Parepare, Interaksinews.id – Sorotan publik terhadap Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Karajae Parepare semakin menguat setelah inspektorat menemukan sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan perusahaan. Temuan itu mulai dari perpanjangan jabatan Direktur yang dinilai cacat prosedur hingga fasilitas jabatan mewah dengan gaji fantastis yang dibebankan ke perusahaan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Direktur PDAM Parepare disebut menerima gaji sekitar Rp50 juta per bulan, difasilitasi rumah dinas representatif, kendaraan dinas, hingga biaya perjalanan luar daerah yang ditanggung penuh. Kondisi ini dinilai kontras dengan realita perusahaan yang masih mengalami kerugian dan harus kembali mendapat subsidi dari pemerintah daerah.
Baca Juga: Wali Kota Parepare Cabut SK Direktur PDAM Tirta Karajae
Tak hanya itu, keluhan masyarakat masih sering muncul terkait distribusi air yang belum merata, tekanan air rendah, hingga kebocoran jaringan. “Direktur gajinya puluhan juta, sementara air masih macet-macet. Rakyat kecil tetap harus bayar mahal,†keluh Acil, warga Kecamatan Soreang.
Pengamat kebijakan publik, Mulyadi, menilai kasus ini mencerminkan lemahnya tata kelola BUMD. Menurutnya, orientasi perusahaan daerah seharusnya mengutamakan efisiensi dan pelayanan dasar.
Atas dasar temuan tersebut, Wali Kota Parepare Tasming Hamid resmi mencabut SK Nomor 807 Tahun 2024 tentang perpanjangan jabatan Direktur PDAM Tirta Karajae. Pencabutan itu dituangkan dalam Keputusan Wali Kota Nomor 656 Tahun 2025, sekaligus menunjuk pelaksana tugas direktur baru melalui Keputusan Nomor 664 Tahun 2025.
Baca Juga: Inspektorat Parepare Temukan Kejanggalan di PDAM Tirta Karajae
Dengan langkah ini, Pemkot Parepare menegaskan komitmen memperbaiki tata kelola BUMD sekaligus memastikan pelayanan air bersih tetap menjadi prioritas utama bagi masyarakat.
