati, Asisten Setda Barru, Inspektur Kabupaten Barru, serta Sekretaris dan Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Barru.
Kegiatan entry meeting dipusatkan di Bali dan diikuti oleh pemerintah daerah se-Indonesia dalam lingkup Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi, membangun komunikasi terbuka, serta memastikan kelancaran proses pemeriksaan antara BPK RI dan pemerintah daerah.
“Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi, membangun komunikasi terbuka, serta memastikan kelancaran proses pemeriksaan antara BPK RI dan pemerintah daerah,” ujar Wakil Bupati Barru usai mengikuti kegiatan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas sinergi yang terus terbangun dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ia menekankan pentingnya disiplin dalam pengelolaan anggaran, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peran aktif kepala daerah, sekretaris daerah, dan inspektorat dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah daerah juga didorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat digitalisasi layanan publik, serta menjaga sinkronisasi kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah agar tetap selaras dan berkelanjutan.
Sementara itu, Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, menegaskan bahwa pemeriksaan LKPD bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memperkuat tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, pemeriksaan LKPD diharapkan menjadi instrumen evaluasi yang konstruktif guna memastikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Wakil Bupati Barru bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Barru yang hadir terlihat serius menyimak setiap arahan yang disampaikan. Hal ini mencerminkan kesiapan dan komitmen Pemkab Barru dalam mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan secara terbuka, kooperatif, dan profesional.
Melalui momentum entry meeting ini, Pemerintah Kabupaten Barru menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin tertib, transparan, dan bertanggung jawab.
Setiap proses pemeriksaan dipandang sebagai ruang pembelajaran dan penguatan tata kelola, agar setiap rupiah anggaran benar-benar menjadi energi pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya visi Barru Berkeadilan, Barru Maju Berkelanjutan, dan Barru Sejahtera Lebih Cepat. (*)
