Interaksinews.id, Jakarta — Pemerintah mulai mengambil langkah lebih keras terhadap penyalahgunaan bantuan sosial oleh penerima yang terindikasi terlibat judi online. Sepanjang triwulan pertama 2026, lebih dari 11 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) dicoret dari daftar bansos setelah ditemukan indikasi penggunaan dana bantuan untuk aktivitas perjudian digital.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah memperketat pengawasan distribusi bansos agar bantuan negara benar-benar digunakan untuk kebutuhan dasar masyarakat miskin.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan jumlah penerima bansos yang dicoret mengalami penurunan dibandingkan temuan tahun sebelumnya yang mencapai ratusan ribu penerima.
“Untuk tahun 2026 ini ada 11 ribu lebih yang kami coret di triwulan pertama dan untuk triwulan kedua itu ada 75 KPM yang kami coret,” kata Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Menurutnya, penurunan angka tersebut menunjukkan pengawasan pemerintah mulai berjalan efektif. Selain memperbaiki validitas data, pemerintah juga berupaya memastikan dana bansos tidak lagi bocor ke aktivitas ilegal maupun konsumtif.
Kemensos Gandeng PPATK Awasi Transaksi Judi Online
Dalam memperkuat pengawasan, Kementerian Sosial menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk memadankan data penerima bansos dengan aktivitas transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan judi online.
Kolaborasi ini dinilai menjadi model baru pengawasan digital dalam penyaluran bantuan sosial. Pemerintah memanfaatkan perkembangan sistem transaksi elektronik untuk melacak pola penggunaan dana bantuan secara lebih akurat.
Gus Ipul mengapresiasi langkah PPATK yang membantu pemerintah membersihkan data penerima bantuan sosial dari praktik penyalahgunaan.
“Saya berterima kasih dengan PPATK yang telah memberikan informasi cukup baik sehingga kita bisa memberikan bansos kepada mereka yang lebih membutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar,” ujarnya.
Selain itu, Kemensos juga akan menyerahkan data terbaru hasil pemutakhiran Badan Pusat Statistik kepada PPATK guna memperkuat proses verifikasi penerima bantuan sosial.
Baca juga artikel terkait bansos dan pengawasan publik di Koridor.id.
Pencoretan Kini Bersifat Permanen
Berbeda dari kebijakan sebelumnya, pemerintah kini menerapkan sanksi lebih tegas terhadap penerima bansos yang terbukti terlibat judi online.
Jika sebelumnya penerima masih diberikan kesempatan setelah proses pembinaan dan verifikasi ulang, kini pencoretan dilakukan secara permanen apabila ditemukan pelanggaran berulang.
“Sampai sekarang sudah permanen. Tahun lalu masih kita beri sekali lagi kesempatan. Tetapi kalau mengulang lagi, akan kita coret selamanya,” tegas Gus Ipul.
Langkah tersebut memperlihatkan perubahan pendekatan pemerintah dari sekadar pembinaan menuju pengawasan yang lebih represif terhadap penyalahgunaan bantuan negara.
Meski demikian, Kemensos mengaku tetap melakukan pendampingan terhadap sebagian penerima bansos yang dinilai masih membutuhkan bantuan ekonomi agar tidak kembali terjerumus ke aktivitas judi online.
Judi Online Jadi Ancaman Baru bagi Kelompok Rentan
Fenomena penggunaan bansos untuk judi online menjadi perhatian serius pemerintah dalam dua tahun terakhir. Aktivitas itu dinilai tidak hanya merugikan negara, tetapi juga memperburuk kondisi ekonomi keluarga penerima bantuan.
Pengamat kebijakan sosial menilai maraknya judi online di kelompok masyarakat miskin menunjukkan adanya persoalan literasi keuangan, tekanan ekonomi, serta rendahnya pemahaman risiko digital.
Di sisi lain, kemudahan akses aplikasi judi online membuat masyarakat kelas bawah menjadi target paling rentan. Karena itu, penguatan pengawasan bansos kini tidak hanya berbicara soal administrasi bantuan, tetapi juga perlindungan sosial di era digital.
Sebelumnya, isu pengawasan sosial dan pelayanan publik juga menjadi perhatian dalam berbagai kebijakan nasional yang diulas Koridor.id melalui artikel mengenai dinamika bantuan masyarakat dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Pengawasan Digital Jadi Strategi Baru Pemerintah
Pemadanan data antara Kemensos dan PPATK diperkirakan akan menjadi sistem pengawasan permanen dalam penyaluran bansos ke depan. Pemerintah ingin memastikan bantuan sosial tepat sasaran sekaligus mencegah kebocoran anggaran negara.
Selain memperbarui data penerima secara berkala, pemerintah juga memperkuat pengawasan transaksi digital untuk menekan pertumbuhan judi online yang semakin agresif menyasar masyarakat ekonomi lemah.
Bagi pemerintah, pencoretan ribuan penerima bansos bukan sekadar sanksi administratif. Langkah itu menjadi pesan bahwa bantuan sosial harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, bukan untuk aktivitas yang memperburuk kondisi ekonomi keluarga.
No posts found
