Interaksinews.id, Parepare — Satgas MBG Parepare melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Bacukiki Barat. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai petunjuk teknis (juknis).
Memasuki hari ketiga monitoring, tim menyasar dapur SPPG di Kelurahan Bumi Harapan dan Kelurahan Lumpue. Pemeriksaan mencakup sejumlah aspek, mulai dari penggunaan bahan pangan, sertifikasi halal, hingga sanitasi dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Kegiatan ini melibatkan unsur lintas sektor dalam Tim Satgas MBG Parepare. Mereka terdiri atas Asisten I, Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (PKP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, puskesmas, camat, lurah, serta DPD Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Parepare.
Hasil monitoring nantinya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program pada setiap mitra SPPG.
Satgas MBG Parepare Evaluasi Kesesuaian Dapur SPPG
Ketua Satgas MBG Parepare, Hermanto, mengatakan tim tidak hanya melakukan pemeriksaan lapangan. Hasil kunjungan juga akan menjadi bahan bagi tim teknis untuk mengidentifikasi kekurangan pada masing-masing mitra SPPG.
Menurut Hermanto, tim teknis akan merangkum temuan dari lapangan sebelum memberikan masukan dan rekomendasi kepada Satgas MBG Parepare.
“Hasil monitoring ini akan disimpulkan oleh tim teknis. Selanjutnya, mereka akan memberikan masukan dan rekomendasi kepada kami untuk dibahas dalam rapat bersama seluruh mitra SPPG,” ujar Hermanto.
Ia menjelaskan, mitra yang belum menjalankan operasional sesuai juknis akan mendapatkan pembinaan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong seluruh pengelola SPPG memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
“Mitra yang pelaksanaannya belum sesuai juknis akan diberikan pembinaan agar ke depan dapat memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku,” katanya.
Pendekatan pembinaan menjadi bagian penting dalam evaluasi. Dengan demikian, hasil monitoring tidak berhenti pada pencatatan temuan, tetapi berlanjut pada perbaikan operasional dapur SPPG.
Tim Temukan Persoalan Beras dan Sertifikat Halal
Dalam kunjungan ke dapur SPPG, tim menemukan satu mitra yang masih menggunakan beras yang tidak sesuai ketentuan program. Berdasarkan juknis yang menjadi acuan pelaksanaan, mitra diwajibkan menggunakan beras premium untuk menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Temuan tersebut menjadi perhatian Satgas MBG Parepare. Penggunaan bahan pangan sesuai standar menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga mutu makanan yang diproduksi dapur SPPG.
Selain persoalan beras, tim juga mencatat adanya mitra yang sertifikat halalnya masih dalam proses penyelesaian. Pengelola SPPG menyampaikan bahwa proses pengurusan sertifikat tersebut sedang berjalan.
Satgas tetap memberikan pembinaan agar proses pemenuhan persyaratan dapat segera diselesaikan. Sertifikasi menjadi bagian penting dalam memastikan bahan dan proses pengolahan makanan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Tim juga mengingatkan seluruh mitra agar memperhatikan sumber bahan pangan dan sarana pendukung yang digunakan dalam operasional dapur.
Beberapa komoditas bersubsidi yang menjadi perhatian antara lain:
- Beras SPHP.
- Gas elpiji 3 kilogram.
- Minyak goreng bersubsidi Minyakita.
Mitra SPPG diingatkan untuk tidak menggunakan komoditas bersubsidi tersebut dalam pelaksanaan program.
Langkah ini dilakukan agar operasional Program Makan Bergizi Gratis tetap mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak menggunakan komoditas yang diperuntukkan bagi masyarakat melalui skema subsidi pemerintah.
Sanitasi dan IPAL Jadi Perhatian Satgas
Selain bahan pangan, sanitasi dapur SPPG dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL menjadi perhatian dalam monitoring. Aspek lingkungan dinilai penting karena sebagian besar mitra SPPG berada di kawasan permukiman.
Wakil Wali Kota Parepare yang juga menjadi bagian dari perhatian tim Satgas MBG menyampaikan bahwa pengelolaan limbah harus mendapat perhatian serius.
“Aspek lain yang menjadi perhatian kami adalah sanitasi dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Menurut kami, sanitasi dan IPAL sangat penting karena sekitar 80 persen mitra SPPG berada di wilayah permukiman,” katanya.
Ia menegaskan, pengelolaan limbah tidak boleh mengganggu lingkungan maupun masyarakat yang tinggal di sekitar dapur SPPG.
“Kami tidak ingin limbah dari aktivitas dapur mengganggu lingkungan maupun masyarakat sekitar,” lanjutnya.
Perhatian terhadap sanitasi menjadi semakin penting karena dapur SPPG menjalankan aktivitas produksi makanan dalam jumlah besar. Karena itu, pengelola perlu memastikan kebersihan area dapur, pengelolaan air limbah, serta kondisi lingkungan sekitar tetap terjaga.
Daging untuk SPPG Harus Memenuhi Persyaratan
Kepala Dinas PKP Parepare, Widana, yang menjadi bagian dari Tim Satgas MBG Parepare, turut menjelaskan hasil pembinaan terhadap sejumlah mitra SPPG.
Menurut Widana, masih terdapat mitra yang belum mengambil produk hewan atau daging yang memenuhi persyaratan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan sertifikat halal.
“Jadi kami lakukan pembinaan bagi mitra SPPG tersebut. Ada juga SPPG yang memenuhi syarat NKV dan sertifikat halal,” ujar Widana.
Ia menekankan bahwa penggunaan produk hewan, termasuk daging, harus memenuhi persyaratan NKV dan memiliki sertifikat halal sesuai petunjuk teknis dari Badan Pangan Nasional serta ketentuan dalam surat edaran yang menjadi acuan.
Persyaratan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis. Bahan baku yang digunakan dapur SPPG harus berasal dari sumber yang memenuhi standar sehingga makanan yang diproduksi tetap aman untuk penerima manfaat.
Dengan demikian, pengawasan tidak hanya menyentuh proses memasak. Tim juga memperhatikan asal bahan pangan dan pemenuhan persyaratan sebelum bahan tersebut digunakan dalam produksi makanan.
Evaluasi Jadi Dasar Perbaikan Program MBG
Secara umum, pelaksanaan monitoring dan evaluasi berjalan lancar. Tim Satgas MBG Parepare akan menggunakan hasil kunjungan sebagai bahan pembahasan bersama seluruh mitra SPPG.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan langkah perbaikan yang terukur. Mitra yang masih memiliki kekurangan akan mendapatkan pembinaan agar dapat memenuhi seluruh ketentuan operasional.
Sejumlah aspek utama yang menjadi perhatian dalam monitoring meliputi:
- Kesesuaian penggunaan beras premium.
- Pemenuhan sertifikat halal.
- Penggunaan bahan pangan sesuai ketentuan.
- Pemenuhan NKV untuk produk hewan atau daging.
- Sanitasi dapur SPPG.
- Pengelolaan limbah melalui IPAL.
- Larangan penggunaan komoditas bersubsidi.
Pengawasan lintas sektor juga memungkinkan setiap persoalan ditangani sesuai bidangnya. Dinas kesehatan dapat memberikan perhatian pada aspek kesehatan dan sanitasi, sementara unsur terkait lainnya dapat menindaklanjuti persoalan pangan, lingkungan, maupun administrasi.
Pada akhirnya, monitoring bukan sekadar mencari kekurangan. Kegiatan tersebut menjadi instrumen untuk memastikan kualitas pelayanan dapur SPPG terus meningkat.
Program Makan Bergizi Gratis membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Pengelola SPPG menjadi salah satu unsur penting karena mereka menjalankan proses penyediaan makanan secara langsung bagi penerima manfaat.
Karena itu, kepatuhan terhadap juknis, keamanan bahan pangan, kebersihan dapur, sertifikasi halal, serta pengelolaan limbah harus berjalan secara bersamaan. (MS Journal)
