BARRU – Pemerintah Kabupaten Barru mengikuti Live Talk Show Pencegahan Korupsi yang digelar oleh BPSDM Kemendagri secara hybrid, Kamis (16/4/2026).
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Basic Kantor Bupati Barru dan dipimpin oleh Wakil Bupati Barru, Abustan A. Bintang, didampingi Plh Sekda Barru A. Syarifuddin serta dihadiri pimpinan OPD.
Tekankan Kepemimpinan Berintegritas
Talkshow nasional tersebut mengangkat tema “Kepemimpinan Berintegritas: Antara Godaan Kekuasaan dan Amanah Rakyat”.
Forum ini menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Dalam Negeri.
Dalam pemaparannya, narasumber menegaskan bahwa integritas pemimpin harus dimulai sejak sumpah jabatan dan terus diuji melalui konsistensi antara ucapan dan tindakan.
“Integritas sejati terlihat ketika seseorang tetap jujur meski tanpa pengawasan,” menjadi salah satu pesan utama dalam forum tersebut.
Soroti Tren Kasus Korupsi 2026
Selain itu, forum juga menyoroti tren meningkatnya kasus korupsi kepala daerah pada awal 2026.
Beberapa sektor yang dinilai rawan meliputi:
- Perencanaan dan penganggaran
- Pengadaan barang dan jasa
- Perizinan
Kondisi ini mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan internal.
Dorong Digitalisasi dan Penguatan APIP
Sebagai langkah strategis, narasumber mendorong penguatan peran APIP serta percepatan digitalisasi layanan publik.
Langkah tersebut diyakini mampu menutup celah penyimpangan sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Komitmen Barru Wujudkan Pemerintahan Bersih
Melalui keikutsertaan dalam forum ini, Pemkab Barru menegaskan komitmen tanpa kompromi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Di bawah kepemimpinan Andi Ina Kartika Sari dan Wakil Bupati Abustan A. Bintang, seluruh jajaran didorong untuk mengimplementasikan nilai antikorupsi secara nyata.
“Kami berkomitmen menjaga kepercayaan publik melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel,” menjadi semangat yang terus digaungkan.
Jaga Kepercayaan Publik
Dengan komitmen tersebut, Pemkab Barru berharap setiap program pemerintah dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan pembangunan berjalan berintegritas.
