Interaksinews.id, Parepare — Ratusan warga Kecamatan Bacukiki Barat menghadiri Reses Muhammad Sadar Parepare dalam agenda Temu Konstituen Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 yang berlangsung di Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Jumat (24/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi secara langsung kepada wakil rakyat dan pemerintah daerah. Aspirasi yang disampaikan didominasi isu pembangunan infrastruktur, pelayanan persampahan, hingga persoalan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Reses yang digelar Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi NasDem, Muhammad Sadar, juga dihadiri Camat Bacukiki Barat Ardiansyah Arifuddin serta Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare, Irwan.
Kehadiran unsur pemerintah kecamatan dan dinas teknis dinilai penting agar setiap aspirasi masyarakat dapat langsung memperoleh penjelasan maupun tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.
Reses Muhammad Sadar Parepare Jadi Wadah Penyampaian Aspirasi
Muhammad Sadar menjelaskan dirinya sengaja menghadirkan perwakilan pemerintah kecamatan dan Dinas Pekerjaan Umum agar komunikasi antara masyarakat dan pemerintah berlangsung lebih efektif.
Menurutnya, berbagai persoalan yang disampaikan warga tidak cukup hanya didengar oleh anggota legislatif. Aspirasi tersebut juga perlu diketahui langsung oleh instansi yang memiliki kewenangan untuk mengambil langkah penyelesaian.
“Supaya aspirasi masyarakat tidak hanya saya dengar, tetapi juga didengar langsung oleh pemerintah kecamatan dan dinas teknis yang berwenang. Dengan begitu, solusi yang diberikan bisa lebih cepat dan tepat,” ujar Muhammad Sadar.
Ia menilai pola komunikasi seperti ini mampu mempercepat proses penyelesaian berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara legislatif dan pemerintah daerah.
Selain menyerap aspirasi, kegiatan reses juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang telah berjalan di wilayah Bacukiki Barat.
Warga Soroti Jalan Rusak, Sampah, dan DTKS
Dalam sesi dialog, masyarakat menyampaikan sejumlah kebutuhan yang masih menjadi perhatian di lingkungan mereka.
Beberapa persoalan yang mengemuka antara lain:
- Perbaikan jalan lingkungan yang mengalami kerusakan.
- Optimalisasi pelayanan pengangkutan sampah.
- Penyediaan tempat sampah di kawasan permukiman.
- Pembaruan data penerima bantuan sosial melalui DTKS.
Salah seorang warga, Nurhayani, mengaku kondisi jalan di wilayahnya masih membutuhkan perhatian pemerintah. Selain itu, pelayanan pengangkutan sampah dinilai belum berjalan maksimal.
“Petugas pengangkut sampah terkesan tebang pilih. Kalau ada sampah berukuran besar seperti batang pohon, tidak diangkut. Sampah juga sering menumpuk karena baru diangkut setelah tiga hari. Kalau bisa masyarakat juga diberikan tempat sampah,” katanya.
Keluhan tersebut mendapat perhatian peserta reses karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan dan keselamatan pengguna jalan.
Warga berharap pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik agar aktivitas masyarakat berjalan lebih nyaman dan lingkungan tetap bersih.
Pemerintah Jelaskan Upaya Perbaikan Infrastruktur
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare, Irwan, menjelaskan pemerintah telah mulai melakukan perbaikan jalan secara bertahap di wilayah Tiro Sompe.
Ia mengatakan kondisi geografis kawasan tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pembangunan karena terdapat sejumlah titik yang masuk kategori rawan longsor.
Perbaikan Jalan Dilakukan Bertahap
Irwan menegaskan pemerintah tetap berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.
“Wilayah ini memiliki banyak kebutuhan pembangunan dan juga termasuk daerah rawan longsor. Perbaikan jalan sudah mulai kami lakukan dan akan terus dimaksimalkan sesuai kemampuan anggaran yang tersedia,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur memerlukan proses bertahap agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
Selain memperbaiki jalan, pemerintah juga terus melakukan evaluasi terhadap kebutuhan infrastruktur lain yang dianggap mendesak oleh masyarakat.
Dukungan Anggaran dari Pemerintah Provinsi
Muhammad Sadar turut memberikan penjelasan mengenai status jalan di Kota Parepare.
Ia menyampaikan bahwa seluruh ruas jalan di Kota Parepare bukan merupakan jalan berstatus provinsi. Oleh karena itu, kewenangan pemeliharaan berada pada pemerintah kota.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap memberikan dukungan melalui bantuan keuangan kepada Pemerintah Kota Parepare untuk membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur.
“Parepare memang tidak memiliki jalan provinsi. Namun bukan berarti jalan-jalan yang rusak tidak bisa diperbaiki. Pemerintah Provinsi tetap memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah kota untuk membantu menutupi kebutuhan pembangunan, meskipun dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan,” jelasnya.
Penjelasan tersebut sekaligus memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai mekanisme pendanaan pembangunan yang melibatkan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota.
Muhammad Sadar menilai kolaborasi antarpemerintah menjadi faktor penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan di daerah.
Komitmen Mengawal Aspirasi Masyarakat
Di penghujung kegiatan, Muhammad Sadar menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan perjuangan dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Ia juga mengajak masyarakat terus berpartisipasi mendukung program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Parepare maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Menurutnya, dukungan masyarakat sangat dibutuhkan agar berbagai program pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas.
Selain itu, komunikasi yang terbuka antara masyarakat, pemerintah, dan wakil rakyat diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di tingkat lokal.
Reses Muhammad Sadar Parepare menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Berbagai aspirasi mengenai jalan rusak, pengelolaan sampah, hingga DTKS disampaikan secara langsung kepada pihak yang berwenang sehingga peluang penyelesaiannya menjadi lebih cepat.
Melalui sinergi antara DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Parepare, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pembangunan di Bacukiki Barat diharapkan terus berjalan secara bertahap sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
