Interaksinews.id, Jakarta — Pengawasan MBG di daerah diperkuat Badan Gizi Nasional (BGN) melalui kebijakan penempatan pejabat eselon I dan II di wilayah tanggung jawab masing-masing. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal hingga tingkat daerah.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan pembagian wilayah tersebut sudah ditetapkan. Setiap pejabat akan memiliki wilayah tanggung jawab yang harus dipantau secara langsung.
Menurut Sudaryono, kebijakan itu penting karena pelaksanaan MBG tidak berpusat di kantor BGN. Sebagian besar aktivitas program berlangsung di daerah melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Jadi membagi habis Eselon I dan Eselon II dan di bawahnya itu kemudian berkantor di daerah-daerah,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (7/8).
Kebijakan tersebut sekaligus mengubah pola pengawasan. Pejabat BGN tidak hanya menjalankan tugas struktural dari kantor pusat, tetapi juga mengemban tanggung jawab kewilayahan.
Pengawasan MBG di Daerah Diperkuat Melalui Pembagian Wilayah
Sudaryono menjelaskan, BGN telah membagi wilayah kerja bagi pejabat eselon hingga mencakup provinsi dan kabupaten. Skema itu membuat setiap pejabat memiliki wilayah yang harus dipantau secara lebih dekat.
Pejabat eselon I akan bertanggung jawab terhadap sejumlah provinsi. Sementara itu, pejabat eselon II akan mengampu sejumlah kabupaten yang berada dalam wilayah tersebut.
Pembagian itu dibuat dengan mempertimbangkan luasnya cakupan pelaksanaan MBG. Program tersebut melibatkan banyak daerah dan membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
“Dapur itu kan nggak ada di gedung ini. Dapur itu ada di daerah-daerah. Jadi kami telah membagi eselon 1, eselon 2 dan di bawahnya, membagi habis provinsi dan membagi habis kabupaten,” jelas Sudaryono.
Dengan pola tersebut, pengawasan diharapkan tidak berhenti pada laporan administratif. Pejabat BGN dapat memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi pelaksanaan program di lapangan.
Kehadiran pejabat di daerah juga memungkinkan persoalan yang muncul ditangani lebih cepat. Selain itu, koordinasi dengan pemangku kepentingan lokal dapat berlangsung tanpa harus selalu menunggu instruksi dari pusat.
Pejabat BGN Punya Tanggung Jawab Wilayah
Dalam skema baru tersebut, pejabat BGN menjalankan dua fungsi sekaligus. Mereka tetap melaksanakan tugas utama sesuai jabatan struktural, namun juga mendapat mandat untuk mengawal pelaksanaan MBG di wilayah tertentu.
Tanggung jawab kewilayahan mencakup koordinasi dengan berbagai pihak yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program. Pemerintah daerah menjadi salah satu mitra utama dalam pengawasan tersebut.
Selain kepala daerah, pejabat BGN juga akan berkoordinasi dengan koordinator BGN di tingkat wilayah dan kabupaten. Koordinasi dapat diperluas dengan kecamatan serta dinas teknis yang memiliki keterkaitan dengan program.
Dinas kesehatan menjadi salah satu pihak yang dinilai penting dalam koordinasi. Hal ini berkaitan dengan aspek keamanan pangan, kesehatan penerima manfaat, serta penanganan apabila muncul persoalan dalam pelaksanaan MBG.
“Sehingga kasus keracunan, koordinasi dengan kepala daerah, koordinasi dengan koordinator yang ada di kabupaten, koordinasi dengan koordinator di kecamatan, camat, dinas kesehatan, itu bisa menjadi tanggung jawab si penanggung jawab ini,” kata Sudaryono.
Pola tersebut membuat pengawasan MBG di daerah memiliki cakupan yang lebih luas. Pengawasan tidak hanya menyangkut distribusi makanan, tetapi juga koordinasi, respons terhadap persoalan, serta memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Pengawasan MBG di Daerah Diharapkan Lebih Responsif
Kehadiran pejabat BGN di daerah diharapkan dapat mempercepat respons terhadap berbagai persoalan. Setiap masalah yang muncul di lapangan dapat segera dikoordinasikan dengan pihak terkait.
Kondisi ini penting karena SPPG menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MBG. Unit tersebut berada dekat dengan penerima manfaat dan menjalankan aktivitas penyediaan makanan bergizi.
Karena itu, pengawasan membutuhkan komunikasi yang cepat antara pelaksana program, pemerintah daerah, dan BGN. Kehadiran penanggung jawab wilayah di daerah dapat memperpendek jalur koordinasi ketika terjadi masalah.
Selain respons terhadap persoalan, pejabat BGN juga dapat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program secara lebih rutin. Data dan temuan lapangan kemudian dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program.
BGN Ubah Tata Kelola agar Pengawasan Lebih Dekat ke Daerah
Sudaryono menegaskan, pembagian wilayah tersebut merupakan bagian dari transformasi tata kelola organisasi BGN. Lembaga tersebut ingin memastikan struktur organisasi bergerak lebih dekat dengan lokasi pelaksanaan MBG.
Menurut dia, tugas jajaran BGN kini lebih banyak berada di wilayah masing-masing. Karena itu, pejabat yang memiliki tanggung jawab daerah tidak seharusnya terlalu sering berada di kantor pusat.
BGN bahkan menerapkan ketentuan khusus bagi pejabat yang hendak datang ke Jakarta. Mereka wajib melapor dan memperoleh izin terlebih dahulu dari Kepala BGN.
“Ini tidak lain, tidak hanya untuk bagaimana memastikan roda organisasi dan tujuan dari MBG ini kemudian bisa berjalan dengan maksimal,” tegas Sudaryono.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut dibuat agar pejabat dapat lebih fokus menjalankan tanggung jawab kewilayahan. Dengan demikian, Jakarta tidak lagi menjadi pusat aktivitas seluruh pejabat BGN ketika tugas mereka sebenarnya berada di daerah.
“Dan kami telah memberikan kebijakan, barang siapa masuk Jakarta lapor kepada Kepala Badan. Jadi izin dulu, karena memang tugasnya lebih banyak diampu di daerah di mana dia bertanggung jawab,” lanjutnya.
Kebijakan ini menunjukkan upaya BGN membangun pola kerja yang lebih terdesentralisasi. Pengambilan keputusan dan koordinasi diharapkan semakin dekat dengan lokasi pelaksanaan program.
Dampak Kebijakan bagi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
Kebijakan penempatan pejabat BGN di daerah berpotensi memperkuat pengawasan pada tingkat operasional. Dengan pejabat yang memiliki tanggung jawab wilayah, informasi dari lapangan dapat diterima secara lebih cepat.
Setidaknya terdapat beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam penerapan kebijakan tersebut:
- Pengawasan operasional: pejabat dapat memantau pelaksanaan MBG secara lebih dekat.
- Koordinasi daerah: komunikasi dengan kepala daerah dan dinas terkait dapat dilakukan lebih cepat.
- Respons persoalan: masalah yang muncul di lapangan dapat segera dikoordinasikan.
- Evaluasi program: temuan dari daerah dapat menjadi bahan perbaikan pelaksanaan MBG.
- Penguatan tata kelola: tanggung jawab pejabat menjadi lebih jelas berdasarkan wilayah kerja.
Namun, efektivitas kebijakan tetap bergantung pada pelaksanaannya. Pembagian wilayah perlu didukung sistem pelaporan yang jelas, koordinasi yang konsisten, serta mekanisme evaluasi yang terukur.
Selain itu, komunikasi antara BGN dengan pemerintah daerah juga menjadi faktor penting. Program berskala nasional seperti MBG membutuhkan kerja sama lintas lembaga agar pelaksanaannya dapat berjalan secara konsisten.
Kehadiran pejabat di daerah bukan sekadar persoalan administratif. Kebijakan tersebut harus menghasilkan pengawasan yang benar-benar mampu mendeteksi persoalan dan mendorong perbaikan di lapangan.
Pengawasan MBG Membutuhkan Koordinasi Lintas Sektor
Program Makan Bergizi Gratis memiliki cakupan pelaksanaan yang luas. Karena itu, pengawasannya tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga secara terpisah.
BGN membutuhkan dukungan pemerintah daerah, dinas kesehatan, aparat kewilayahan, pengelola SPPG, serta berbagai pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program.
Dalam konteks tersebut, pejabat penanggung jawab wilayah memiliki posisi strategis. Mereka menjadi salah satu penghubung antara kebijakan BGN dengan kondisi aktual di daerah.
Koordinasi juga menjadi penting ketika muncul persoalan yang membutuhkan penanganan cepat. Kasus terkait keamanan makanan, misalnya, membutuhkan komunikasi antara pelaksana program dengan pemerintah daerah dan pihak kesehatan.
Dengan pola kerja yang lebih dekat ke daerah, BGN dapat memperoleh masukan yang lebih konkret. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan dan memperbaiki pelaksanaan MBG.
Pada akhirnya, pengawasan MBG di daerah tidak hanya bertujuan memastikan program berjalan, tetapi juga menjaga kualitas dan keberlanjutan pelaksanaannya.
Kebijakan BGN mewajibkan pejabat eselon I dan II berkantor di wilayah tanggung jawab masing-masing sebagai bagian dari penguatan pengawasan MBG di daerah. Pembagian wilayah tersebut mencakup provinsi hingga kabupaten dan menempatkan pejabat BGN lebih dekat dengan lokasi pelaksanaan program.
Langkah ini diharapkan memperkuat koordinasi dengan kepala daerah, koordinator BGN, camat, serta dinas terkait. Selain itu, kebijakan tersebut dapat mempercepat respons terhadap persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Efektivitas kebijakan tetap akan ditentukan oleh konsistensi pengawasan, kualitas koordinasi, serta kemampuan setiap penanggung jawab wilayah dalam menerjemahkan kebijakan pusat menjadi pengawasan yang efektif di lapangan.
Dengan pendekatan tersebut, BGN berupaya membangun tata kelola yang lebih dekat dengan daerah. Tujuannya adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat sesuai sasaran. (MS Journal)
