PAREPARE, Interaksinews.id – Kota Parepare kembali mencatat capaian positif dalam sektor ekonomi daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa tingkat inflasi Parepare pada April 2026 menjadi yang paling terkendali di Sulawesi Selatan.
Capaian tersebut tidak hanya menunjukkan keberhasilan pengendalian harga, tetapi juga menjadi indikator bahwa daya tahan distribusi dan pasokan barang di Parepare relatif stabil setelah lonjakan konsumsi selama Ramadan dan Idul Fitri.
Kepala Badan Pusat Statistik Parepare, Dian Ernawaty, mengatakan Parepare justru mengalami deflasi bulanan atau month-to-month sebesar -0,08 persen pada April 2026.
“Angka inflasi kita di bulan April ini sebenarnya mengalami deflasi -0,08 persen. Ini kondisi yang sangat baik karena harga-harga kembali normal setelah sempat melonjak di Februari dan Maret akibat tingginya permintaan momen hari raya,” ujar Dian pada Kamis (7/5/2026).
Deflasi Jadi Sinyal Stabilitas Ekonomi Daerah
Deflasi yang terjadi di Parepare dinilai bukan sebagai tanda melemahnya ekonomi, melainkan koreksi harga setelah tekanan konsumsi pada musim Lebaran mulai mereda.
BPS mencatat inflasi tahun kalender Parepare hingga April 2026 berada pada angka 1,54 persen. Sementara inflasi tahunan atau year-on-year (yoy) tercatat sebesar 2,18 persen.
Angka tersebut menjadikan Parepare sebagai daerah dengan inflasi paling rendah di Sulawesi Selatan bersama Kota Palopo.
“Untuk inflasi tahunannya berada di angka 2,18 persen. Kota Parepare dan Palopo menjadi daerah dengan inflasi paling terkendali,” jelas Dian.
Secara ekonomi, kondisi ini memperlihatkan bahwa tekanan harga di Parepare masih berada dalam batas aman. Stabilitas tersebut penting karena inflasi yang terlalu tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat.
Peran Pemkot Parepare Dinilai Sangat Dominan
BPS menilai capaian itu tidak terjadi secara kebetulan. Ada intervensi aktif dari Pemerintah Kota Parepare yang dinilai efektif dalam menjaga distribusi barang dan mengantisipasi kelangkaan komoditas tertentu.
Pemantauan pasar yang rutin dilakukan pemerintah dianggap mampu menahan lonjakan harga lebih dini sebelum berdampak luas kepada masyarakat.
“Intervensi pemerintah kota sangat terasa dampaknya. Mereka secara konsisten memantau stok dan pergerakan harga. Begitu ada indikasi barang tertentu mulai langka, seperti minyak goreng misalnya, pemkot langsung berkoordinasi dengan instansi terkait dan vendor untuk mencari solusi cepat,” ungkap Dian.
Langkah pengawasan distribusi tersebut menjadi faktor penting di tengah kondisi ekonomi nasional yang masih menghadapi tantangan fluktuasi harga pangan dan biaya logistik.
Sejumlah Komoditas Masih Mengalami Kenaikan Harga
Meski secara umum Parepare mengalami deflasi, BPS tetap mencatat beberapa komoditas mengalami kenaikan harga pada April 2026.
Komoditas tersebut antara lain:
- Minyak goreng
- Air kemasan
- Martabak
- Nasi lauk
Kenaikan harga makanan jadi disebut dipengaruhi meningkatnya biaya kemasan plastik yang berdampak langsung pada pelaku usaha kuliner.
“Kenaikan harga plastik terekam memberikan andil pada kenaikan harga makanan yang dijual dalam kemasan. Namun, secara keseluruhan, andil komoditas yang mengalami penurunan harga jauh lebih dominan,” paparnya.
Kondisi itu menunjukkan bahwa tekanan inflasi saat ini lebih banyak dipengaruhi faktor distribusi dan bahan pendukung produksi dibandingkan kelangkaan pangan utama.
Daftar Inflasi Tahunan Kabupaten Kota di Sulsel
Berikut angka inflasi year-on-year di sejumlah daerah Sulawesi Selatan:
- Sidrap : 3,94 persen
- Luwu Timur : 2,98 persen
- Wajo : 2,72 persen
- Bone : 2,54 persen
- Bulukumba : 2,53 persen
- Makassar : 2,51 persen
- Palopo : 2,21 persen
- Parepare : 2,18 persen
Data tersebut memperlihatkan Parepare berhasil menjaga stabilitas harga lebih baik dibanding sejumlah daerah besar lainnya di Sulsel.
Stabilitas Harga Jadi Penopang Kepercayaan Publik
Keberhasilan mengendalikan inflasi tidak hanya berdampak pada harga kebutuhan pokok, tetapi juga berpengaruh terhadap rasa aman masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ketika harga stabil, masyarakat memiliki kepastian dalam pengeluaran rumah tangga. Di sisi lain, pelaku usaha juga lebih mudah menjaga perputaran ekonomi tanpa tekanan biaya yang terlalu tinggi.
BPS optimistis koordinasi antara pemerintah daerah, distributor, dan stakeholder pasar dapat menjaga kondisi tersebut hingga akhir tahun.
“Stok barang saat ini sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita harap koordinasi ini terus berlanjut agar tidak ada gejolak harga yang memberatkan warga,” pungkas Dian.
