Pemkot Parepare Bentuk Pos Pengaduan SPPT PBB, Hentikan Sementara Penagihan Tarif Naik

Parepare, Interaksinews.id – Pemerintah Kota Parepare mengambil langkah cepat merespons dinamika masyarakat terkait penyesuaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pj Sekretaris Daerah Parepare, Amarun Agung Hamka, mengungkapkan, pos pengaduan akan tersedia di setiap kelurahan untuk menampung dan menindaklanjuti keluhan warga.

“Ya, kami membentuk pos pengaduan di masing-masing kelurahan. Aduan tentu yang berkaitan dengan SPPT PBB,” kata Hamka, Jumat (22/8/2025).

Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, juga menginstruksikan penghentian sementara penagihan PBB, khususnya untuk wajib pajak yang mengalami kenaikan tarif signifikan.

Kebijakan ini mengacu pada Perda Nomor 12 Tahun 2023 yang mengintegrasikan seluruh aturan pajak daerah sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2022.

Baca Juga :

• Tasming Hamid Dorong Transparansi Pajak Daerah Parepare

• Parepare Raih Penghargaan Tata Kelola Keuangan Daerah Terbaik

Meski data menunjukkan 65,5% wajib pajak mengalami penurunan tarif, 17,61% mengalami kenaikan, bahkan ada yang melonjak hingga 453% akibat pembaruan NJOP dan pemanfaatan objek pajak.

Hamka menambahkan, sosialisasi masif akan dilakukan agar masyarakat memahami mekanisme penyesuaian tarif ini. Dengan target penerimaan PBB sebesar Rp6,116 miliar di tahun 2025, Pemkot optimistis pendapatan daerah tetap tercapai sambil menjaga ketenangan masyarakat.