Makassar – Wakil Wali Kota Parepare, Hermanto, mewakili Wali Kota Tasming Hamid, menghadiri kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
Kegiatan yang berlangsung di Makassar ini membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Pertemuan tersebut melibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Forkopimda, akademisi, serta perwakilan Bappenas.
Melalui forum ini, pemerintah pusat dan daerah berupaya memperkuat sistem pengelolaan data nasional agar lebih terintegrasi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam kesempatan itu, Hermanto menyampaikan sejumlah masukan strategis. Salah satu isu yang ia soroti adalah penyalahgunaan barcode BBM subsidi yang dinilai belum tepat sasaran.
Menurutnya, praktik penggunaan barcode oleh kendaraan perusahaan, khususnya truk, masih sering terjadi. Kondisi ini menyebabkan distribusi BBM subsidi tidak tepat sasaran dan merugikan masyarakat yang berhak.
Permasalahan ini harus segera diatasi melalui sistem data yang lebih akurat dan terintegrasi, tegasnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap penyusunan RUU Satu Data Indonesia. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman.
Ia menilai kehadiran regulasi setingkat undang-undang sangat penting untuk memastikan pengelolaan data tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif di daerah.
Regulasi ini diharapkan mampu memastikan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, ujarnya.
Selain itu, Jufri menekankan pentingnya integrasi data lintas sektor. Selama ini, perbedaan data antarinstansi masih sering terjadi dan berpotensi memengaruhi kualitas kebijakan.
Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu menyatukan standar, metodologi, serta pemanfaatan data secara menyeluruh.
Masukan dari daerah sangat penting agar regulasi ini benar-benar implementatif, jelasnya.
Di sisi lain, Ketua Tim Baleg DPR RI, Ahmad Dali Kurnia Tandjung, menegaskan penyusunan RUU ini melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Ia menilai persoalan data sering muncul dalam situasi strategis, seperti penanganan bencana dan pelaksanaan pemilu. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya validitas dan sinkronisasi data.
Kebijakan akan tepat jika didukung analisis berbasis data yang akurat, ujarnya.
Selain itu, kegiatan ini turut dihadiri Wakil Ketua Baleg DPR RI, Martin Manurung, anggota DPR RI, Forkopimda, serta sejumlah kepala daerah.
Dengan adanya forum ini, diharapkan terbangun kesepahaman antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola data nasional yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
