Interaksinews.id, Parepare — Nikah Massal Gratis Parepare digelar menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia Tahun 2026. Sebanyak 15 pasangan dari empat kecamatan mengikuti prosesi yang berlangsung di Kantor Mal Pelayanan Publik (MPP), Jalan Bandar Madani, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
Kegiatan tersebut mengusung tema “Merajut Cinta, Menjemput Berkah, Dalam Semangat Kemerdekaan Menuju Keluarga Terbaik, Sejahtera dan Maju”. Pemerintah Kota Parepare menyelenggarakan agenda ini melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan menggandeng Kantor Urusan Agama (KUA) dan BAZNAS Kota Parepare.
Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan, kegiatan tersebut juga membawa pesan penting tentang kepastian hukum perkawinan dan pemenuhan hak administrasi kependudukan masyarakat.
Nikah Massal Parepare Diikuti 15 Pasangan dari Empat Kecamatan
Sebanyak 19 pasangan tercatat mendaftar dalam program Nikah Massal Gratis Parepare. Dari jumlah tersebut, 15 pasangan calon pengantin mengikuti prosesi secara resmi dalam kegiatan yang berlangsung sebelum puncak peringatan HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026.
Para peserta berasal dari empat kecamatan di Kota Parepare. Berikut rinciannya:
- Kecamatan Soreang: 4 pasangan
- Kecamatan Bacukiki: 2 pasangan
- Kecamatan Bacukiki Barat: 4 pasangan
- Kecamatan Ujung: 5 pasangan
Kegiatan ini tidak hanya ditujukan bagi pasangan yang baru memulai kehidupan rumah tangga. Sebagian peserta juga merupakan pasangan yang telah lama menjalani kehidupan bersama dan memperoleh kesempatan untuk melengkapi serta menertibkan pencatatan perkawinan.
Karena itu, pelaksanaan Nikah Massal Gratis Parepare memiliki dimensi sosial dan administratif sekaligus. Pemerintah tidak hanya menghadirkan prosesi seremonial, tetapi juga mendorong masyarakat memperoleh dokumen perkawinan secara tertib.
Sejumlah pejabat turut menghadiri agenda tersebut. Di antaranya Wali Kota Parepare H. Tasming Hamid, Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan, S.I.K., M.H., M.I.K., Ketua Pengadilan Agama Kota Parepare Muh. Natsir, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare Dr. H. Ali Yafid, serta unsur Forkopimda dan pimpinan instansi terkait.
Pemkot Parepare Dorong Tertib Administrasi Perkawinan
Wali Kota Parepare H. Tasming Hamid memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, momentum itu memiliki makna penting karena mempertemukan aspek sosial, keluarga, pelayanan publik, dan administrasi kependudukan.
“Atas nama Pemerintah Kota Parepare, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas terselenggaranya kegiatan ini. Hari ini kita hadir bersama 15 pasangan dari 4 kecamatan,” ujar Tasming Hamid.
Ia menjelaskan, peserta kegiatan tidak seluruhnya merupakan pasangan yang baru memulai kehidupan rumah tangga. Sebagian pasangan telah lama menjalani kehidupan bersama dan kini memperoleh kesempatan untuk mengesahkan serta melengkapi pencatatan perkawinannya.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pelayanan administrasi yang mudah diakses masyarakat. Pemerintah daerah dapat berperan dalam membantu masyarakat memperoleh dokumen kependudukan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku.
Tasming juga berpesan kepada seluruh pasangan agar menjaga komitmen dalam membangun rumah tangga. Ia menekankan pentingnya sikap saling menghargai serta menjadikan keluarga sebagai tempat tumbuhnya kasih sayang dan keteladanan.
“Pemerintah Kota Parepare akan terus berupaya hadir memberikan pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat, termasuk memastikan setiap keluarga memperoleh hak administrasi kependudukan dan pencatatan perkawinan secara tertib,” katanya.
Ia kemudian menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta yang mengikuti prosesi pernikahan maupun pengesahan perkawinan.
“Mari kita jadikan keluarga sebagai fondasi untuk membangun masyarakat dan Kota Parepare yang semakin baik, sejahtera, dan maju. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Merdeka!” tegasnya.
Kapolres Parepare: Keluarga Kuat Mendukung Kamtibmas
Kapolres Parepare AKBP Hunky Mahendra Borniawan turut menyampaikan dukungan terhadap program tersebut. Ia mengapresiasi kolaborasi Pemerintah Kota Parepare, Disdukcapil, KUA, dan BAZNAS dalam menghadirkan layanan nikah massal bagi masyarakat.
Menurutnya, Nikah Massal Gratis Parepare bukan sekadar kegiatan seremonial. Program tersebut juga menjadi bentuk kepedulian negara terhadap kepastian hukum dan perlindungan administrasi kependudukan masyarakat.
“Kegiatan ini bukan sekadar prosesi simbolis, melainkan wujud nyata kepedulian negara dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan administrasi kependudukan bagi masyarakat,” ujar Hunky Mahendra Borniawan.
Ia menilai pencatatan perkawinan yang legal dapat membantu melindungi hak-hak sipil anggota keluarga. Perlindungan tersebut juga penting bagi anak-anak yang lahir dalam sebuah keluarga.
Dengan pencatatan yang tertib, masyarakat memiliki dokumen yang mendukung berbagai kebutuhan administrasi. Dokumen tersebut dapat berkaitan dengan layanan publik dan pemenuhan hak sipil keluarga.
Nikah Massal Gratis Parepare dan Ketahanan Keluarga
Kapolres Parepare juga mengaitkan ketahanan keluarga dengan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, keluarga merupakan unit terkecil yang memiliki peran penting dalam membentuk lingkungan sosial.
Ketahanan nasional dan kondusivitas kamtibmas pada dasarnya turut dibangun dari keluarga. Ketika keluarga memiliki hubungan yang harmonis dan kehidupan yang sejahtera, kondisi tersebut dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya.
“Kami mengucapkan selamat kepada seluruh peserta nikah massal. Semoga momen Kemerdekaan RI ke-81 ini menjadi awal yang penuh berkah dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah,” ucapnya.
Ia berharap keluarga peserta dapat menjadi bagian dari upaya membangun kehidupan sosial yang aman, harmonis, dan sejahtera. Harapan tersebut sekaligus diarahkan untuk mendukung pembangunan Kota Parepare.
Kolaborasi Layanan Publik untuk Masyarakat Parepare
Pelaksanaan Nikah Massal Gratis Parepare memperlihatkan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disdukcapil, KUA, BAZNAS, pemerintah daerah, serta unsur terkait mengambil peran dalam kegiatan tersebut.
Kolaborasi menjadi salah satu kunci agar pelayanan masyarakat dapat berjalan lebih efektif. Dalam kegiatan ini, aspek perkawinan, pencatatan administrasi, serta dukungan sosial hadir dalam satu rangkaian kegiatan.
Selain itu, pemilihan Mal Pelayanan Publik sebagai lokasi kegiatan memperkuat pesan mengenai kemudahan akses layanan bagi masyarakat. Masyarakat dapat memperoleh pelayanan pemerintahan melalui ruang yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai kebutuhan layanan publik.
Bagi pasangan peserta, kegiatan tersebut juga menjadi momentum penting dalam perjalanan kehidupan keluarga. Mereka tidak hanya mengikuti prosesi, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk menata aspek administrasi perkawinan secara lebih tertib.
Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Semangat kemerdekaan kemudian diterjemahkan melalui kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, peringatan kemerdekaan tidak hanya berlangsung melalui kegiatan seremonial. Pelayanan publik yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat juga menjadi bagian dari semangat membangun daerah. (MS Journal)
