Interaksinews.id, Parepare — Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menyampaikan permohonan maaf kepada insan pers setelah pernyataannya dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) tingkat Kota Parepare viral dan menuai perhatian kalangan media.
Permohonan maaf itu disampaikan saat Tasming bersilaturahmi dengan puluhan jurnalis di Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, Jalan Lasiming, Jumat sore (13/11/2026), setelah kembali dari Jakarta.
Di hadapan para jurnalis, Tasming mengakui kesalahannya dan menegaskan tidak pernah bermaksud menyinggung ataupun melukai perasaan pekerja media.
“Dalam kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada maksud untuk menyinggung. Saya merasa bersalah dan tidak ada maksud melukai perasaan teman-teman media,” ucap Tasming.
Politisi Partai NasDem itu juga menegaskan tidak memiliki niat untuk mengintervensi kerja jurnalistik. Ia menyebut hubungannya dengan insan pers di Parepare telah terjalin sejak lama, bahkan sebelum menjabat sebagai wali kota.
“Sekali lagi, saya memohon maaf kepada teman-teman media. Tidak ada maksud mau mengintervensi atau bagaimana,” tegasnya.
Tasming mengakui media memiliki peran penting dalam mengawal pemerintahan dan pembangunan daerah. Menurutnya, pers tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial serta menyalurkan aspirasi masyarakat.
Ia menilai pembangunan Parepare membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, termasuk insan pers yang turut mengawasi kebijakan dan pelayanan publik melalui pemberitaan.
Kritik media, menurutnya, merupakan bagian penting dalam mendorong pemerintahan yang lebih baik. Karena itu, hubungan pemerintah dan jurnalis perlu dibangun atas dasar komunikasi terbuka serta saling menghormati.
Dalam pertemuan tersebut, Tasming juga membuka ruang bagi para jurnalis untuk menyampaikan kritik, saran, dan masukan terkait penyelenggaraan pemerintahan maupun arah pembangunan Kota Parepare.
Pertemuan Tasming dengan puluhan jurnalis berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Selain menyampaikan permohonan maaf, kesempatan tersebut menjadi ruang dialog untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan insan pers.
Hubungan kemitraan, menurut prinsip jurnalistik, tidak berarti media harus kehilangan independensinya. Pers tetap memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi secara akurat, berimbang, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Sebaliknya, pemerintah perlu menghormati kebebasan pers dan memberikan ruang bagi jurnalis untuk menjalankan tugas profesionalnya.
Permohonan maaf Tasming menjadi langkah untuk memperbaiki komunikasi dengan insan pers. Namun, hubungan yang sehat antara pemerintah dan media tetap membutuhkan keterbukaan, sikap saling menghargai, serta penghormatan terhadap independensi jurnalistik. (*)
