Interaksinews.id, Purworejo — Batu Bara PLN dipastikan masih tersedia dalam jumlah yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah daerah bukan disebabkan oleh kelangkaan batu bara, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh kendala teknis operasional dan pemeliharaan sistem pembangkit.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (19/6/2026). Ia menegaskan bahwa pemerintah telah memastikan ketersediaan pasokan batu bara bagi PT PLN (Persero) melalui berbagai kebijakan dan penugasan kepada perusahaan tambang.
Menurut Bahlil, isu kelangkaan batu bara yang sempat dikaitkan dengan pemadaman listrik tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Batu bara tidak ada kelangkaan,” tegas Bahlil.
Batu Bara PLN Dipastikan Cukup untuk Kebutuhan Nasional
Bahlil menjelaskan bahwa kebutuhan batu bara PLN setiap tahun mencapai sekitar 154 juta metrik ton. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah mengalokasikan produksi batu bara dari perusahaan pemegang konsesi dalam jumlah yang lebih besar.
Total penugasan produksi yang diberikan pemerintah bahkan mencapai sekitar 180 juta hingga 190 juta metrik ton per tahun. Angka tersebut dinilai lebih dari cukup untuk menjaga keberlangsungan pasokan energi bagi pembangkit listrik nasional.
Selain itu, PLN juga telah mengamankan kontrak pengadaan batu bara dalam jumlah besar. Hingga saat ini, kontrak yang telah disepakati mencapai sekitar 134 juta metrik ton.
Data tersebut menunjukkan bahwa dari sisi ketersediaan bahan baku energi, tidak terdapat persoalan mendasar yang dapat menyebabkan gangguan listrik secara luas.
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah terus memantau rantai pasok energi agar kebutuhan pembangkit listrik tetap terpenuhi sepanjang tahun.
Pemadaman Listrik Disebut Berasal dari Kendala Operasional
Meski pasokan batu bara tersedia, Bahlil mengakui masih terdapat tantangan dalam distribusi dan pemanfaatan batu bara dengan spesifikasi tertentu.
Menurut dia, kebutuhan pembangkit terhadap batu bara berkalori menengah atau sekitar 5.200 kalori menjadi salah satu faktor yang memerlukan perhatian khusus.
“Masalah yang disampaikan PLN itu adalah mereka kekurangan medium kalori, tapi itu kan teknis mereka. Sama maintenance masalahnya,” ujar Bahlil.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi bukan berada pada jumlah batu bara secara nasional, melainkan pada kecocokan spesifikasi bahan bakar yang digunakan oleh pembangkit tertentu.
Selain itu, faktor pemeliharaan atau maintenance pembangkit juga berkontribusi terhadap gangguan layanan listrik di beberapa wilayah.
Ketika proses perawatan tidak berjalan optimal atau terdapat kendala teknis pada unit pembangkit, risiko terjadinya pemadaman dapat meningkat.
Karena itu, pemerintah meminta PLN melakukan langkah antisipatif agar gangguan serupa tidak terus berulang dan merugikan masyarakat.
Pemerintah Tingkatkan Pengawasan terhadap PLN
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi berbagai keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik.
Kementerian ESDM terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja PLN guna memastikan keandalan sistem ketenagalistrikan nasional tetap terjaga.
Ia mengaku secara rutin berkomunikasi dengan jajaran direksi PLN untuk memantau perkembangan kondisi di lapangan sekaligus mencari solusi terhadap berbagai kendala yang muncul.
Menurutnya, pemadaman listrik merupakan persoalan yang harus ditangani secara serius karena berdampak langsung pada aktivitas masyarakat maupun dunia usaha.
“Kami terus melakukan rapat evaluasi dan kontrol kepada PLN agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk pemadaman yang dikeluhkan masyarakat,” kata Bahlil.
Pengawasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dari sektor industri, perdagangan, hingga rumah tangga.
Peran ESDM dan PLN dalam Sistem Kelistrikan Nasional
Batu Bara PLN dan Tanggung Jawab Operasional Kelistrikan
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menjelaskan batas kewenangan antara pemerintah dan PLN dalam pengelolaan sektor ketenagalistrikan.
Menurut dia, pemerintah melalui Kementerian ESDM bertugas sebagai regulator sekaligus pengawas yang memastikan ketersediaan energi primer, termasuk batu bara.
Pemerintah juga berperan dalam menetapkan kebijakan serta mendorong terlaksananya kontrak pengadaan antara perusahaan tambang dan PLN.
Namun setelah kontrak berjalan, tanggung jawab distribusi, pengelolaan pembangkit, serta operasional sistem kelistrikan sepenuhnya berada di tangan PLN sebagai operator.
“Yang mengoperasikan listrik itu bukan Kementerian ESDM. Kami adalah regulator dan pengawas. Eksekusinya ada di PLN,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan menjaga keandalan pasokan listrik nasional memerlukan koordinasi yang erat antara pemerintah sebagai regulator dan PLN sebagai operator.
Dengan sinergi tersebut, diharapkan kebutuhan listrik masyarakat dapat terpenuhi secara optimal tanpa gangguan yang berkepanjangan.
Ketersediaan Batu Bara PLN dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan pembangkit listrik nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah daerah bukan dipicu oleh kelangkaan batu bara, melainkan akibat kendala teknis operasional, kebutuhan batu bara kalori menengah, serta faktor maintenance pembangkit. Pemerintah pun terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap PLN agar keandalan pasokan listrik nasional tetap terjaga dan keluhan masyarakat dapat diminimalkan.
