Interaksinews.id, PAREPARE – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare melaksanakan program sosialisasi “KPU Mengajar” di dua Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, yakni SMAN 2 Parepare dan SMAN 3 Parepare. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman siswa tentang demokrasi, pemilu, serta pentingnya inklusi dan aksesibilitas dalam proses Pemilihan Umum.
Di SMAN 2 Parepare, kegiatan berlangsung mulai pukul 09.00 WITA hingga 11.00 WITA dan diikuti oleh 60 siswa yang terdiri dari kelas X dan XII. Pemateri dalam kegiatan ini adalah Ahmad Perdana Putra, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih Parmas dan SDM) KPU Kota Parepare.
Dalam pemaparannya, Ahmad menjelaskan berbagai materi dasar kepemiluan, mulai dari pengertian demokrasi dan pemilu, tujuan pemilu, asas dan prinsip pemilu, hingga pentingnya inklusi dan aksesibilitas bagi seluruh pemilih. Untuk memperdalam pemahaman, peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok diskusi yang kemudian mempresentasikan hasil pembahasan mereka.
Metode diskusi tersebut tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa, tetapi juga menjadi praktik langsung penerapan nilai-nilai demokrasi. Para siswa terlihat antusias dan aktif menyampaikan pendapat serta pertanyaan selama kegiatan berlangsung.
Sementara itu, di SMAN 3 Parepare, kegiatan KPU Mengajar diikuti oleh sekitar 250 siswa. Pemateri dalam kegiatan ini adalah Ilham H. Muhtar, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Parepare. Ia menyampaikan materi serupa dengan pendekatan komunikatif yang diselingi kuis interaktif, sehingga mampu menarik perhatian dan semangat peserta.
Kedua kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kasubag Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, beserta staf KPU Kota Parepare. Kegiatan ditutup dengan menggaungkan tagline khas program KPU Mengajar, yakni “Jemput Pemilih dari Sekolah.”
Ahmad dan Ilham menjelaskan bahwa program KPU Mengajar merupakan inisiatif KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan dilaksanakan serentak di 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
“Program ini bertujuan membangun generasi muda yang sadar akan hak dan kewajiban dalam demokrasi dan pemilu,” ujar keduanya.
